3,1 Trilyun Untuk Parpol

Jakarta, myRMnews. Partai politik telah menelan anggaran cukup besar dari APBN dan APBD selama lima tahun terakhir.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, bantuan untuk parpol telah menguras anggaran negara itu hampir Rp 3,1 triliun. Rinciannya, Rp 1,59 triliun dari APBN dan Rp 1,5 triliun dari APBD.

"Ironisnya, anggaran yang sangat besar itu tak sebanding dengan peran parpol di masyarakat," ujar Koordinator Divisi Politik Fitra Arif Nur Alam dalam diskusi politik di Hotel Millenium, Jakarta, kemarin (18/9), seperti ditulis JPNN.

Menurut dia, anggaran tersebut tidak membuat parpol lebih dekat kepada rakyat.

Parpol, kata Arif, justru terkesan lebih dekat dengan departemen, menteri, ataupun kelompok kepentingan.

"Itu terbukti dari maraknya kasus korupsi di parlemen," tambahnya.

Data yang dilansir Fitra tersebut merupakan hasil penelitian selama Mei-Juni 2008. Didasarkan pada perolehan kursi di DPR, setiap tahun APBN harus mengeluarkan anggaran total sekitar Rp 57 miliar untuk semua parpol. Dengan demikian, keseluruhan anggaran selama lima tahun mencapai sekitar Rp 1,59 triliun.

"Jumlah itu belum termasuk yang juga harus dikeluarkan pemerintah daerah," lanjut Arif.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota setiap tahun harus dikeluarkan Rp 306 miliar. Dengan demikian, dalam lima tahun, APBD telah tersedot Rp 1,5 triliun.

Sama dengan APBN, anggaran bantuan untuk parpol yang dikeluarkan dari APBD itu juga didasarkan pada jumlah kursi mereka di DPRD.

Ke depan, Arif memperkirakan, anggaran untuk parpol tersebut akan semakin besar. Itu berkaitan dengan banyaknya pemekaran daerah yang dilakukan selama lima tahun terakhir. Sebab, dari daerah baru itu akan muncul daerah pemilihan baru.

"Imbasnya, anggaran bagi parpol pasti akan membengkak seiring dengan bertambahnya kursi legislatif," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masuki menambahkan, besarnya anggaran untuk parpol itu harus dibarengi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Ironisnya, hal itu belum tampak menjadi komitmen satu pun parpol di Indonesia," tegasnya.

Indikasinya, kata Teten, belum ada laporan yang baik dari parpol selama ini kepada negara atas penggunaan anggaran yang telah mereka peroleh.

"Kalaupun ada, laporannya asal-asalan saja," ujarnya. [min]