Kamis, 7 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Oleh Suhartono
Hampir sebulan ini masa kampanye menjelang Pemilu 2009 berlalu. Bukan hanya suhu politik yang mulai memanas, melainkan juga ”genderang perang” yang mulai ditabuh sebagai tanda ”peperangan”. Bahkan, ”genderang perang” ada yang mulai ditabuh jauh sebelum masa kampanye Pemilu 2009 dimulai.
”Genderang perang” itu bukan hanya ditabuh sejumlah pimpinan partai politik (parpol), baik secara langsung maupun tak langsung, melainkan juga oleh sejumlah tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, yang seyogianya tidak mudah terpancing untuk ”saling menyerang” terhadap lawan politiknya ataupun pimpinan parpol lain. Namun, kenyataan itulah yang terjadi dalam suasana kompetisi di tengah demokrasi Indonesia yang baru menanjak dewasa.
Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto sudah sering ”saling menyerang” perihal kemiskinan dalam pidato dan kampanye politiknya, Presiden Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga acapkali ”berperang” dalam hal yang lain.
Keduanya acapkali ”saling menyerang” soal politik citra dan tebar pesona sampai kekalahan Megawati di Pemilu 2004.
Pada acara temu kader di sela-sela kunjungan kerjanya ke daerah transmigrasi, Wapres M Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, pertengahan Juli lalu, misalnya, juga sudah ikut-ikutan mulai ”menyerang” lawan politiknya.
Menjawab pertanyaan kader Partai Golkar Gorontalo, yang khawatir dengan keberadaan Wiranto, yang pernah menjadi calon presiden periode 2004-2009 asal Partai Golkar, tanpa tedeng aling-aling, ia menyatakan dirinya tak merasa yakin Wiranto dapat menjadi ancaman partainya di Pemilu 2009.
”Akan tetapi, sekiranya menjadi ancaman, ya tidak apa-apa. Namanya juga pemilu. Pemilu itu kan berkompetisi. Namun, Partai Golkar akan menghadapi siapa pun. Jadi, saya tidak gentar,” ujar Kalla.
Pasalnya, tutur Kalla, Wiranto berbeda dengan fenomena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pemilu 2004. Dalam politik Indonesia memang banyak mantan pejabat yang kebetulan berlatar belakang purnawiran, yang ramai-ramai mendirikan parpol. Namun, ia mengakui, hanya satu jenderal purnawirawan yang menonjol, setidaknya pada Pemilu 2004.
”Pak SBY waktu itu mewakili orang yang terzalimi. Dari sejumlah partai yang dipimpin jenderal purnawirawan, hanya Partai Demokrat, yang lumayan mendapat suara,” katanya.
Ia kemudian menyebut nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang dipimpin almarhum Jenderal (Purn) Edy Sudradjat. Kalla menambahkan, partai itu hanya mendapatkan satu anggota DPR.
Adapun Jenderal (Purn) R Hartono, dengan Partai Karya Peduli Bangsa, juga hanya bisa menempatkan seorang anggota di DPR. ”Namun, mungkin karena Pak Wiranto sekarang didukung banyak orang, bisa saja lebih baik,” ujarnya.
Tentang terpilihnya SBY waktu itu, Kalla mengatakan, ”Pemilu 2004 momentumnya memang tepat untuk Pak SBY. Sebab, pada waktu itu ada pikiran di sebagian masyarakat, ABS atau Asal Bukan Megawati. Kebetulan, Pak SBY itu juga cerdas dan dizalimi, disebut sebagai jenderal yang kekanak-kanakan, di samping beliau juga punya prestasi yang baik, terangkatlah beliau.”
Menjawab kader Partai Golkar yang khawatir adanya menteri berlatar belakang parpol, yang mengklaim program pemerintah sebagai program partainya, seperti perumahan, pertanian, serta kredit usaha kecil dan menengah, secara terbuka Kalla juga mengaku akan menegurnya.
”Ada (menteri) partai yang mengatasnamakan program pemerintah, itu tidak benar. Sama seperti saya, yang saya jalankan sebagai Wapres, dengan persetujuan Presiden, mengatakan program itu program Partai Golkar. Tidak pernah saya mengatakan itu,” tandas Kalla.
Sinyalemen menteri parpol yang disebut-sebutkan mengaku-ngaku program pemerintah sebagai program partainya, di antaranya Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf As’syari dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono (PKS).
Sultan ikut-ikutan
”Genderang perang” juga mulai ditabuh, misalnya, juga oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, akhir Juli yang pernah menyatakan jangan memilih pemimpin yang banyak tebar pesona di depan pers. Dialamatkan ke siapakah ”genderang perang ini”?
Awalnya, Sultan HB X tidak mau menyebutkan. Namun, setelah didesak, ia akhirnya menjawab. Seperti dikutip sejumlah media, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DIY itu menyebutkan, ungkapannya itu cocok untuk siapa saja, termasuk Presiden.
Sekarang ini ”perang” juga sudah mulai terjadi antara Megawati Soekanoputri, yang selama ini dikenal pendiam, dan Presiden PKS Tifatul Sembiring, yang juga dikenal jarang ”banyak omong”. Keduanya bersilang pendapat soal usia calon presiden.
Tifatul sebelumnya menyindir Megawati yang akan maju lagi sebagai calon presiden. Selanjutnya, pada acara kaderisasi nasional kader muda PDI-P di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Megawati mempersilakan mereka yang merasa muda juga untuk maju. ”Jangan hanya jadi wacana di media,” katanya.
Tantangan Megawati disambut Tifatul dengan membuat pantun yang berjudul ”Mega Pantun”. Semua orang tahu isi pantun itu isinya menyindir Megawati secara halus.
Oleh Suhartono
Hampir sebulan ini masa kampanye menjelang Pemilu 2009 berlalu. Bukan hanya suhu politik yang mulai memanas, melainkan juga ”genderang perang” yang mulai ditabuh sebagai tanda ”peperangan”. Bahkan, ”genderang perang” ada yang mulai ditabuh jauh sebelum masa kampanye Pemilu 2009 dimulai.
”Genderang perang” itu bukan hanya ditabuh sejumlah pimpinan partai politik (parpol), baik secara langsung maupun tak langsung, melainkan juga oleh sejumlah tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, yang seyogianya tidak mudah terpancing untuk ”saling menyerang” terhadap lawan politiknya ataupun pimpinan parpol lain. Namun, kenyataan itulah yang terjadi dalam suasana kompetisi di tengah demokrasi Indonesia yang baru menanjak dewasa.
Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto sudah sering ”saling menyerang” perihal kemiskinan dalam pidato dan kampanye politiknya, Presiden Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga acapkali ”berperang” dalam hal yang lain.
Keduanya acapkali ”saling menyerang” soal politik citra dan tebar pesona sampai kekalahan Megawati di Pemilu 2004.
Pada acara temu kader di sela-sela kunjungan kerjanya ke daerah transmigrasi, Wapres M Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, pertengahan Juli lalu, misalnya, juga sudah ikut-ikutan mulai ”menyerang” lawan politiknya.
Menjawab pertanyaan kader Partai Golkar Gorontalo, yang khawatir dengan keberadaan Wiranto, yang pernah menjadi calon presiden periode 2004-2009 asal Partai Golkar, tanpa tedeng aling-aling, ia menyatakan dirinya tak merasa yakin Wiranto dapat menjadi ancaman partainya di Pemilu 2009.
”Akan tetapi, sekiranya menjadi ancaman, ya tidak apa-apa. Namanya juga pemilu. Pemilu itu kan berkompetisi. Namun, Partai Golkar akan menghadapi siapa pun. Jadi, saya tidak gentar,” ujar Kalla.
Pasalnya, tutur Kalla, Wiranto berbeda dengan fenomena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pemilu 2004. Dalam politik Indonesia memang banyak mantan pejabat yang kebetulan berlatar belakang purnawiran, yang ramai-ramai mendirikan parpol. Namun, ia mengakui, hanya satu jenderal purnawirawan yang menonjol, setidaknya pada Pemilu 2004.
”Pak SBY waktu itu mewakili orang yang terzalimi. Dari sejumlah partai yang dipimpin jenderal purnawirawan, hanya Partai Demokrat, yang lumayan mendapat suara,” katanya.
Ia kemudian menyebut nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang dipimpin almarhum Jenderal (Purn) Edy Sudradjat. Kalla menambahkan, partai itu hanya mendapatkan satu anggota DPR.
Adapun Jenderal (Purn) R Hartono, dengan Partai Karya Peduli Bangsa, juga hanya bisa menempatkan seorang anggota di DPR. ”Namun, mungkin karena Pak Wiranto sekarang didukung banyak orang, bisa saja lebih baik,” ujarnya.
Tentang terpilihnya SBY waktu itu, Kalla mengatakan, ”Pemilu 2004 momentumnya memang tepat untuk Pak SBY. Sebab, pada waktu itu ada pikiran di sebagian masyarakat, ABS atau Asal Bukan Megawati. Kebetulan, Pak SBY itu juga cerdas dan dizalimi, disebut sebagai jenderal yang kekanak-kanakan, di samping beliau juga punya prestasi yang baik, terangkatlah beliau.”
Menjawab kader Partai Golkar yang khawatir adanya menteri berlatar belakang parpol, yang mengklaim program pemerintah sebagai program partainya, seperti perumahan, pertanian, serta kredit usaha kecil dan menengah, secara terbuka Kalla juga mengaku akan menegurnya.
”Ada (menteri) partai yang mengatasnamakan program pemerintah, itu tidak benar. Sama seperti saya, yang saya jalankan sebagai Wapres, dengan persetujuan Presiden, mengatakan program itu program Partai Golkar. Tidak pernah saya mengatakan itu,” tandas Kalla.
Sinyalemen menteri parpol yang disebut-sebutkan mengaku-ngaku program pemerintah sebagai program partainya, di antaranya Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf As’syari dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono (PKS).
Sultan ikut-ikutan
”Genderang perang” juga mulai ditabuh, misalnya, juga oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, akhir Juli yang pernah menyatakan jangan memilih pemimpin yang banyak tebar pesona di depan pers. Dialamatkan ke siapakah ”genderang perang ini”?
Awalnya, Sultan HB X tidak mau menyebutkan. Namun, setelah didesak, ia akhirnya menjawab. Seperti dikutip sejumlah media, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DIY itu menyebutkan, ungkapannya itu cocok untuk siapa saja, termasuk Presiden.
Sekarang ini ”perang” juga sudah mulai terjadi antara Megawati Soekanoputri, yang selama ini dikenal pendiam, dan Presiden PKS Tifatul Sembiring, yang juga dikenal jarang ”banyak omong”. Keduanya bersilang pendapat soal usia calon presiden.
Tifatul sebelumnya menyindir Megawati yang akan maju lagi sebagai calon presiden. Selanjutnya, pada acara kaderisasi nasional kader muda PDI-P di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Megawati mempersilakan mereka yang merasa muda juga untuk maju. ”Jangan hanya jadi wacana di media,” katanya.
Tantangan Megawati disambut Tifatul dengan membuat pantun yang berjudul ”Mega Pantun”. Semua orang tahu isi pantun itu isinya menyindir Megawati secara halus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar