Sabtu, 30 Agustus 2008

PParpol Baru dengan Beban Masa Lalu dari Pendirinya


Sebagai partai politik baru, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menyita perhatian publik. Promosinya, melalui media massa secara terus-menerus, memasuki ruang dan benak masyarakat. Iklan yang muncul hampir setiap hari itu juga memperlihatkan partai ini memiliki kemampuan dana.

Ketika iklan Partai Gerindra muncul, orang membicarakan siapa di balik partai, yang terlihat memahami pentingnya promosi untuk memperkenalkan produk baru. Parpol, termasuk Partai Gerindra, adalah produk baru yang harus merebut ”pasar” pemilih pada Pemilu 2009.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, nama itulah yang muncul. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu, setelah dipensiun dini dari ketentaraan tahun 1998, menjadi pengusaha. Dia pernah memimpin sejumlah perusahaan dengan investasi di dalam dan luar negeri. Kini ia menjadi Presiden Direktur PT Kiani Kertas. Pantas, promosi Partai Gerindra ”besar-besaran”.

Secara resmi Prabowo baru bergabung ke Partai Gerindra pada 12 Juli 2008. Partai ini didirikan pada Februari 2008 serta tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 3 April 2008. Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengakui, Prabowo ”campur tangan” dalam pembentukan partai itu, tetapi selama ini di belakang layar. Prabowo tak muncul sebab masih tercatat sebagai pengurus Partai Golkar.

Setelah melepaskan keanggotaannya di Partai Golkar, baru Prabowo bergabung dengan partai yang ikut dibidaninya itu. Pria yang (pernah) beristrikan Siti Hediati Haryadi, putri mantan Presiden Soeharto, itu juga yang memilih lambang Partai Gerindra, burung garuda, yang mirip ”kepala” tongkat komando di lingkungan militer. Pilihan ini membuat kesan Partai Gerindra dekat dengan militer.

Suhardi membantah partai itu lekat dengan kemiliteran. Hanya sedikit purnawirawan TNI/Polri yang menjadi pengurus dan calon anggota legislatif (caleg). Namun, kesan itu tidak mudah dihapuskan karena, meskipun sedikit, purnawirawan itu memegang jabatan strategis, seperti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Muchdi Pr, yang menjadi wakil ketua umum. Partai Gerindra pun jauh-jauh hari sudah mencalonkan Prabowo sebagai presiden.

Prabowo pernah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Golkar, menjelang Pemilu 2004. Ia kalah. Salah satu ”titik lemah” Prabowo, yang akan dipolitisasi lawan politiknya, adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1998, menjelang Soeharto lengser. Kasus itu pula yang membuat ia dipensiunkan dini dari kemiliteran.

Suhardi menilai, kasus penculikan aktivis itu tidak relevan lagi untuk ”menjatuhkan” Prabowo. Kasus itu tak lagi menjadi beban karena berulang kali dijawab dan tidak pernah bisa dibuktikan. Bahkan, Partai Gerindra kini memiliki ”perisai” kuat untuk menangkal tuduhan keterlibatan Prabowo karena dua korban penculikan tahun 1998, Pius Lutrilanang dan Desmond J Mahesa, menjadi kader dan caleg partainya.

Namun, beban masa lalu dari pendiri Partai Gerindra bukan hanya dari Prabowo. Kini Muchdi diadili karena diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir.

Dengan iklan di media massa yang bertubi-tubi, pengelola Partai Gerindra terlihat tengah melakukan branding. Melekatkan partai itu di benak rakyat. Namun, beban masa lalu itu juga perlu dijawab.... (dwa/tra)

Tidak ada komentar: