Jakarta, Kompas - Media massa diimbau tidak menyulut kebencian dan kekerasan dalam pemberitaan. Media juga harus bisa menjaga moral bangsa dan obyektif dalam pemberitaan.
Peringatan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka Seminar Refleksi Sembilan Tahun Kebebasan Pers yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (30/10).
”Begitu ada berita pembakaran kantor polisi, gedung KPU di sejumlah daerah, bisa dipastikan di daerah lain juga akan terjadi karena mereka mencontoh. Beritanya sendiri tidak ada yang salah, tetapi mau dibawa ke mana bangsa ini? Efek pemberitaan semacam ini bisa menimbulkan kebencian pada pemerintah dan mengungkapkan kelemahan pemerintah,” ujar Kalla yang kemudian juga mempertanyakan apakah bangsa ini akan terus menciptakan kekerasan.
Padahal, lanjutnya, jika pemerintah lemah dan keadaan Indonesia dikesankan tidak aman, investasi dan dunia usaha menjadi ragu masuk ke Indonesia. Hal itu menyebabkan perekonomian sulit berkembang. ”Kalau perekonomian tidak berkembang, orang tidak pasang iklan. Sementara media itu juga hidup dari iklan dunia usaha,” ujarnya.
Itu sebabnya, menurut Kalla, media perlu membangun optimisme bangsa ini. Caranya, antara lain, dengan tidak mempertontonkan cara yang tidak benar dalam menyelesaikan masalah.
Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mengatakan, lunturnya kemerdekaan pers lebih disebabkan sikap kalangan pers, bukan karena intervensi pemerintah seperti pada masa lalu. Banyaknya jumlah pengaduan ke Dewan Pers, di satu sisi menunjukkan kesadaran masyarakat tentang fungsi Dewan Pers, tetapi di sisi lain mencerminkan belum dewasanya pers. (MAM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar