Perjuangkan Moral, Jangan Jadi Kiai Politik

Kompas/Totok Wijayanto / Kompas Images Seorang bocah terlelap saat mengikuti perayaan hari lahir ke-2 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Lapangan Tenis Senayan, Jakarta, Minggu (23/11). Pada acara itu juga dilakukan pembaitan calon anggota legislatif dari PKNU oleh KH Mas Muhammad Subadar dan KH Ubaidillah Faqih.

Senin, 24 November 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Para calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama diingatkan untuk mengikuti garis politik kiai, bukan menjadi kiai politik. Dengan cara ini, para caleg PKNU harus memperjuangkan moralitas yang diusung para kiai dalam menata bangsa, bukan larut dalam permainan kotor sebagian politisi.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Syura PKNU KH Abdurrohman Chudlori dalam acara Baiat Nasional Caleg dan Peringatan Hari Lahir II PKNU di Jakarta, Minggu (23/11). Sebagai representasi kiai, caleg PKNU tidak boleh hanya menjadi karyawan politik yang hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri.

Selain para pengurus PKNU, dalam acara tersebut juga hadir dua calon presiden, yaitu Akbar Tandjung dan Rizal Ramli, serta Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa.

Rais Dewan Mustasyar PKNU KH Maruf Amin menambahkan, PKNU harus menjadi gerakan politik kiai untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Upaya itu tidak cukup dilakukan hanya melalui pendidikan maupun dakwah karena hasilnya tidak akan optimal jika tanpa disertai gerakan politik.

Selama masa Orde Baru, peran ulama sangat dibatasi. Ulama terkungkung dalam pesantren tanpa mampu memperjuangkan aspirasi politiknya. Partai Islam lain yang juga beraliran ahlussunnah wal jamaah dinilai tak mampu memperjuangkan aspirasi ulama dengan baik karena justru melahirkan politik sekuler.

”PKNU ingin mendorong terbentuknya masyarakat agamis yang dinamis serta harmonis dengan umat agama lain,” katanya.

Ketua Umum PKNU Choirul Anam menegaskan, pembentukan PKNU bukan karena sakit hati terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Pembentukan partai yang sebagian pengurusnya merupakan mantan kader PKB itu didasari oleh besarnya peran partai di Indonesia. Hampir seluruh pimpinan lembaga negara diseleksi melalui partai di berbagai tingkatan. Untuk itu, diperlukan partai yang mampu mengawal seluruh proses berbangsa tersebut dengan nilai-nilai ulama.

Baiat nasional

Sekitar 4.200 caleg PKNU dari berbagai tingkatan juga disumpah (baiat) untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan tidak melakukan korupsi serta melakukan tindak tercela lainnya.

Pengambilan sumpah dipimpin oleh Pimpinan Pesantren Raudlatul Ulum Pasuruan KH Mas Muhammad Subadar dan Pengasuh Pesantren Langitan Tuban KH Ubaidillah Faqih.

”Jika anggota legislatif dari PKNU terlibat korupsi, partai akan mengambil tindakan lebih cepat dari yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Anam. (MZW)