Politik 2

Delapan Windu Merdeka

2009-08-14T20:13:00.000+07:00

Rabu, 12 Agustus 2009 | 05:05 WIB

Sjamsoe’oed Sadjad

Delapan windu artinya delapan kali delapan tahun atau enam puluh empat tahun. Jika seorang pejabat PNS golongan empat berusia sebanyak itu, memang sudah masuk lanjut usia, saatnya menyiapkan pensiun.

Namun, bagi umur suatu bangsa merdeka, bermartabat, delapan windu mungkin ibarat orang yang baru seumur anak SMP akan masuk SMA. Bagi kehidupan pribadi seseorang, delapan windu merdeka sejak tahun 1945 rasanya sudah cukup lama. Katakan dari umur-umur siswa SMP sampai cucunya sudah sarjana.

Dari hidup menyanyikan ”Wilhelmus”, kemudian sebentar ”Kimigayo”, lalu ”Indonesia Raya” selama delapan windu, rasanya hidup selamat seseorang sebagai anak suatu bangsa merdeka memang patut harus disyukuri. Demikian kalau kehidupannya bisa diisi dengan amal perbuatan dan perilaku yang baik dan benar.

Pertanyaannya kini, puaskah hidup dalam kemerdekaan selama delapan windu itu?

Kacamata desa

Andaikan kita bisa memilih berbagai kacamata untuk melihat beragam keadaan, mungkin kesan dan jawabnya pun bisa beragam. Kita pilih saja kacamata yang bisa memperlihatkan pedesaan bagi mata pemakainya.

Merdeka delapan windu ternyata belum apa-apa. Kerja keras petani dan seluruh keluarganya bermusim-musim, stigmanya masih tetap sebagai gurem, miskin, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan dan melarat.

Pertanian pun hanya sebatas kerja fisik di lahan, atau di tengah laut, yang menghasilkan produk mentahan gabah, sayuran, atau ikan yang dijual ke pasar. Lebih jelek lagi jika hasilnya sudah menjadi milik orang kaya karena harus membayar utangnya.

Dalam delapan windu merdeka, masih belum bisa leluasa menyekolahkan anaknya berkelanjutan, belum bisa terpuaskan mendapatkan pelayanan pengobatan, dan sandang serta papan pun hanya sekadar mencukupi kebutuhan dasar hidup.

Kondisi fisik desa juga tidak memadai, entah itu berupa infrastruktur maupun bangunan fasilitas publik. Katakanlah ini gambaran desa dan pertaniannya delapan windu pertama. Bagaimana keadaan delapan windu kedua kelak? Kita coba melihat dengan kacamata baru yang melegakan.

Industri unit desa

Tidak dijumpai lagi keadaan yang berbeda antara desa dan kota. Artinya, kebutuhan kehidupan dasar manusia desa dan kota terpenuhi sama-sama memuaskan. Pendidikan kepada masyarakat desa telah membawakan perubahan mental dan pandangan yang berbeda sama sekali dari delapan windu sebelumnya.

Mental industrial mereka bisa mewujudkan usaha taninya menjadi bermartabat yang tidak lagi diukur dari berapa lahan pertanian yang dimiliki. Usaha tani industrial menjadikan seluruh warga bisa bekerja maksimal dan menghasilkan nilai tambah yang mumpuni dalam kehidupannya.

Daya beli mereka menjadi sangat tinggi dan mereka bisa menabung serta memiliki saham dalam usaha tani industrial atau dalam industri unit desanya. Pendek kata mereka menjadi makmur, sejahtera, adil dan merata. Jika mereka menengok sejarah delapan windu ke belakang, bagaimana mereka mulai dengan berbagai perubahan.

Pertama, menyadari pertanian adalah berproses industrial. Hasil mereka baru dihubungkan dengan pasar sesudah menjadi produk industrial sehingga bisa meraih nilai tambah. Mereka bekerja di industri unit desa dalam desa industri yang merupakan satu sistem sebagai pelaksana operasional dalam masing-masing subsistem dari yang primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Semua bergerak maksimal pada tiap subsistem dan meraih nilai tambah dari seluruh sistem secara proporsional dan adil.

Kedua, mereka dididik bagaimana membangun modal untuk usaha taninya yang membesar dan bermartabat. Mereka bisa menjadi besar karena modal usahanya juga bisa bertambah besar. Semua itu terjadi karena memiliki Bank Pertanian yang mendorong mereka bisa menabung dan menjadi nasabah serta bisa mendapat pinjaman modal sesuai rencana usahanya. Mereka mempunyai saham dalam bank itu sehingga bisa dikatakan mereka memiliki banknya sendiri.

Ketiga, mereka memang dididik oleh ahli-ahli pendamping yang bisa menjadikan warga desa mampu berkreasi dalam bentuk-bentuk industri kreatif. Bahkan, akhirnya mereka bisa mengekspor produk kulinernya, produk kerajinan tangannya, produk bahan baku pangan dengan gizi seimbang, serta produk ternak dan ikannya. Semua dari usaha tani berupa industri unit desa. Tenaga ahli pendamping itu bukan seorang PNS, tetapi yang dipersiapkan oleh perguruan tinggi menjadi wirausaha di desa, berintegrasi dengan warga desa dan kelompok tani menjadi businessman di industri unit desa.

Begitu indahnya kondisi delapan windu mendatang kita merdeka. Mari kita bangun dengan etos kerja luar biasa agar modal kita delapan windu merdeka bisa membawa kemajuan dan benar-benar terwujud agropolitan yang ideal.

Sjamsoe’oed Sadjad Guru Besar Emeritus IPB

Pemimpin Muda'

2008-12-01T05:21:00.001+07:00

Resonansi
Oleh Zaim Uchrowi

Pekan silam nama saya disebut sebagai salah satu dari '100 Pemimpin Muda' Indonesia menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nama Aa Gym, Arifin Ilham, dan Erick Thohir juga masuk dalam daftar pemimpin muda lintas partai dan golongan itu. Tentu saya bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan itu. Tapi, pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya pada diri sendiri: Apa makna penghargaan ini?

Dengan usia 48 tahun, saya bukan lagi muda walaupun sering ingin tetap dianggap muda. Suasana gedung Sabuga-Bandung malam itu membantu menjawab pertanyaan tersebut. Suasana itu sangat khas Bandung. Satu-satunya kota di muka bumi ini yang mampu menyatukan aroma agamis dengan budaya pop. Konser band dan syahdu ayat Alquran rapi berjalinan. Gelora dakwah dengan entakan irama rap-reggae-rock berpilin-pilin satu sama lain. Sebuah keadaan yang meyakinkan saya bahwa sebenarnya tidaklah penting siapa yang masuk dalam daftar '100 Pemimpin Muda' itu. Tidaklah penting nama saya atau nama siapa pun ada dalam daftar itu. Apalagi banyak nama lain yang layak untuk dipilih sebagai 'pemimpin muda' yang tersebar di seluruh negeri ini.

Yang terpenting dari acara itu tampaknya justru spirit yang melatarinya. Yakni, spirit untuk tidak begitu saja puas pada hal yang sudah ada. Spirit untuk memandang segala hal dengan cara pandang yang baru. Kemenangan Obama mungkin ikut menginspirasi penguatan spirit itu. Kemenangan Obama bukan sekadar kemenangan kubu Partai Demokrat di Amerika Serikat. Kemenangan itu, kata seorang kawan, merupakan kemenangan harapan universal masyarakat global yang memandang bahwa sistem yang tengah berlaku saat ini tidak lagi memadai buat mengatur dunia.

Gegap gempita acara yang menghangatkan udara dingin Parahyangan itu mungkin akan membuat bingung banyak pihak. Membuat bingung para puritanis Islam. Membuat bingung pengamat Barat yang ingin melihat Islam dari sudut pandangnya sendiri. Di tengah pekik 'Allahu Akbar' serta 'Merdeka', di antara antusiasme para santri mengikuti 'Panggung Pemuda' itu, saya justru larut dalam perbincangan dengan diri sendiri. Bangsa ini, kata hati saya, memang tak lagi dapat dikelola dengan cara pandang lama. Bangsa ini memerlukan cara pandang yang sama sekali baru di semua aspek kehidupan.

Carut-marut ekonomi saat ini menegaskan bahwa Indonesia memang memerlukan cara pandang yang sama sekali baru. Seperti di awal 1990-an, langkah perekonomian kita yang dipuji masyarakat Internasional terbukti rapuh dan rentan terhadap guncangan ekonomi dunia. Kita bahkan lebih rentan dibanding banyak negara lain yang kebijakan ekonominya 'kalah canggih' dibanding kita. Tanpa cara pandang baru mengelola ekonomi ke depan, Indonesia menjadi seperti keledai: akan selalu terantuk batu yang sama di dalam perekonomian.

Di kancah politik demikian pula. Politik kita telah mampu memenuhi harapan asasi manusia untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Namun, politik yang ada masih jauh untuk dapat efektif memakmurkan masyarakat seperti yang dicita-citakan melalui kemerdekaan. Tanpa cara pandang baru, politik akan terus berputar-putar sekadar sebagai alat pemenuhan kepentingan pribadi para pelakunya, namun tak akan banyak memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Masalah kependudukan dan lingkungan juga memerlukan cara pandang baru. Tanpa cara pandang baru, jumlah penduduk berkualitas rendah akan semakin meledak. Air bersih, udara segar, dan kehijauan alam akan rusak. Bencana juga akan semakin bertubi-tubi. Pemahaman keagamaan pun memerlukan cara pandang baru. Tanpa cara pandang baru pemahaman keagamaan hanya akan menjadi beban, bukan berkah, bagi terbangunnya peradaban.

Acara peneguhan 'Pemimpin Muda' di Bandung itu memperkuat keyakinan saya. Bangsa ini memang memerlukan cara pandang yang sama sekali baru dalam setiap hal. Keyakinan itu yang perlu kita tumbuhkan di setiap tarikan napas, di setiap detak denyut nadi, agar bangsa dan negara ini benar-benar menjadi bangsa dan negara bermartabat serta berjaya.

(-)

Fasisme dan Kebencian kepada Demokrasi

2008-12-01T04:57:00.000+07:00

ROBERTUS ROBET

Pada tanggal 30 Januari 1933, melalui sebuah artikel di Daulat Ra’jat, Hatta dengan gemilang menjelaskan latar belakang fasisme. Menurut dia, fasisme muncul terutama di negeri yang kacau dan hebat persaingan politik serta di negeri yang kaum borjuisnya memandang beban demokrasi terlalu berat. Dengan itu, Hatta mau menegaskan bahwa fasisme dimulai dengan kebencian; kebencian terhadap demokrasi!

Pandangan Hatta ini diperkuat oleh Robert Paxton pada tahun 2004. Ketika itu Paxton mengatakan bahwa berbeda dengan berbagai isme-isme lainnya, seperti sosialisme, liberalisme, dan konservativisme, yang memiliki pendasaran filosofis yang sistemik dan koheren, fasisme muncul pertama-tama sebagai respons terhadap demokrasi, individualisme liberal, gerakan kiri, dan konstitusionalisme sekaligus (Paxton, The Anatomy of Fascism, 2004, hal 19).

Argumen fasis ini, menurut Michael Mann, didasarkan pada klaim transendensi yakni klaim bahwa negara statis fasis adalah satu-satunya entitas yang berkemampuan melampaui konflik- konflik dalam masyarakat (Mann, Fascist, 2004, hal 14). Dari sini daya tarik fasisme dipusatkan pada kekaguman terhadap identitas negara dan sang pemimpin yang dianggap berdiri mengatasi kelas.

Dalam konteks gerakan demokrasi di Indonesia, fasisme memiliki dua makna: eksplisit dan implisit. Makna eksplisit fasisme persis sebagaimana yang digunakan Hatta, Mann, dan Paxton, ia merujuk pada pengertian fasisme sebagai pengalaman dan gejala historis yang secara spesifik mengacu pada kemunculan rezim-rezim fasis terutama di Jerman, Italia, dan Jepang di era krisis besar tahun 1930-an. Sementara makna implisit fasisme merujuk pada segala bentuk modus penyelenggaraan kekuasaan yang dibasiskan pada militerisme dalam artian yang luas dan transhistoris.

Di dalam buku yang sedang kita bahas ini, Wilson, si penulis, tampaknya hendak menggunakan makna eksplisit dari fasisme (yang historis dan lampau) untuk menggagalkan fasisme dalam artian implisitnya. Bagaimana itu dimulai?

Untuk itu, buku ini disusun dalam enam bab. Bab pendahuluan yang ringkas menjelaskan setting awal kemenangan Nazi di Jerman tahun 1933 bersamaan dengan era depresi besar yang melanda dunia. Dengan ini, sebagaimana Mann, ia menerima suatu tesis umum bahwa munculnya fasisme dipicu oleh krisis sosial, ekonomi, dan politik serta perang antarnegara-negara kapitalis. Bab kedua menjelaskan latar belakang ekonomi politik Hindia Belanda, terutama pertumbuhan kapitalisme di Hindia Belanda dan benih-benih nasionalisme di era pergerakan.

Ulasan mengenai dialektika fasisme dengan pergerakan nasional dimulai pada bab ketiga. Di bab ini, ia menjelaskan bagaimana pergerakan kemerdekaan Indonesia mulai berelasi dengan ideologi-ideologi besar dunia. Di sini para pejuang dan intelektual didikan Eropa, terutama Hatta-Syahrir, memainkan peran penting dalam memberikan pandangan-pandangan awal mengenai peta ideologi dan dalam mentransfer kritik ideologis terhadap fasisme.

Dari sini, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai respons politis dari kalangan Hindia Belanda yang terbelah antara yang menerima fasisme dan menolak fasisme. Ulasan menjadi sangat menarik karena mengungkap fakta-fakta otentik mengenai watak politik sejumlah elemen pergerakan Indonesia.

Pada mulanya, mereka yang menerima fasisme terutama berasal dari kalangan Indo-Belanda. Dilihat dari watak politiknya, di Hindia Belanda sendiri terdapat dua jenis organisasi Indo-Belanda, yakni yang propergerakan nasional Indonesia, seperti Indische Partij (IP), Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel (VSTP), dan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV); dan yang kedua adalah yang mendukung pemerintah kolonial, seperti Vederlandsche Club VC dan Indo- Europeesch Verbond (IEV).

Kedua organisasi yang terakhir, VC dan IEV, terjerumus ke dalam ide fasisme sebagai akibat dorongan untuk cepat-cepat ke luar dari krisis yang menggerus privilege dan kenyamanan mereka selama ini. Bentuk paling ekstrem dari organ Indo-Belanda pro-fasis muncul di Solo pada Juni 1933, yakni dengan terbentuknya Anti-Inlander Club yang beranggotakan beberapa keluarga Indo.

Di pihak lain, warga Jerman di Hindia Belanda pada November 1933 mengumpulkan sekitar seribu tanda tangan ”menjatakan setianja pada Rijkanselir Adolf Hitler”. Seluruh dinamik dan semarak menyambut fasisme ini kemudian juga melebar ke kehidupan sehari-hari, pemuda-pemuda Indo-Belanda membentuk barisan-barisan dengan arak-arakan sambil keranjingan meneriakkan slogan heil Hitler.

Akhirnya dari aspirasi sebagian kaum Indo ini, pada tahun 1933 terbentuk tiga partai fasis di Hindia Belanda, yakni Nederlandsch Indische Fascisten Organisatie (NIFO), Fascisten Unie (FU), dan yang terakhir adalah pendirian cabang dari Nationaal Socialistische Beweging pada tahun 1934.

Yang lebih menarik kemudian, buku ini mengungkap, di lingkungan bumiputra juga muncul aspirasi fasis yang secara resmi muncul melalui pendirian Partai Fascist Indonesia pada tahun 1933. Apabila organisasi-organisasi fasis Indo didirikan sebagai bentuk aspirasi terhadap kemunculan Hitler dan harapan mengatasi kebangkrutan ekonomi, Partai Fascist Indonesia (PFI) didirikan oleh Dr Notonindito dengan cita-cita yang aneh, yakni malah hendak kembali arah feodalisme dengan mengusung mimpi-nostalgis kebesaran kerajaan-kerajaan nusantara di masa lampau atau romantisisme-reaksioner.

Akibatnya muncul reaksi keras dari kalangan pergerakan terhadap PFI. Surat kabar Manjala, organ PNI, misalnya, menegaskan bahwa perjuangan rakyat adalah untuk mengubah masa kini, bukannya malah muncur ke belakang (hal 126).

Pada akhirnya, ulasan mengenai pertumbuhan fasisme di Hindia Belanda ditutup dengan penelusuran sikap kaum pergerakan ketika Jepang masuk. Posisi kaum pergerakan mengenai fasisme juga terbelah; Pendidikan Nasional Indonesia di bawah Hatta-Syahrir, Partindo, dan Gerindo melihat fasisme sebagai bahaya bagi gerakan demokrasi di Hindia Belanda, sedangkan Parindra (Partai Indonesia Raya) melihat fasisme Jepang sebagai pembebas bagi Hindia Belanda (hal 2).

Dari modus penyajiannya yang deskriptif, sedari awal sudah terasa bahwa buku ini tidak bermaksud menyediakan deskripsi teoretis yang panjang lebar mengenai apa itu fasisme karena tampaknya ia mengandaikan suatu penerimaan yang terberi (given) dari pembaca mengenai aura ”durjana” yang otomatis tebersit begitu kata fasis disebutkan. Yang menjadi misi utamanya, tampaknya adalah memberikan deskripsi kritis bagaimana fasisme direspons oleh kalangan pergerakan nasional dan betapa kesadaran demokratis zaman itu—sebagai lawan fasisme—dipertahankan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan kegigihan.

Dengan itu, sangat terasa bahwa kaum pergerakan rupanya tidak hanya sekadar mengejar cita-cita kemerdekaan, lebih jauh dari itu mereka juga hendak sekaligus menjaga cita-cita tersebut hingga selamat dari ujian ideologisnya sehingga kebangsaan Indonesia tidak terjerumus ke dalam malapetaka kemanusiaan karena tergelincir menerima fasisme.

Dengan motif itu, buku Wilson ini menemukan relevansinya dengan keadaan Indonesia kontemporer. Dalam konteks Indonesia masa kini, buah sejarah dari kegigihan kaum pergerakan itu boleh dikata sedang mendapatkan tantangan terberatnya. Indonesia baru saja mengalami demokrasi, tetapi kebencian terhadap demokrasi kini tak kurang maraknya dengan situasi yang pernah digambarkan Hatta dulu.

Sebagaimana klaim fasis, kebencian terhadap demokrasi sekarang juga disertai dengan klaim transenden mengenai masyarakat final, murni dan utuh yang dipimpin oleh suatu doktrin agama. Klaim semacam ini bukan hanya bisa berpotensi menghancurkan demokrasi dan negara bangsa, lebih jauh lagi ia juga bisa mendatangkan persoalan kemanusiaan yang luar biasa.

Hatta pernah mengatakan bahwa fasisme adalah obat yang lebih berbahaya dari penyakit yang hendak disembuhkannya. Bagi kita perumpaan Hatta ini masih bisa berguna hingga sekarang; kita mesti mewaspadai kritik-kritik terhadap demokrasi dan klaim yang menyimpan kebencian terhadap demokrasi. Demokrasi memang sistem penuh borok, tetapi setiap sistem yang dibangun dengan kehendak mematikan demokrasi sudah pasti lebih busuk dari demokrasi yang paling bobrok sekalipun.

(Robertus Robet, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi)

Prospek Partai-Partai Islam dalam Pemilu 2009

2008-11-28T17:43:00.001+07:00

Oleh Burhanuddin Muhtadi

Mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU lebih nyaman mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar belakang Islam modernis.

Peta politik di Indonesia sulit dilepas dari pertarungan kelompok Islam versus nasionalis. Polarisasi Islam-nasionalis ini biasanya merujuk pada politik aliran yang diteoritisasi Clifford Geertz pada 1950-an. Inti dari teori ini adalah adanya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif Mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU lebih nyaman mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar belakang Islam modernis.

Pertanyaannya, apakah politik aliran masih relevan untuk menjelaskan pemilu pasca Orde Baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua penelitian pada skala nasional. Pertama, studi R. William Liddle dan Saiful Mujani yang menyimpulkan politik aliran telah pudar. Tesis Liddle dan Mujani ini didasarkan pada survei skala nasional pada 1999 yang menyebutkan bahwa mayoritas pemilih PDIP (63%) dalam pemilu 1999 adalah santri.

Kedua, studi Dwight Y. King yang menyimpulkan bahwa politik aliran masih viable pada tingkat grassroot. Dengan data hasil Pemilu 1955 dan 1999, King menyatakan bahwa partai Islam dan Golkar mendapatkan suara di daerah-daerah yang pada tahun 1955 merupakan kekuatan utama partai-partai santri (misalnya Masyumi, NU). Sementara partai nasionalis seperti PDIP mendapatkan dukungan di daerah-daerah yang pada tahun 1955 merupakan lumbung suara partai abangan (misalnya PNI dan PKI). Jika studi King benar, maka perlu redefinisi politik aliran. Bahwa parameter menjalankan shalat dan ritual lainnya tak lagi akurat untuk membedakan afialiasi politik Islam dan nasionalis. Juga, pertanyaan semisal “apakah anda sering, cukup, atau tidak pernah menjalankan shalat” termasuk kategori socially desirable. Kalau politik aliran berlaku, seharusnya suara partai Islam melonjak pada pemilu 1999 dan 2004. Karena, sebagaimana dalam survei Liddle dan Mujani (1999), tingkat ketaatan umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah makin tinggi.

Faktanya, perolehan partai Islam pada pemilu 1999 dan 2004 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu 1955. Gabungan partai Islam pada pemilu 1955 sebesar 43.7%, sedangkan total suara partai-partai nasionalis sebanyak 51.7%. Pada pemilu 1999, total suara partai Islam (PKB, PPP, PAN, PK, PKNU) anjlok menjadi 36.8%. Pada pemilu 2004 lalu, suara partai Islam naik menjadi 38.1%. Perlu dicatat, total suara ini masih memasukkan PAN dan PKB. Jika PAN dan PKB dikeluarkan dari partai Islam, maka suara partai Islam lebih sedikit.

Karakteristik partai Islam biasanya dilihat dari dua hal, asas dan basis massa. Dari asas partai, PPP, PBB dan PKS bisa disebut partai Islam karena asas dan ideologinya adalah Islam. Sementara PKB dan PAN bisa dikelompokkan Islam karena meskipun menjual ideologi pluralis, dua partai itu mengandalkan basis massa muslim. Namun, partai Islam tak homogen. PKS, PPP, dan PBB bisa dikategorikan Islamis. Ketiganya memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara (Monshipuri, 1998; Roy, 1993). Tak heran jika ketiga partai itu masih memiliki agenda semisal penerapan Piagam Jakarta atau mendukung pelaksanaan perda Syariat. Sebaliknya, PAN dan PKB tak bisa disebut Islamis karena keduanya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai niversal Islam dan tak punya agenda menghidupkan Piagam Jakarta.

Uniknya, perbedaan karakter ideologis Islamis dan non-Islamis itu tak terlalu berpengaruh dalam perolehan suara partai Islam. Hasil korelasi pemilu 1999 dan 2004 yang dilakukan Baswedan, suara PDI-P beralih ke partai nasionalis. Sementara, peningkatan suara PKS berasal dari partai berbasis Islam (PAN dan PPP). Suara PKB relatif tetap karena partai ini menangguk suara dari kalangan Islam tradisionalis di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah.

Kesimpulan Baswedan di atas sejalan dengan exit polls yang diadakan LP3ES pada hari pemilu 5 April 2004; bahwa peningkatan suara PKS merupakan hasil migrasi dari suara pemilih berbasis Islam, kecuali PKB. Sebanyak 16 persen PAN dan PPP pada pemilu 1999 berpindah ke PKS. Tingkat loyalitas pemilih tertinggi juga jatuh ke PKS (56%), disusul pendukung PKB (54%). Ini menunjukkan, kenaikan suara satu partai Islam lebih disebabkan turunnya suara partai Islam lain. Papartai Islam tidak atau belum berhasil meluaskan pangsa pasarnya. Hubungan antara satu partai Islam dengan partai Islam yang lain bersifat zero-sum game.

Bagaimana prospek partai Islam pada pemilu 2009? Hasil survei opini publik yang diadakan lembaga jajak pendapat menunjukkan bahwa perolehan suara partai Islam tak akan jauh dari hasil pemilu 2004. Survei CSIS Jakarta misalnya, bisa dipakai sebagai tolok ukur untuk melihat pemilu tahun depan. Benar bahwa suara yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) masih cukup besar, 30%. Ini artinya, jika ditanyakan partai apa yang dipilih pada saat survei itu digelar, sepertiga pemilih belum menentukan pilihan. Di antara yang sudah menentukan pilihan, menurut survei CSIS, 20.3% menyatakan akan memilih PDI-P. 18.1% memilih Golkar, 11.8% sudah menyatakan pilihannya ke PKS. Pemilih yang sudah menentukan pilihan ke PKB sebesar 6.8%, PD sebesar 5.2%, PPP sebesar 2.7%, dan PAN sebesar 1.7%.

Sementara itu, dilihat dari tingkat loyalitas pemilih, pemilih PKS pada pemilu 2004 yang akan tetap memilih PKS pada pemilu 2009 sebesar 75,4%. Ini rekor tertinggi loyalitas pemilih. Peringkat kedua, Golkar (61%), disusul PDI-P (55,1%) PKB (48, 5%). Sementara tingkat loyalitas PAN terhitung rendah; 31% pemilih PAN pada pemilu 2004 yang akan tetap memilih PAN pada 2009 nanti. Uniknya, ada sekitar 22,5% pemilih PAN pada pemilu 2004 yang akan menjatuhkan pilihan pada PKS pada pemilu 2009 nanti. Tingkat loyalitas pemilih partai Demokrat terhitung paling rendah (18.7%). Ini bukti bahwa pemilih partai Demokrat adalah swing voters dan fenomena sesaat.

Suara PKS yang menanjak menurut hasil survei ini sebagian besar mengambil dari suara PAN dan PPP. Ini berarti, pangsa suara PKS bersinggungan langsung dengan partai Islam modernis lain; PAN, PPP dan PBB. Suara PKB yang akan jatuh ke PKS diprediksi kecil. Di samping karena pemilih PKB memiliki loyalitas tinggi, juga karena karakteristik sosio-religious dan demografis pemilih PKB dan PKS berbeda. Pemilih PKB rata-rata berdomisili di wilayah rural, berpendidikan rendah dan berpendapatan menengah ke bawah.

Mengaca pada hasil jajak pendapat tersebut, partai-partai yang berasas Islam atau berbasis massa Islam perlu mencari strategi yang matang untuk mengembangkan suara di luar suara tradisional Islam. Cara yang paling tepat adalah dengan membidik suara pemilih pemuda karena segmen suara inilah yang relatif bebas dari historical baggage dan immune dari polarisasi Islam dan nasionalis. Apakah partai-partai Islam mampu mengembangkan jaringan suaranya? Kita lihat hasilnya nanti!

“Kanibalisasi Partai-partai Politik Islam”

2008-11-28T17:39:00.000+07:00

Oleh Saidiman

Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”

Reportase Diskusi Bulanan JIL
“Kanibalisasi Partai-partai Politik Islam”
Teater Utan Kayu, 30 Oktober 2008

Fenomena partai-partai Islam memicu perbincangan menarik belakangan ini menyusul kemenangan koalisi yang melibatkan partai Islam di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Media memberitakan kemenangan-kemenangan itu dengan perspektif seolah partai Islam memang sedang menanjak dan akan menjadi kekuatan dominan pada pemilihan umum 2009. Seiring dengan beberapa kemenangan yang terekspose oleh media itu, beberapa lembaga survei merilis temuan terakhir yang menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera terus mengalami peningkatan suara: dari 1,4 persen pada Pemilu 1999 (masih bernama PK) menjadi 7,3 persen pada Pemilu 2004 dan survei-survei itu menunjukkan bahwa PKS saat ini bisa mencapai 9-11 persen suara. DPP PKS bahkan menargetkan 20 persen suara pada Pemilu 2009.

Wacana yang berkembang dalam diskusi bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL), 30 Oktober 2008, tampak mengusung kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan kebanyakan media mengenai bangkitnya kekuatan partai politik Islam. Dua narasumber, Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia) dan Burhanuddin Muhtadi (Charta Politika), sepakat untuk hati-hati melihat fenomena “kebangkitan” ini. Sementara Zulkiflimansyah (Partai Keadilan Sejahtera) lebih banyak berbicara dari sudut pandang politisi partai islamis.

Di pihak yang lain, ada sejumlah kalangan, terutama politisi, yang menilai bahwa dikotomi antara kekuatan politik Islam dan nasionalis sudah kehilangan relevansi. Ini terkait dengan tidak jelasnya materi kampanye masing-masing partai. Partai yang dikenal nasionalis dengan mudah mengumbar jargon-jargon Islam, sementara partai yang dikenal berideologi islamis malah mengusung semangat nasionalisme. Dalam sebuah talkshow televisi yang diadakan oleh harian Republika, Yusuf Kalla menegaskan “Tidak ada lagi pertentangan antara Islam dan nasionalis.” Taufik Kiemas, Muhaimin Iskandar, Hidayat Nurwahid, Yusril Ihza Mahendra, Wiranto, dan Republika sendiri mengeluarkan pendapat yang senada dengan Yusuf Kalla.

Politik Aliran

Kesimpulan para tokoh di atas dibantah oleh Dodi Ambardi dan Burhanuddin. Dodi mengemukakan beberapa fakta. Pada level perdebatan institusional di lembaga legislatif, beberapa kasus yang paling sensitif menunjukkan pembelahan ideologis itu masih relevan. Perdebatan mengenai Rancangan Undang-undang Sisdiknas, Pornografi, dan Piagam Jakarja menunjukkan pembelahan ini berjalan secara konsisten. Agenda-agenda Islam yang termuat dalam sejumlah Rancangan Undang-undang itu ditolak secara konsisten oleh partai-partai nasionalis (PDIP, PDS, Golkar, dan seterusnya). Sementara partai-partai islamis hampir selalu menjadi pendukung terdepan agenda-agenda ideologis tersebut.

Pada level pemilih, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebetulnya masyarakat bawah mampu membedakan garis batas ideologi dalam partai-partai politik. Survei LSI, 8-20 September 2008, menunjukkan kecenderungan pemilih mengidentifikasi PKS, PKB, PPP, PAN, PNUI dan PBB sebagai partai yang islamis. Sementara Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra adalah partai nasionalis atau pancasilais.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa para pemilih sesungguhnya menolak klaim para petinggi partainya sendiri. Ada kesenjangan antara opini publik yang berkembang di kalangan elit partai dan realitas politik yang ada.

Burhanuddin memberi data yang lebih spesifik mengenai realitas politik PKS. Belakangan ini PKS begitu sibuk membangun citra nasionalis bagi partainya. Pada sejumlah materi kampanye terlihat bahwa PKS mencoba meraih simpati pemilih nasionalis dengan mengusung ide-ide mengenai toleransi dan nasionalisme. Tokoh-tokoh nasionalis semacam Soekarno bahkan tampil dalam materi-materi kampanye tersebut. Para elit PKS juga sibuk melakukan sosialisasi dalam rangka mengubah citra PKS yang Islamis menjadi nasionalis. Tetapi menurut data kuantitatif yang dikemukakan oleh Burhanuddin, mayoritas aksi kader-kader PKS dalam bentuk demonstrasi selalu berhubungan dengan agenda-agenda islamis. Pemilih PKS juga adalah pemilih yang paling kuat mendukung agenda-agenda islamis, seperti pemberlakuan hukum potong tangan, menolak presiden perempuan, dan seterusnya. Apa yang dikemukakan oleh para elit PKS ternyata tidak memiliki korelasi dengan aspirasi dasar pemilih PKS itu sendiri.

Menanggapi isu ini, Zulkiflimansyah memberi semacam klarifikasi. Dia berpendapat bahwa PKS adalah partai yang terbuka, menerima siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Yang paling penting dari kiprah PKS sekarang ini adalah sebagai wadah bagi ummat Islam untuk melakukan reformasi diri dalam hal penyaluran aspirasi politik. “Berikan waktu kepada ummat Islam untuk melakukan reformasi diri,” ungkap Zulkifli. Bagi dia, apa yang sekarang dijalani oleh PKS adalah semacam upaya untuk menjadikan Islam sebagai instrumen perubahan sosial. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) di Turki. Mereka adalah generasi Islam yang tercerahkan. Mereka akan membuat politik Islam menjadi lebih rasional dan terbuka.

Partai Politik Islam

Pada level elektabilitas, PKS memang menunjukkan tren menanjak. Tetapi, menurut Dodi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa partai politik Islam secara umum memang sedang mendapat momentum untuk terus menanjak. Realitas politik menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tetap pada pendirian untuk memilih partai-partai nasionalis. Survei nasional LSI, April 2008, menunjukan bahwa 60 persen pemilih tetap memilih partai non-Islam, sementara hanya 16,6 persen yang memilih partai Islam, 24,4 persen sisanya belum menentukan pilihan. Angka ini cukup stabil sejak 2005.

Jika kemudian PKS tampak mendulang suara semakin besar, maka yang patut dipertanyakan adalah dari partai mana suara PKS itu datang. Dalam pelbagai survei ditemukan bahwa seiring dengan meningkatnya suara PKS saat itu pula suara partai-partai seideologi juga mengalami penurunan. Dua partai yang paling menderita atas peningkatan suara PKS ini adalah PAN dan PBB. Itu artinya, PKS telah masuk ke dalam praktik “ta’kula lahma akhihi” (memakan teman sendiri).

Pola ini disadari betul oleh para elit PKS. Itulah yang membuat mereka tampak bersiteguh untuk tampil lebih nasionalis. Menurut Dodi, kekuatan PKS yang islamis sesungguhnya tidak sebanyak yang dibayangkan. 7,3 persen pada Pemilu 2004 tidak bisa serta merta berisi pemilih-pemilih Islam. Materi kampanye yang diusung oleh PKS saat itu justru adalah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sementara pada 1999, di mana PKS hanya memperoleh suara 1,4 persen suara, PK begitu kental dengan agenda-agenda politik Islam. Yang membuat PKS mendulang suara berkali lipat justru adalah kampanye di luar agenda islamis.

Tetapi, menurut Burhanuddin, PKS tetap harus berhati-hati mengambil isu-isu nasionalis dalam materi kampanyenya. Realitas pemilih PKS yang sangat kental dengan nuansa islamis akan membatasi ruang gerak PKS itu sendiri. Tantangan utama PKS dalam melebarkan sayap audiens politik kepada pemilih nasionalis akan mendapat tantangan dari kalangan internal sendiri. Sangat mungkin PKS akan ditinggalkan oleh pemilih ideologisnya jika ia terus bermain-main dengan isu-isu nasionalis, sesuatu yang tidak mendapat tempat di hati para pemilih PKS itu sendiri.

Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan bahwa realitas politik yang menunjukkan semakin banyaknya partai yang gangdrung menggunakan jargon-jargon islami sebetulnya adalah bukti bahwa partai-partai nasionalis justru sedang berusaha melebarkan sayap menggerogoti basis pemilih partai-partai Islam. Alih-alih partai Islam yang mampu mengalihkan dukungan partai nasionalis, suara di basis-basis massa mereka sendiri yang semakin terancam oleh para elit partai nasionalis yang semakin “islamis.”

10/11/2008 | | #

Komentar

Komentar Masuk (16)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

politik termasuk ibadah karena islam itu kaffah keseluruhan, tapi bukan berarti boleh membawa ‘bendera ke tempat ibadah’, karena yang melakukan ibadah di tempat tersebut menganut macem-macem bendera....jadi jagalahhati ...jangan kau....

Posted by ifan on 11/26 at 01:58 PM

Untuk Ghulam hafiedz
“harapan itu masih ada”

Posted by kartika on 11/25 at 11:52 AM

Semua jangan sok Islami deech,pake terjun di politik dengan nama Islam lagi.MUNAFIK..!!!Kalo cari duit,cari duit aja ga usah pake kedok politik apalagi Agama.Masih mending anjing atau monyet,walau derajatnya dianggap rendah oleh manusia tapi mereka ga neko-neko.Mereka menjalani hidup sesuai dengan kodratNya,lain kayak elo-elo pada...disebut manusia,kelakuan melebihi monyet,..disebut moyet,..Serakahnya tujuh Fi’raun.

Posted by Syaepuddin on 11/20 at 06:23 PM

Assalammualaekum

mnurut Gw Mngkn partai nasionalis atau islamis smuanya deceitful appears falsely through escaping lies and falsities.! I find it is a highly logical and Thanking to My dear GOD.. kalo emang mau ngajak ke sorga ga perlu lewat partai., klo emang para petinggi ato simpatisan smua parpol mao ngaku2 sog nasionalis mendhing ga perlu lewat partai..! mendhing bikin debat ampek termehek2 mbahas kita udah merdeka spenuhnya apa ga.?.. apa perlu smua ini diakhiri dengan perang saudara.?

dasar smua generasi; biar yg udah tua ato yg muda smuanya pada geblek… Endonesia skrng ga perlu mikro politik ato tetkbengek laennya.. mendhing ngurusin mikro ekonomi dulu truz dibumbui makro politik.. basis - struktur - suprasrtuktur nya ditata dulu.. dari dulu udah jelas nasionalis ya makan ga makan asal kumpul.! dan islam ngajak orang mukmin ke surga.! skrang smuanya malah jadi munafiq termasuk diri gw jg, gara2 klamaan proses politik yg ga jelas ghene..!!

WALLAHU A’LAM

Simalakama Koalisi Presidensial

2008-11-28T17:30:00.001+07:00

Saldi Isra

Sejak Pemilihan Umum 1999, Indonesia beralih dari sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk. Melalui perubahan UUD 1945, peralihan itu diikuti dengan purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Salah satu upaya purifikasi tersebut, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.

Gambaran praktik sistem presidensial yang dibangun dengan model kepartaian majemuk baru dapat dilihat agak lebih utuh setelah Pemilu 2004. Gagal menghasilkan pemenang mayoritas, pemilu pertama pascaperubahan UUD 1945 itu menghasilkan 17 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Sementara itu, pemilihan presiden langsung hanya menghasilkan minority president, yaitu presiden dengan dukungan relatif kecil di DPR. Dengan terbatasnya dukungan itu, pemerintahan koalisi menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

Meski berhasil membangun koalisi dengan dukungan mayoritas absolut (sekitar 70 persen) kekuatan politik di DPR, langkah Presiden Yudhoyono merangkul beberapa partai politik di luar Partai Demokrat tidak membuat pemerintah menjadi lebih mudah menghadapi setiap agenda ketatanegaraan yang bersentuhan dengan kewenangan DPR. Bahkan, dalam banyak kejadian partai politik pendukung koalisi sering ”mempersulit” agenda pemerintah. Secara jujur harus diakui, sepanjang pemerintahannya, koalisi berubah menjadi buah simalakama bagi Yudhoyono.

Melihat desain UU Pemilihan Presiden yang baru dan kecenderungan sejumlah partai politik peserta pemilu, langkah apakah yang dapat dilakukan untuk membangun koalisi menghadapi pemilu presiden mendatang?

Koalisi presidensial

Sistem kepartaian majemuk dalam pemerintahan presidensial merupakan salah satu perdebatan klasik dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara. Perdebatan itu lebih banyak berkisar pada kesulitan dan masalah bangunan koalisi dengan sistem kepartaian majemuk. Seperti dikemukakan Scott Mainwaring (1993), pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. Hal itu terjadi jika presiden terpilih tak berasal dari partai politik yang memperoleh kekuatan mayoritas di lembaga legislatif.

Untuk mendapat dukungan di lembaga legislatif, presiden berupaya membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah partai politik. Cara paling umum yang dilakukan presiden: membagikan posisi menteri kabinet kepada partai politik yang memberikan dukungan kepada presiden. Membandingkannya dengan koalisi dalam sistem parlementer, Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi multipartai dalam sistem presidensial.

Pertama, dalam sistem parlementer, koalisi partai politik yang memilih menteri dan perdana menteri. Karena itu, mereka bertanggung jawab mendukung pemerintah. Dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya dan partai politik punya komitmen yang rendah mendukung presiden.

Kedua, berbeda dengan sistem parlementer, dalam banyak sistem pemerintahan presidensial, anggota legislatif dari partai politik yang punya menteri di kabinet tak sepenuh hati mendukung pemerintah. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Meski demikian, upaya membangun koalisi tetap saja menjadi langkah darurat minority president. David Altman (2000) dalam The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999, mengemukakan bahwa coalitions are not institutionally necessary dalam sistem presidensial. Argumentasi Altman, sistem presidensial not conducive to political cooperation.

Memperkuat presidensial

Meski koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik desain sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, UU Pilpres (yang baru) mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan desain legal seperti itu, partai politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2009 harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tak menjadi simalakama bagi presiden. Bagaimanapun, ide dasar pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Jika hanya dilandaskan pada perhitungan memenuhi target memenangi pemilu, koalisi akan pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan.

Demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial, formula pembentukan koalisi sistem parlementer yang dikemukakan Mainwaring layak dipertimbangkan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon; diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan begitu, tanggung jawab partai politik pendukung koalisi lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi.

Terkait dengan itu, tak salah mengambil pelajaran pengisian dan pergantian anggota kabinet masa pemerintahan Yudhoyono. Misalnya, sejumlah kalangan di Golkar sering ”mengusik” Yudhoyono dengan menolak mengakui menteri yang berasal dari kader Golkar sebagai representasi partai berlambang pohon beringin ini di kabinet. Meski kemudian ada penambahan jumlah kader di kabinet, Golkar tetap saja tak sepenuh hati mendukung agenda pemerintah di DPR.

Secara sadar harus diakui, konsep yang ditawarkan ini memang akan menghilangkan konsep ideal sistem pemerintahan presidensial. Dengan mengacu pola pembentukan koalisi dalam sistem parlementer tersebut, misalnya, presiden akan kehilangan hak prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet.

Bagaimanapun, dengan desain yang ada saat ini, terobosan pemikiran amat diperlukan. Jika tidak, presiden akan tetap terpenjara oleh koalisi yang ia bangun sendiri.

Sekiranya itu yang terjadi, perlahan tetapi pasti, simalakama sistem presidensial akan melumpuhkan presiden dan pemerintahannya.

Saldi Isra Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Presidensial Bukan Etika Politik!

2008-11-28T17:29:00.001+07:00

Donny Gahral Adian

Pengokohan sistem presidensial memang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Multipartai yang demikian kuat akan membawa kita pada musim semideadlock. Di sini artikel saya ”Kediktatoran Konstitusional” (17/11) dan artikel Denny Indrayana ”Mengokohkan Sistem Presidensial” (26/11) berbagi idealisme yang sama.

Namun, satu hal yang membedakan saya dari jalan pikiran Denny. Denny menghubungkan sistem presidensial dengan etika politik. Saya tidak melihat ada sangkut paut antara presidensial dan etika politik. Pendeknya, tidak ada muatan moral setinta pun dalam artikel saya terdahulu.

Kata kediktatoran dalam frase kediktatoran konstitusional bukan karakter kepemimpinan. Kediktatoran adalah karakter konstitusi yang meleluasakan keputusan eksekutif presiden. Singkat kata, kediktatoran konstitusional berbicara tentang karakter konstitusi, bukan pribadi.

Apabila etika dimengerti sebagai kewajaran, maka keputusan presiden dapat menerabas batas-batas kewajaran. Keputusan bukan sesuatu yang harus dikebawahkan pada dekrit-dekrit moral. Carl Schmitt menegaskan posisi itu. Demikian pula Nietszcshe. Keputusan disebut keputusan justru karena tak terpenjara dalam dekrit moral tertentu. Keputusan menciptakan, bukan melayani moral.

Denny mengidolakan sistem presidensial yang berlaku di Amerika. Berdasarkan argumen di atas, saya justru memandang tinggi sistem presidensial di Peru. Sistem presidensial Peru membawa napas kediktatoran konstitusional sampai ke tarikan terakhirnya. Dalam sistem itu, konstitusi meleluasakan presiden untuk membatalkan keputusan atau bahkan membubarkan kongres (Denny Indrayana).

Sistem presidensial Peru memberi ruang bagi ”yang tak wajar” dalam keputusan eksekutif. Apabila sistem Peru berlaku di Indonesia, seorang Gus Dur dapat dengan mudah mencabut Tap MPRS Nomor XXV. Seorang SBY dapat memeriksa UU yang anti-NKRI dan membatalkannya. Di republik ini kenegarawanan beradu dengan kepentingan. Konstitusi yang baik harus memungkinkan kemenangan kenegarawanan.

Politik anomali

Jadi, jelas kiranya desain konstitusi demi kokohnya presidensial tidak untuk menciptakan pemimpin bermoral. Desain konstitusi ditujukan untuk memungkinkan jatuhnya keputusan-keputusan ”tak wajar” yang bisa jadi bertentangan dengan opini umum tentang apa yang baik. Perilaku politik tidak dijaga oleh desain konstitusi. Konstitusi justru memberi ruang bagi keputusan politik anomali.

Tidak ada sangkut paut antara karakter kediktatoran konstitusi dan etika politik seorang presiden. Sungguh naif menyamakan kekokohan sistem presidensial dengan kebesaran hati seorang calon presiden yang kalah. Kekokohan sistem presidensial berhubungan dengan prasyarat dukungan politik terhadap calon presiden, penyederhanaan sistem multipartai, penambahan hak prerogatif presiden, sampai dengan penjaminan hak veto.

Karakter kediktatoran konstitusi pun tidak bersangkutan dengan tingkat pendidikan calon presiden. Seorang doktor yang menjadi presiden tidak dapat dipastikan lebih tegas dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan seorang lulusan SMU. Gus Dur bukan doktor. Namun, ketika republik ini di bawah komandonya, beliau banyak menjatuhkan keputusan tegas, tak wajar, dan tak populer.

Presiden ke depan diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan cepat, tegas, tak wajar, dan tak populer. Apalagi, kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang sarat ketidakpastian. Kita tidak memerlukan sosok yang lama berdiskusi. Kita memerlukan sosok yang segera memutuskan dan menghitung cepat collateral damage dari keputusannya. Untuk itulah kediktatoran konstitusional diperlukan. Bukan untuk mencetak diktator, melainkan memungkinkan pengambilan keputusan yang tak terkendala konstitusi.

Kediktatoran konstitusional menuntut perbaikan karakter konstitusi. Tidak lebih. Moralitas politik adalah urusan individu, bukan konstitusi. Saya sepakat dengan Denny bahwa kita memerlukan legal engineering untuk mengokohkan sistem presidensial. Namun, kita tidak memerlukan moral engineering. Semoga tulisan ini dapat meluruskan apa yang lengkung sekaligus melengkungkan apa yang lurus (baca: wajar) dalam politik kita. Let free spirit flies alone!

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Masih Mungkinkah Kita Bangkit?

2008-11-28T17:25:00.001+07:00

ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

Tahun 2008 hampir berakhir, tetapi banyak masalah bangsa justru kian serius. Mungkinkah kita bangkit?

Pertanyaan ini amat penting karena dalam banyak hal kita mewujudkan berbagai tindakan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak berlandaskan pemahaman filosofis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat lokal nasional hingga global. Kita kurang peduli proses alami yang sedang bekerja. Masih mungkinkah negara-bangsa kita bangkit pada abad yang menuntut kecepatan dan berpostur ramping?

Bangsa ini masih terjerat kemiskinan, kesenjangan sosial- ekonomi, rentannya hubungan antaretnik dan agama, meningkatnya primordialisme kedaerahan, maraknya perbedaan berdasar partai politik, dan lainnya. Itu semua adalah cermin betapa bangsa kita masih terkotak-kotak dalam ruang-ruang sempit.

Efisiensi negara-bangsa

Kini semua negara di dunia dituntut untuk menyelaraskan diri dengan perubahan dunia yang kian cepat. Banyak teoretis menengarai merosotnya ideologi idealisme digantikan liberalisme, materialisme, dan pragmatisme, di mana tindakan lebih penting daripada ucapan dan interaksi lebih penting daripada pikiran.

Isu-isu dunia, seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan harkat kaum minoritas, ikut mendorong negara-bangsa ke dalam arus global yang baru. Eksistensi negara-bangsa bergantung pada kehendak global, bukan hanya kehendak bangsa sendiri. Tampaknya dunia lebih menyukai bangsa yang berpostur ramping tetapi demokratis daripada bangsa besar tetapi otoritarian. Logikanya, mengelola dan memakmurkan bangsa yang kecil lebih mungkin daripada negara besar yang sarat masalah internal. Bangsa yang ramping lebih gesit bergerak dalam perubahan yang kian cepat.

Peta politik-ekonomi dunia berubah. Sebagai penentu politik- ekonomi dunia, kedudukan negara bergeser ke tangan berbagai korporasi raksasa. Sedangkan negara hanya sebagai fasilitator, keadaan yang tidak terbayangkan pada abad lalu. Francis Fukuyama (Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity, 1996) menengarai, salah satu ciri ekonomi dunia pada abad ke-20 adalah beralihnya kekuasaan ekonomi ke tangan jaringan korporasi besar secara lintas bangsa, sedangkan negara hanya menjadi ”tukang stempel” atau pemadam kebakaran, suatu kondisi yang kini mulai nyata.

Agar survive, efisiensi negara- bangsa tampaknya menjadi kebutuhan abad ini. Negara-bangsa yang besar sering ambivalen karena di satu pihak harus memelihara kesatuan unsur-unsur yang beragam di wilayah amat luas, dan pada saat sama harus menghadapi tuntutan dunia agar bergerak cepat dan efisien. Artinya, negara-bangsa harus ramping agar gesit dalam percaturan global.

Pertaruhan pada masa depan

Secara historis, negara-bangsa, seperti Indonesia, diintegrasikan dua pengikat. Pertama, kekuasaan yang mengendalikan beragam unsur penyusun bangsa di wilayah yang sangat luas. Kedua, ideologi berintikan kesadaran, nilai, dan pengorbanan untuk memelihara negara-bangsa.

Kekuasaan pemerintah kadang diterjemahkan menjadi penggunaan militer untuk menyelesaikan konflik internal. Namun, penggunaan militer untuk menjaga kesatuan bangsa kini kurang relevan karena berhadapan dengan isu-isu besar tuntutan global. Padahal, penggunaan kekuasaan otoriter tampaknya diperlukan guna memelihara integrasi bangsa. Kita perlu belajar dari teori evolusi masyarakat tentang keruntuhan negara. Robert Tainter (The Collapse of Complex Societies, 1991) mengemukakan, kekuasaan demokratis bekerja lebih efektif pada bangsa berskala kecil karena memerlukan komunikasi intensif dan paling dimungkinkan pada bangsa yang kecil populasinya. Memang ada contoh- contoh negara-bangsa demokratis, seperti AS, tetapi faktor-faktor, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan sulitnya komunikasi, bukan kendala dominan bangsa AS.

Masa depan keutuhan negara- bangsa kita amat bergantung pada kepedulian kita sendiri, yang kini justru melemah. Kita harus menjadikan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai—menghapus sekat, kotak sempit, dan menjadikannya interaktif dan dialog– agar negara-bangsa tetap terpelihara. The last but not least, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi-sosial tampaknya masih menjadi solusi utama dalam menghadapi perubahan dunia yang kian materialistis.

ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN Dosen Departemen Antropologi FISIP UI

Presidensial Cita Rasa Parlementer

2008-11-28T17:24:00.001+07:00

Syamsuddin Haris

Perdebatan tentang sistem demokrasi presidensial yang diawali artikel Donny Gahral Ardian (Kompas, 17/11 dan 27/11), kemudian Denny Indrayana (Kompas, 26/11), dan secara tak langsung oleh Saldi Isra (Kompas, 27/11), menarik direspons. Mengapa presidensialisme yang diadopsi konstitusi hasil amandemen tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif?

Ahli perbandingan politik, seperti Juan J Linz (1994), mengingatkan, secara institusional, demokrasi presidensial adalah pilihan berisiko, apalagi bagi negara yang baru mengalami fase transisi demokrasi. Sebagai konsekuensi logis pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif dalam presidensial, Linz tak hanya menggarisbawahi kemungkinan munculnya legitimasi demokratis ganda (dual democratic legitimacy), tetapi juga pemerintahan terbelah (the divided government) yang berimplikasi pada konflik dan instabilitas demokrasi presidensial sendiri.

Perangkap konflik

Skema presidensial lebih berisiko lagi jika dikombinasikan sistem multipartai ekstrem, seperti di Indonesia. Konsekuensi dari kombinasi presidensial-multipartai adalah terpilihnya ”presiden minoritas”—presiden dengan basis politik relatif kecil di DPR—dan fragmentasi politik tanpa kekuatan mayoritas di DPR, seperti berlangsung sejak era Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), lalu Presiden Yudhoyono. Realitas ini memberi peluang bagi DPR ”mengganggu” Presiden yang mendorong munculnya konflik Presiden-DPR. Scott Mainwaring (1993) mengingatkan potensi kebuntuan politik (deadlock) jika presidensialisme dikombinasikan sistem multipartai.

Pembentukan kabinet yang bersifat koalisi partai, baik pada era Wahid, Megawati, maupun Yudhoyono, pada dasarnya adalah upaya meminimalkan ”gangguan DPR” meski gagal pada era Wahid saat dimakzulkan MPR pada 2001. Perangkap situasi konflik juga muncul pada era Yudhoyono, tetapi tidak deadlock karena putra Pacitan ini mengefektifkan kembali mekanisme Rapat Konsultasi Presiden-Pimpinan DPR sebagai forum penyelesaian konflik. Namun, sikap kompromistis Presiden Yudhoyono tak hanya harus dibayar dengan terbentuknya relasi eksekutif-legislatif yang cenderung politik-transaksional, tetapi juga berdampak pada tidak begitu efektifnya pemerintahan hasil Pemilu 2004. Mengapa demikian?

DPR ”heavy”

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah konstitusi hasil amandemen tak sekadar mengadopsi sistem presidensial yang mendekati ”murni”, tetapi juga kian memperkuat otoritas DPR. Melalui otoritas legislasi yang dimiliki, DPR bahkan memberi hak tunggal bagi diri sendiri guna menyeleksi para pejabat publik, seperti pimpinan Bank Indonesia, Panglima TNI, Kepala Polri, serta pimpinan dan anggota komisi negara yang pembentukannya melalui undang-undang.

Otoritas yang seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidesialisme menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan ”gangguan” terhadap presiden. Desain konstitusi yang semula hendak menyeimbangkan kekuasaan eksekutif-legislatif akhirnya terperangkap pada situasi ”sarat DPR” (DPR heavy).

Karena itu, koalisi partai dalam skema presidensial tidak pernah menjadi satu-satunya solusi untuk mengefektifkan pemerintahan, apalagi koalisi yang diadopsi dari skema parlementer itu bersifat semu dan tidak didasarkan platform politik atau konsensus minimum di antara partai yang berkoalisi. Maka, tidak mengherankan jika kita saksikan fenomena menarik saat partai-partai pendukung pemerintah justru menentang kebijakan pemerintah. Intensitas usul hak interpelasi dan hak angket DPR yang relatif tinggi pada era Yudhoyono menjelaskan kecenderungan itu.

Ada beberapa solusi lain.

Pertama, penyederhanaan sistem kepartaian secara konsisten melalui mekanisme electoral threshold atau parliamentary threshold. Melalui sistem kepartaian sederhana diharapkan terbentuk partai mayoritas di DPR sehingga politik dagang sapi bisa dikurangi.

Kedua, menata ulang jadwal penyelenggaraan pemilu sehingga dukungan populer terhadap presiden berimbas pada dukungan elektoral terhadap partai-partai pengusung kandidat presiden di DPR.

Ketiga, mendesain format koalisi yang memungkinkan tegaknya disiplin partai-partai berikut klausul ganjaran dan hukuman bagi mereka jika mengingkari.

Keempat, mendesain UU Pemilu Presiden yang memungkinkan presiden dan wapres berasal dari partai yang sama sehingga potensi konflik terhindarkan.

Cita rasa parlementer

Di luar semua proposal itu, skema presidensial yang saat ini cenderung ”sarat DPR”, perlu dipikirkan ulang, apalagi tidak pernah serius diperdebatkan, termasuk oleh MPR yang melakukan amandemen konstitusi, mengapa presidensialisme yang cenderung berisiko menjadi pilihan kita? Wajarkah kita melembagakan trauma terhadap demokrasi parlementer hanya karena indoktrinasi militer dan Orde Baru bahwa seolah sistem parlementer rentan konflik dan instabilitas politik?

Jika tidak, desain presidensial dengan ”cita rasa” parlementer akan terus mewarnai relasi Presiden-DPR. Situasi konflik namun relatif stabil—karena tersedia mekanisme konsultasi—tetap berpeluang muncul, dengan risiko relasi keduanya bersifat transaksional dengan implikasi pemerintahan tidak efektif.

Pengecualian hanya berlaku jika, pertama, kepemimpinan presiden lebih efektif, tidak kompromistis, tidak ikut terperangkap skema parlementer. Pembentukan kabinet misalnya, tidak harus melibatkan banyak partai seperti sekarang.

Kedua, partai-partai tidak hanya berebut kursi dan memburu jabatan presiden, tetapi efektif memikirkan pengelolaan presidensial agar nasib rakyat dan bangsa lebih terurus.

Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Iklan Pemilu

2008-11-28T17:23:00.001+07:00

Ikrar Nusa Bhakti

Saat menjadi narasumber Rapat Kerja Kontras di Cipanas, Jumat (21/11/2008), Robertus Robet—dosen UNJ dan Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi—mengatakan, ”Iklan politik di televisi lebih banyak bohong daripada melakukan pendidikan politik pada rakyat. Seperti iklan obat, mana mungkin orang sembuh sakitnya sepuluh menit setelah minum obat.”

Sehari kemudian (22/11/2008) saat mempertahankan disertasi doktor bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, seorang penguji bertanya, ”Jika Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, datang ke Indonesia melihat praktik kapitalisme kontemporer di negeri ini, kira-kira apa komentarnya?” Robet menjawab, ”Dia akan heran melihat sinetron-sinetron Indonesia yang banyak bercerita soal surga dan neraka. Rupanya orang Indonesia lebih mudah melihat masa depan yang belum menentu—surga dan neraka—daripada menyelesaikan masalah di depan mata, misalnya kasus lumpur Lapindo.”

Zizek lahir dan besar di Yugoslavia, negara komunis yang demokratis di era Tito. Zizek suka film Hollywood, menganalisisnya dari filsafat antropologi. Atas jawaban yang tangkas, serius, tetapi santai itu, Robet—alumnus Sosiologi FISIP UI 1996 dan University of Birmingham 2002—lulus dengan predikat cum laude.

Iklan politik

Sayang, kepada Robert tidak ada yang menanyakan komentar Zizek jika melihat iklan kampanye pemilu di televisi atau di media cetak Indonesia. Kampanye pemilu selama sembilan bulan menarik dianalisis. Ada yang sudah start sebelum kampanye resmi diumumkan, tetapi tidak didiskualifikasi. Ada yang start langsung berlari sprint, lalu terengah-engah berhenti di tengah jalan karena kehabisan dana.

Ada pula yang berhenti total dan menarik diri dari ”lomba maraton” karena kekurangan suporter. Padahal, kalimat yang didengungkan amat bertuah, If there is a will, there is a way. Iklan ini terlalu elitis. Sang pembicara mungkin lupa, banyak orang Indonesia tak paham bahasa Inggris. Ada pula iklan Garuda perkasa yang terbang di angkasa, yang bicara soal petani atau pedagang kecil di pasar tradisional. Napas dan energinya begitu kuat.

Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono sering memakan setengah halaman depan Kompas dengan iklan ”keberhasilan” pemerintahannya. Mengingat posisinya di pemerintahan, ada pula iklan politik terselubung di televisi dan radio yang menggebu- gebu tentang ”PNPM Mandiri” dari nelayan, penganggur yang berhasil di Ambon, posyandu, tukang jahit, sampai taman kanak-kanak. Namun, tak ada yang mengkritisi berapa besar dana yang terserap dan dirasakan rakyat melalui program itu dibandingkan pengeluaran untuk iklan politiknya. Juga tak ada yang mengomentari, apakah acara kuliah subuh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di TVRI sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam dua pekan terakhir, ada empat iklan politik baru yang muncul, dari Amien Rais yang siap menjadi ”pemain cadangan”, dari PDI-P yang menonjolkan ”100 Hari Pertama” pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Iklan Partai Golkar dengan penonjolan Karya untuk bangsa, dan iklan PKS yang membangun optimisme dengan becermin pada karya pahlawan dan guru bangsa masa lalu, yang menuai kritik. Spanduk PKS juga berujar, ”Pahlawan adalah Buruh atau Pahlawan adalah Pemuda, yang Berjuang untuk Kemajuan dan Kemandirian Bangsa.” Iklan politik PKS brilian dan berani, termasuk political marketing gaya baru, meski dikritik banyak pihak.

Miskin visi masa depan

Berbagai iklan politik dan pemilu itu miskin visi masa depan. Iklan-iklan itu hanya menjual kemiskinan, mimpi, dan program jangka pendek, tanpa substansi isi keprihatinan bangsa dan bagaimana cara mencapai cita-cita masa depan bangsa. Ini berbeda, misalnya, kampanye Bill Clinton dengan kata bertuah, It’s Economic, Stupid yang membeberkan visi memperbaiki nasib anak AS 100 tahun ke depan atau kampanye Barack Obama dengan slogan Yes, We Can yang mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Tak ada partai politik atau calon presiden yang berani mengatakan, kita akan menghadapi situasi sulit 3-5 tahun ke depan akibat krisis global. Ekonomi Indonesia belum pulih akibat krisis 10 tahun lalu dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, dan kita sudah harus menghadapi krisis ekonomi lebih dahsyat.

Terpikirkah oleh elite politik bangsa, pendekatan ekonomi apa yang harus diambil Indonesia guna mengatasi krisis. Jika ia seorang neoliberal yang pro-pasar dan pro-kapitalisme, langkah apa yang akan diambil? Beranikah Megawati Soekarnoputri menelurkan gagasan nasionalistis bertumpu pada marhaenisme di tengah serbuan komprador kapitalis barat? Jika ia anti-IMF dan pro-kemandirian bangsa di tengah kapitalisme dan globalisasi, seperti Rizal Ramli, langkah apa yang akan diambil? Beranikah Rizal Ramli berkolaborasi dengan Revrisond Baswir dan Sri Edi Swasono mengambil langkah berbeda dengan arus kapitalisme global? Bagaimana mereka mengajak rakyat bahu-membahu memperbaiki nasib bangsa yang terus menjadi ”bangsa kuli”? Ideologi apa pun yang dianut, liberalisme, sosialisme, atau konservatisme (agama dan atau budaya) harus mampu menjawab tantangan bagaimana kita keluar dari krisis ini.

Para pemilih kian jeli dengan politik transaksional dalam arti positif, yaitu siapa yang memiliki visi dan program jangka panjang mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa, dia atau partainya yang dipilih. Kampanye politik bukan sekadar menebar mimpi untuk menuai kekecewaan, tetapi menebar program realistis yang dapat dilakukan lima tahun ke depan agar bangsa ini keluar dari krisis.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Pewakil

2008-11-28T17:18:00.001+07:00

Ada lelucon basi masih lestari: wakil presiden kepingin jadi presiden, wakil direktur rindu jadi direktur, tapi wakil rakyat ogah jadi rakyat, jegal kanan kiri lobi depan belakang sembah atas tinju bawah demi wakil rakyat sampai kiamat.

Humor ini khas Nusantara, tak bisa pas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada permainan dua konsep di sini: wakil dalam arti vice atau deputy untuk presiden atau direktur yang menandakan posisi kelas dua, dan wakil dalam arti representative yang kedudukannya variatif terhadap yang diwakili.

Wakil direktur tak pernah lebih tinggi daripada direktur. Sedangkan posisi orang yang mewakili bisa macam-macam. Seorang penjaga keamanan mewakili sang direktur (posisi lebih rendah) menerima protes demonstran di pagar, atau sang direktur berpidato mewakili para direktur lain (sederajat) dalam pembukaan seminar, atau sang direktur mewakili semua staf dan buruhnya (lebih tinggi) mengucapkan Selamat Tahun Baru sambil mengingatkan bahwa pada masa prihatin ini bersyukurlah tidak dipecat, jadi jangan mengharapkan bonus.

Bisa runyam bila pemakaiannya berkaitan dengan organisasi besar seperti PBB. Ada jabatan United Nations Under-Secretary General yang pantas saja disebut Wakil Sekretaris Jenderal PBB. Namun, ada pula posisi resmi Representative of the UN Secretary General yang menangani urusan khusus. Nah, ini pun Wakil Sekjen PBB. Bagaimana membedakannya? Menggantikan yang terakhir ini dengan ”Orang yang Mewakili Sekjen PBB” pastilah terasa janggal. Lagi pula, si Representative ini pun bisa punya Deputy!

Pemecahannya mungkin bisa dicari dari suatu ciri yang sangat menarik dalam pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia. Wakil dalam arti deputy tak pernah dipakai sebagai kata kerja. Kata to deputize baik dalam arti ’bertindak sebagai deputy’ maupun ’mengangkat seorang deputy’ tak dikenal.

Mewakili selalu berarti to represent. Kemungkinan besar orang yang berkata ”Saya mewakili ibu direktur” bukanlah wakil direktur, yang bisa dibayangkan akan berkata tegas mantap ”Saya wakil direktur”, dengan penekanan pada direktur agar pendengarnya sadar si pembicara akan jadi apa tahun depan setelah pemegang saham memecat direktur sekarang yang gagal menaikkan grafik keuntungan di zaman bisnis lesu ini.

Ciri ini membuka peluang memperkenalkan bentukan baru: pewakil, dalam arti orang yang mewakili, representative. Ini sejalan dengan kaidah bahasa Indonesia pada umumnya. Ada kata mewakili, mewakilkan, dan perwakilan, dengan sendirinya patut ada pewakil.

Dengan demikian kerancuan akan berkurang. Wakil direktur dan wakil presiden akan tetap ada. Kalau ambisi wakil direktur sudah terasa panas membara, sang direktur pun bisa menunjuk pewakil-pewakil yang bertindak dengan wewenangnya untuk urusan-urusan penting.

Sebagai pewakil rakyat, semoga anggota DPR pun akan mengedepankan bukan ambisi posisi, melainkan sigap dan bertanggung jawab dengan wawasan kerakyatan. Maka, tak perlulah dicari pengganti lelucon basi yang sudah mati.

Samsudin Berlian Pemerhati Kata dan Maknanya

Pewakil

Jumat, 28 November 2008 | 01:18 WIB

Samsudin Berlian Pemerhati Kata dan Maknanya

Adam Malik-CIA dalam Buku Tim Weiner

2008-11-26T20:37:00.000+07:00

Oleh Endang Suryadinata *

Mendiang Adam Malik, sosok Batak bermarga Batubara, konon merupakan agen CIA (Central Intelligence Agency), sebagaimana diungkapkan Tim Weiner dalam bukunya Legacy of Ashes, the History of CIA (Membongkar Kegagalan CIA)?

Sebagaimana diketahui, Weiner yang juga wartawan koran The New York Times tersebut menulis tentang peran agen itu berdasar wawancaranya dengan perwira CIA, Clyde McAvoy, pada 2005. Kepada Weiner, McAvoy mengklaim bertemu Adam Malik pada 1964 dan merekrutnya sebagai agen CIA. Bahkan, guna mendukung peran Adam Malik sebagai agen, CIA menyerahkan uang tunai 10.000 dolar AS untuk membiayai pembasmian Gestapu (hal 332 edisi Indonesia).

Sebagian besar publik kita langsung menolak tulisan Weiner. ''Saya tidak percaya Pak Adam Malik menjadi apa yang ditulis itu (agen CIA). Sebab, garis politik Pak Adam Malik tidak sesuai dengan pandangan politik Amerika,'' katanya. ''Beliau pendiri Partai Murba, lebih condong ke pemikiran sosialis. Mana mungkin orang Amerika percaya orang sosialis bisa jadi agennya? Selain itu, mana mungkin orang Murba jadi agen CIA,'' timpalnya.

Meski demikian, Wapres Jusuf Kalla mengakui ada kemungkinan Adam Malik tidak sadar telah direkrut sebagai kontak CIA (Jawa Pos, 25 November 2008).

Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, atas terbitnya buku itu, keluarga Adam Malik dan pemerintah harus bersikap, antara lain, dengan mengeluarkan bantahan. Dia beralasan, Adam Malik adalah tokoh yang harus dijaga nama baiknya. Apalagi, saat ini akan dibangun bandar udara di Sumatera Utara bernama Adam Malik. Penarikan buku dari peredaran, kata Asvi, juga bisa menjadi alternatif untuk menghentikan tuduhan kepada Adam Malik.

Tak Perlu Ditarik

Toh, menurut saya, buku itu tidak perlu ditarik. Bukankah selama ini juga sudah beredar rumor dalam lingkup terbatas tentang Adam Malik sebagai agen CIA. Jadi, Weiner perlu diapresiasi karena mengkat rumor itu dalam sebuah buku berdasar laporan perwira CIA, Clyde McAvoy.

Lagi pula, apakah keterlibatan sebagai agen CIA harus selalu dimaknai secara negatif? Bergantung perspektif atau sudut pandang saja. Penulis jadi ingat rumor di Belanda pada awal 1990-an yang gencar menyebut mendiang Paus Yohannes Paulus II kabarnya juga menjalin kerja sama erat Vatikan-CIA sejak 1980-an untuk meruntuhkan komunisme di Eropa Timur. Tidak heran jika ada yang menyebut Paus pun direkrut jadi agen CIA.

Lalu, TV Nederland III dalam suatu programnya memaparkan tentang kerja sama erat CIA-Vatikan di bawah Paus Yohannes Paulus II. Program itu diperkuat berbagai dokumentasi guna menguak keterlibatan Vatikan-CIA-Lech Walensa yang memimpin gerakan buruh Solidaritas untuk menggulingkan pemerintahan sosialis Polandia di bawah Yaruzelsky.

Atas perannya tersebut, Paus Yohannes Paulus II hingga kini justru dianggap sebagai pahlawan penumbang komunisme di Eropa Timur. Adam Malik juga bisa dilihat sebagai salah seorang pahlawan penumbang PKI.

Karena itu, seandainya Adam Malik sungguh jadi agen CIA dalam konteks untuk membendung semakin kuatnya pengaruh PKI pada dasawarsa 1960-an, di mata penulis, citra dia tidak akan ternoda. Warga kita yang hidup pada era 1960-an bisa memberi kesaksian betapa kuatnya pengaruh komunis ketika itu seolah dominasi tersebut tidak bisa dipatahkan.

Sanggahan dan Klarifikasi

Tentu saja kita bisa menyangkal keterlibatan Adam Malik sebagai agen CIA. Tapi, jangan lupa, Tim Weiner selama 20 tahun telah bekerja secara profesional menelaah dunia intelijen, khususnya CIA.

Memang, keterlibatan CIA dalam kudeta terhadap Bung Karno dan PKI pada 1965 selalu disangkal beberapa kalangan. Namun, berbagai sumber asing, seperti Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson, menyebut CIA justru sebagai dalang utama peristiwa 1965. Untuk itu, CIA bekerja sama dengan sebuah klik di dalam AD untuk memprovokasi PKI.

Apalagi, George M.T. Kahin juga mengungkap keterlibatan CIA dalam berbagai pemberontakan di tanah air seperti kasus PRRI dan Permesta. Jadi, tidak mustahil CIA juga berperan dalam percobaan kudeta 1965.

Jangan lupa pula, sebagai negara adikuasa, AS lewat CIA-nya selalu ingin terlibat dan campur tangan dalam berbagai urusan negara lain. Uniknya, buku Weiner kali ini secara implisit justru seperti mengesankan bahwa CIA, dinas rahasia AS) dan pemerintah AS tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan kudeta 1965 di Indonesia.

Jadi, ada ''contradictio in terminis''. Di satu sisi, Adam Malik dinyatakan sebagai agen CIA, di sisi lain CIA tidak terlibat langsung dalam Peristiwa 1965.

Karena itu, sanggahan atau klarifikasi secara ilmiah atas tulisan Weiner harus dibuat sesegera mungkin oleh para sejarawan kita. Kita boleh menolak temuan Weiner, tapi penolakannya tidak boleh sekadar emosional. Di sinilah ada tugas mulia sejarah.

Mendiang sejarawan Kuntowijoyo mengingatkan, tugas sejarah bukan seperti hakim yang menentukan hitam putihnya seorang tokoh sejarah. Kalau ada sebuah laporan sejarah yang salah, pelurusannya hanya bisa lewat penulisan dengan bukti-bukti terbaru. Bukan dengan menarik buku atau membakar buku itu.

Agaknya, kita harus mengakui, bangsa ini belum mampu menilai secara jujur peran sejarah, termasuk sejarah para tokohnya seperti Adam Malik secara holistik dan objektif. Orang masih lebih suka berada pada posisi memihak yang satu seraya menolak yang lain.

* Endang Suryadinata, peminat sejarah, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam

Politik Tanpa Moral Lahirkan "Serigala"

2008-11-25T20:07:00.000+07:00

Syafii: Politik di Indonesia
Kekurangan Pelaku Berjiwa Besar

Minggu, 23 November 2008 | 08:37 WIB

Yogyakarta, Kompas - Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif mengemukakan, praktik politik tanpa dilandasi moral dan integritas pelakunya hanya akan melahirkan ”serigala-serigala” yang akan saling memakan. Tanpa moral dan integritas pelakunya, politik takkan menjadi sarana mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

”Praktik politik pada kenyataannya adalah homo homini lupus. Kalau dilepas sama sekali tanpa moral sebagai inti ajaran setiap agama, dunia politik hanya akan dipenuhi ’serigala-serigala’,” ujar Syafii dalam seminar nasional ”Peranan Politik Katolik 1940-1980: Menjadi 100 Persen Indonesia dan 100 Persen Katolik” di Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, Sabtu (22/11).

Lebih lanjut, Syafii mengemukakan, dengan adanya tuntutan moral dan pelaku politik, tidak berarti agama lantas mentah- mentah masuk dalam praktik politik. Penyalahgunaan agama dalam praktik politik sebagai ekstrem sebaliknya membawa akibat yang sama buruknya. Moral dalam politik ibarat rem dalam kendaraan.

Selain moralitas, Syafii melihat praktik politik di Indonesia dalam sejarah panjangnya selalu kekurangan pelaku-pelaku yang berjiwa besar dan berlapang dada. Karena ini, hubungan antarpemimpin selalu memburuk, seperti terlihat antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-Habibie, dan terakhir Yudhoyono-Megawati. ”Bayangkan, sampai kini mereka tidak saling berteguran,” ujarnya.

Pembicara lain pada seminar dalam rangka memperingati ulang tahun Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) itu adalah anggota Fraksi PDI-P di DPR Aria Bima, dosen pascasarjana USD Budi Subanar SJ, dan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St Sularto.

Aria mengemukakan, dalam politik, selain moral, dibutuhkan juga integritas dari para pelakunya. Integritas itu akan membuat politisi mampu menghindari penyimpangan, seperti saling makan dalam kasus aliran dana Bank Indonesia yang melibatkan banyak anggota DPR.

Namun, tuntutan moral dan integritas yang tinggi itu, menurut Aria, tidak cukup dijawab oleh semua partai politik dan pelakunya. Aria melihat, persiapan atau prakondisi sekitar 21.000 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seluruh Indonesia tidak memadai.

”Minimnya intergitas ditambah belum berubahnya iklim Orde Baru dalam lembaga legislatif di tengah tuntutan transparansi membuat banyak politisi seperti terjebak. Kasus aliran dana BI dan Astro menunjukkan hal itu,” ujar Aria.

Untuk itu, selain mensyaratkan moralitas dan integritas politisi, Aria mensyaratkan perubahan mekanisme kerja di lembaga legislatif sesuai tuntutan reformasi yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, Aria mengharapkan publik bisa memantau secara luas proses politik dan penganggaran di DPR.

Sebagai peneliti, dosen, dan juga rohaniwan Katolik, Subanar menyoroti mundurnya sejumlah upaya Gereja Katolik dalam politik kebudayaan di zaman yang serba terbuka seperti saat ini. Kemunduran juga terjadi di dalam Gereja Katolik sendiri. Upaya inkulturasi Gereja Katolik di Indonesia yang sudah maju melampaui sekadar upaya adaptasi dan penerjemahan ajaran terserat mundur. (INU)

Perlu Keteladanan Pemimpin Politik

2008-11-25T20:03:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Para pelaku politik mesti mampu becermin dan mencerna kritik Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif tentang peran perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan.

”Dunia politik harus secara sadar dan sistematis diusahakan menjadi sarana perjuangan, bukan sekadar rebutan kekuasaan atau bahkan untuk saling memakan. Para tokoh politik harus bersedia menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku secara matang dan dewasa,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Minggu (23/11).

Menurut Anas, keteladanan para tokoh politik diperlukan terkait dengan kompetisi politik. Siap kalah dan siap menang bukan semata-mata menjadi slogan deklarasi, tetapi juga harus ditepati dengan setia. ”Kalau para tokoh politik mampu dewasa, proses pendidikan dan pendewasaan politik di tingkat massa akan berjalan baik. Namun, kalau kekanak-kanakan, jangan harap akan lahir pematangan budaya demokrasi,” ujarnya.

Soal keteladanan, tokoh dan elite politik memang tidak mudah. Perjalanan bangsa selama ini dan banyaknya kompetisi politik di Indonesia akhir-akhir ini dalam pemilihan umum menunjukkan ketidakmudahan itu. Syafii menyebut tidak saling bertegursapanya Soekarno-Soeharto, Soeharto-Habibie, dan Yudhoyono-Megawati sebagai contohnya. Jiwa besar dan sikap berlapang dada masih sangat jarang ditemui dalam perilaku politik para elite dan tokoh politik.

Tanggapan sedikit berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung. Menurut dia, komunikasi verbal dalam arti tegur-sapa seperti diharapkan Syafii mungkin tidak tampak di permukaan.

Namun, sejatinya, untuk hal-hal terkait dengan kepentingan bangsa, tanpa tegur-sapa atau komunikasi verbal, para pemimpin di Indonesia bisa satu pendapat dan suara. ”Itu terjadi juga antara Presiden Yudhoyono dan Ibu Megawati,” ujarnya.

Pramono mengakui, komunikasi verbal dalam bentuk saling tegur-sapa, seperti dikritikkan Syafii, memang masih menjadi persoalan di antara elite dan tokoh politik di Indonesia. Namun, lewat pengalamannya, Pramono sangat yakin dan percaya, ketika dihadapkan pada kepentingan bangsa yang sifatnya lebih besar, para elite dan tokoh politik bisa bersama-sama meski partai dan posisi politiknya berbeda. (INU)

Perjuangkan Moral, Jangan Jadi Kiai Politik

2008-11-25T20:01:00.000+07:00

Kompas/Totok Wijayanto / Kompas Images
Seorang bocah terlelap saat mengikuti perayaan hari lahir ke-2 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Lapangan Tenis Senayan, Jakarta, Minggu (23/11). Pada acara itu juga dilakukan pembaitan calon anggota legislatif dari PKNU oleh KH Mas Muhammad Subadar dan KH Ubaidillah Faqih.

Senin, 24 November 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Para calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama diingatkan untuk mengikuti garis politik kiai, bukan menjadi kiai politik. Dengan cara ini, para caleg PKNU harus memperjuangkan moralitas yang diusung para kiai dalam menata bangsa, bukan larut dalam permainan kotor sebagian politisi.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Syura PKNU KH Abdurrohman Chudlori dalam acara Baiat Nasional Caleg dan Peringatan Hari Lahir II PKNU di Jakarta, Minggu (23/11). Sebagai representasi kiai, caleg PKNU tidak boleh hanya menjadi karyawan politik yang hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri.

Selain para pengurus PKNU, dalam acara tersebut juga hadir dua calon presiden, yaitu Akbar Tandjung dan Rizal Ramli, serta Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa.

Rais Dewan Mustasyar PKNU KH Maruf Amin menambahkan, PKNU harus menjadi gerakan politik kiai untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Upaya itu tidak cukup dilakukan hanya melalui pendidikan maupun dakwah karena hasilnya tidak akan optimal jika tanpa disertai gerakan politik.

Selama masa Orde Baru, peran ulama sangat dibatasi. Ulama terkungkung dalam pesantren tanpa mampu memperjuangkan aspirasi politiknya. Partai Islam lain yang juga beraliran ahlussunnah wal jamaah dinilai tak mampu memperjuangkan aspirasi ulama dengan baik karena justru melahirkan politik sekuler.

”PKNU ingin mendorong terbentuknya masyarakat agamis yang dinamis serta harmonis dengan umat agama lain,” katanya.

Ketua Umum PKNU Choirul Anam menegaskan, pembentukan PKNU bukan karena sakit hati terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Pembentukan partai yang sebagian pengurusnya merupakan mantan kader PKB itu didasari oleh besarnya peran partai di Indonesia. Hampir seluruh pimpinan lembaga negara diseleksi melalui partai di berbagai tingkatan. Untuk itu, diperlukan partai yang mampu mengawal seluruh proses berbangsa tersebut dengan nilai-nilai ulama.

Baiat nasional

Sekitar 4.200 caleg PKNU dari berbagai tingkatan juga disumpah (baiat) untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan tidak melakukan korupsi serta melakukan tindak tercela lainnya.

Pengambilan sumpah dipimpin oleh Pimpinan Pesantren Raudlatul Ulum Pasuruan KH Mas Muhammad Subadar dan Pengasuh Pesantren Langitan Tuban KH Ubaidillah Faqih.

”Jika anggota legislatif dari PKNU terlibat korupsi, partai akan mengambil tindakan lebih cepat dari yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Anam. (MZW)

Reformasi

2008-11-25T19:32:00.000+07:00

Ketika Politik Gagal, Bisa Berharap Ada Emansipasi

Selasa, 25 November 2008 | 01:07 WIB

Jakarta, Kompas - Era reformasi membawa Indonesia pada demokrasi yang lebih baik ketimbang era sebelumnya. Terlepas banyak yang menyayangkan demokrasi hanya prosedural, reformasi telah memberikan kebebasan pada masyarakat Indonesia untuk sedikit banyak mencicipi demokrasi. Persoalannya, jika prosedural ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan, masyarakat bisa kehilangan pegangan untuk melanjutkan transformasi masyarakat. Di sinilah harapannya ada pada emansipasi.

”Dalam masa ini, hampir segenap aspirasi perubahan politik dan transformasi masyarakat coba dipapatkan dalam tubuh institusi resmi kepolitikan. Akibatnya, semua bentuk kepolitikan mengalami formalisasi,” ujar dosen Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, dalam sidang disertasi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Sabtu (22/11).

Sidang terbuka yang dipimpin Prof Franz Magnis-Suseno itu memberikan predikat cum laude kepada Robert yang menyelesaikan pendidikan doktoralnya tidak sampai dua tahun. Robert merupakan doktor kedua dari STF Driyarkara yang mendapat predikat cum laude. Tim penguji adalah Prof Alois Agus Nugroho, Dr Karlina Supelli, dan Prof Alex Lanur. Adapun promotor Prof M Sastrapratedja, ko-promotor Dr B Herry Priyono dan Prof J Sudarminta.

Menurut Robert, pada titik ketika masyarakat kehilangan pegangan itulah bisa muncul emansipasi yang menyumbang pada pendasaran baru bagi politik. Pertanyaannya, apakah emansipasi itu mungkin.

”Kalau dilihat dari epistemologi, emansipasi itu problemnya bukan soal mungkin atau tidak mungkin, tetapi bagaimana mendefinisikan dan memenetrasikan segala matriks kemungkinan dan ketidakmungkinan itu dengan militansi,” ujarnya. (MAM)

Ketika Politik Gagal, Bisa Berharap Ada Emansipasi

Selasa, 25 November 2008 | 01:07 WIB

Menurut Robert, pada titik ketika masyarakat kehilangan pegangan itulah bisa muncul emansipasi yang menyumbang pada pendasaran baru bagi politik. Pertanyaannya, apakah emansipasi itu mungkin.

Belajar Mengaku Kalah

2008-11-16T09:24:00.000+07:00

Salahuddin Wahid

Ratusan juta orang di seluruh dunia mengikuti proses Pemilihan Presiden AS 2008 melalui televisi. Mendengar pidato kekalahan McCain, semua takjub. Mengagumi kebesaran jiwanya dan terpesona isi pidato kekalahannya yang menyentuh hati. Substansi pidato itu tidak kalah dibandingkan pidato kemenangan Obama.

Kata McCain, ”Malam ini amat berbeda dengan malam-malam sebelumnya, tidak ada dalam hati saya, kecuali kecintaan saya kepada negeri ini dan kepada seluruh warga negaranya, apakah mereka mendukung saya atau Senator Obama. Saya mendoakan orang yang sebelumnya adalah lawan saya, semoga berhasil dan menjadi presiden saya.”

Al Gore ”versus” Bush

Penghitungan suara Pilpres 2000 (Wapres Al Gore melawan Bush) amat dramatis. Hasil penghitungan suara secara nasional hampir selesai dan siapa pemenangnya bergantung pada penghitungan suara di Florida, yang gubernurnya adalah adik capres Bush. Suara Bush: 2.909.171, suara Gore: 2.907.387. Selisihnya amat kecil: 1.784 suara.

Tim kampanyenya berhasil mencegah Al Gore yang sedang dalam perjalanan untuk mengakui kekalahan di depan publik. Mereka berusaha keras agar dapat di lakukan penghitungan ulang di seluruh Florida. Maka, dimulailah proses hukum yang menegangkan, yang memakan waktu beberapa pekan hingga melibatkan MA Florida dan MA Amerika Serikat.

Pemilihan menggunakan mesin yang ternyata hasil coblosannya sering tidak jelas kalau tidak cukup kuat menekannya. Perdebatan terjadi tentang standar coblosan yang bisa diakui sebagai tanda bahwa si pemilih telah menentukan pilihannya.

Sempat dilakukan penghitungan ulang untuk sejumlah county dan selisih suara menurun tinggal 327 suara. Terjadi tekanan massa pendukung Bush untuk menghentikan proses penghitungan ulang di sebuah county. Lalu, ada perintah untuk menghentikan penghitungan ulang.

Tim Al Gore masih tetap ingin berjuang. Al Gore menelepon ketua tim untuk menghentikan perjuangan itu. Salah satu kalimat Al Gore amat menarik: ”Kalaupun aku menang (dalam penghitungan suara), rasanya aku tidak menang (dalam pengertian lebih luas). Ayahku mengatakan bahwa kekalahan dan kemenangan itu dibutuhkan untuk memuliakan jiwa kita.”

Lalu, Al Gore tampil dalam acara TV bersama Bush yang ada di tempat lain untuk mengakui kekalahan dan menyampaikan selamat kepada Bush. Tidak ada protes atau demo pendukung Al Gore. Ternyata Al Gore betul, dia menerima hadiah Nobel, sedangkan Bush dianggap sebagai salah satu Presiden AS terburuk.

Jesse Owens dan Hitler

Ada kisah menarik pada Olimpiade 1936 di Berlin tentang Jesse Owens, atlet terbesar AS berkulit hitam, pemegang rekor dunia untuk lari 100 meter dan 200 meter. Jerman mempunyai atlet hebat yang bisa menjadi saingan berat Jesse Owens.

Pertarungan antara atlet Jerman dan Owens akan menjadi atraksi paling bergengsi. Karena itu, Hitler memompa semangat atlet Jerman itu. Hitler yang rasis menyatakan, Owens seorang negro yang tidak sepadan dengan atlet Jerman yang berdarah Aria, ras terunggul di dunia. Dia mengatur agar penonton mendukung si atlet Jerman dengan menyoraki Owens agar emosinya terganggu dan kalah.

Ternyata Owens tampil sebagai juara. Hitler tidak dapat menerima kekalahan itu dan tidak bersedia memberikan selamat kepada Owens. Si atlet Jerman yang kalah ternyata bukan rasis dan punya sportivitas tinggi. Dia berani menghampiri dan memberikan selamat kepada Owens di depan Hitler dan puluhan ribu penonton.

Kondisi Indonesia

Bandingkan tiga hal di bagian awal tulisan ini dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pidato kekalahan memang belum menjadi tradisi di sini. Namun, mengucapkan selamat meski tidak langsung bertemu, cukup dengan telepon atau melalui pers, sudah merupakan suatu teladan yang baik bagi masyarakat.

Saya tidak tahu apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah sempat bertemu dan berjabat tangan dengan Megawati Soekarnoputri pasca-Pilpres 2004. Namun, kita tahu, Taufik Kiemas telah menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Yudhoyono. Pak Habibie, tanpa beban datang ke Istana menemui Presiden Yudhoyono. Gus Dur menghadiri upacara peringatan 17 Agustus 2008 dan bersilaturahim Idul Fitri ke Istana Merdeka.

Yang paling parah adalah terjadinya konflik fisik di antara pendukung pasangan calon gubernur di Maluku Utara (Malut). Tak terdengar adanya upaya dari kedua cagub untuk meredam emosi para pendukung. Meski menganggap tidak sah penetapan dan pelantikan Gubernur Malut oleh Mendagri, akan baik jika pihak yang kalah dengan legowo menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Setelah itu melakukan rekonsiliasi di antara kedua kelompok pendukung.

Menanamkan kesadaran

Kisah Owens dan Al Gore saya dapatkan melalui film. Perlu digali dan disosialisasikan kisah tentang mereka yang kalah bertanding dalam bidang apa pun (politik, olahraga, dan ilmu) yang menunjukkan bagaimana cara menjadi pihak yang kalah secara terhormat, terutama di Indonesia.

Adang Daradjatun berani mengakui kekalahannya dalam pemilihan gubernur DKI di depan pers. Seusai menghadiri sidang untuk mendengarkan pembacaan putusan penolakan MK terhadap gugatan pasangan Wiranto-Wahid tentang hasil penghitungan suara KPU, di depan wartawan saya menyampaikan selamat kepada pasangan SBY-JK dan Mega-Hasyim. Tentu masih banyak lagi contoh lainnya.

Sejak kecil perlu ditanamkan kesadaran, jika sudah kalah dan mengaku kalah, itu terhormat, tidak memalukan atau mencemarkan nama baik. Tindakan itu justru menunjukkan kebesaran jiwa, kedewasaan, dan sikap ksatria. Bayangkan apa jadinya jika Al Gore tetap ngotot dan tidak mau mengaku kalah.

Baik sekali jika dalam Pilpres 2009, capres yang kalah menyampaikan pidato kekalahan. Lalu, tradisi itu diikuti cagub dan cabup. Namun, tradisi itu perlu diikuti proses pemilihan calon yang pertimbangan utamanya bukan uang dan pelaksanaan pemilihannya bersih dan jurdil. Tanpa itu, pengakuan kalah kurang bermakna.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

Sabtu, 15 November 2008 | 00:30 WIB

Salahuddin Wahid

Al Gore ”versus” Bush

Jesse Owens dan Hitler

Kondisi Indonesia

Menanamkan kesadaran

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

Partai Politik Islam: Memakan Teman Sendiri

2008-11-15T06:59:00.001+07:00

Oleh Saidiman

Reportase Diskusi Bulanan JIL
“Kanibalisasi Partai-partai Politik Islam”
Teater Utan Kayu, 30 Oktober 2008

Politik Aliran

REFORMASI BIROKRASI

2008-11-12T16:29:00.001+07:00

Terganjal Metodologi yang Tak Jelas

Rabu, 12 November 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Amien Sunaryadi, yang juga penerima Bung Hatta Anticorruption Award, menyatakan, reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1993 hingga sekarang tidak jelas metodologinya. Ia meminta pemerintah memahami dan belajar dari sejarah pemberdayaan aparatur negara yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an.

Hal tersebut dikemukakan Amien dalam seminar ”Mewujudkan Birokrasi Antikorupsi” di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (11/11). Hadir dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.

Busyro Muqoddas menambahkan, korupsi birokrasi sangat dipengaruhi oleh kultur profesi. Ia banyak mengemukakan tentang reformasi peradilan yang, menurut dia, perlu dipikirkan kembali. Pasalnya, peradilan di Indonesia masih menempati posisi sebagai peradilan terkorup di Asia. Survei dilakukan di 12 negara

Menurut Amien, Indonesia sudah melaksanakan reformasi birokrasi sejak lama. Berbagai metode dilakukan, seperti pembuatan undang-undang dan penggantian pejabat.

”Saya ingin pemerintah mempelajari sejarah. Kita sudah punya Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa pegawai negeri harus digaji layak. Namun, itu tidak pernah terpenuhi. Kalau salah satu poin dalam undang-undang tidak terpenuhi hingga kini, mengapa harus mengubah undang-undang? Kalau tidak memahami sejarah dan metodologi, reformasi birokrasi bisa keliru,” ujarnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi bukanlah sekadar pemberian tambahan penghasilan. Reformasi harus diartikan sebagai peningkatan nilai tambah atau added value sehingga performa kerja pegawai meningkat.

Tergantung pimpinan

Mahfud MD berpendapat, pelaksanaan reformasi birokrasi sangat bergantung pada pimpinan lembaga. Menurut dia, birokrasi terkadang dapat dibeli melalui pimpinan.

Mahfud menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Baru dua bulan menjabat, ia pernah didatangi seseorang yang meminta proyek kepadanya. Orang tersebut menjanjikan fee 2 persen untuk partainya.

Menjawab tawaran orang itu, Mahfud mengatakan, ia saat ini tidak mengurus parpol. (ana)

Partai Politik

2008-11-12T16:28:00.001+07:00

Multipartai Hambat Kepemimpinan

Rabu, 12 November 2008 | 00:35 WIB

Makassar, Kompas - Terlalu banyaknya jumlah partai politik di Indonesia menghambat terciptanya kepemimpinan nasional yang efektif. Parpol juga dinilai terjebak lagi dalam demokrasi prosedural sehingga produk politik yang dihasilkan tidak pernah menyentuh masalah substansial bangsa ini.

Hal itu disampaikan guru besar ilmu politik Ichlasul Amal dan Nazaruddin Syamsuddin MA dalam diskusi tentang masalah kepemimpinan nasional pasca-Orde Baru pada Seminar Nasional XXIII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Makassar, Selasa (11/11). Kedua pembicara menyatakan, efektivitas kepemimpinan nasional ditentukan model parlemen yang diterapkan.

Ichlasul mengakui, terlalu kuatnya parlemen di Indonesia cenderung melabilkan situasi politik. Hal itu membahayakan supremasi sipil. Multipartai yang besar menyebabkan sulitnya mencapai konsensus nasional yang dibutuhkan untuk mengefektifkan kepemimpinan nasional.

”Jika kita merindukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas, orang selalu beranggapan pemimpin seperti itu hanya muncul dari kalangan militer. Jangan-jangan kita merindukan kepemimpinan sebagaimana yang ditampilkan Soeharto. Apakah seperti itu yang diinginkan?” kata Ichlasul.

Ichlasul mengakui, karut-marut sistem presidensial semiparlementer di Indonesia diperparah tidak rasionalnya pemilih.

Nazaruddin menyatakan, DPR menghancurkan sistem seleksi alamiah parpol dengan mengacaukan mekanisme electoral threshold atau ambang batas perolehan suara. ”Padahal, dengan menerapkan electoral threshold, saya yakin pada 2014 jumlah partai hanya berkisar tiga. Namun, partai di parlemen memakai pendekatan kepentingan dalam membuat aturan,” katanya.

Padahal, kata Nazaruddin, sistem multipartai yang terlalu besar akan memacetkan sistem presidensial. ”Kenyataan hari ini, investasi politik untuk memilih pemimpin nasional begitu besar. Sistem presidensial akan mogok jika harus menghadapi multipartai yang terlalu besar,” katanya.

Dalam seminar itu, Redaktur Senior Kompas Ninok Leksono, yang menjadi pembicara, menyatakan, pemimpin nasional yang kuat tidak bisa bermodalkan keinginan semata. ”Orang tak bisa menyatakan diri sebagai pemimpin nasional, hanya karena ia merasa bisa menjadi pemimpin. Pemimpin datang silih berganti, namun bangsa ini tidak kunjung maju,” katanya. (row)

Media Massa

2008-11-02T06:26:00.000+07:00

Kalla: Jangan Menyulut Kebencian

Sabtu, 1 November 2008 | 00:26 WIB

Jakarta, Kompas - Media massa diimbau tidak menyulut kebencian dan kekerasan dalam pemberitaan. Media juga harus bisa menjaga moral bangsa dan obyektif dalam pemberitaan.

Peringatan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka Seminar Refleksi Sembilan Tahun Kebebasan Pers yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (30/10).

”Begitu ada berita pembakaran kantor polisi, gedung KPU di sejumlah daerah, bisa dipastikan di daerah lain juga akan terjadi karena mereka mencontoh. Beritanya sendiri tidak ada yang salah, tetapi mau dibawa ke mana bangsa ini? Efek pemberitaan semacam ini bisa menimbulkan kebencian pada pemerintah dan mengungkapkan kelemahan pemerintah,” ujar Kalla yang kemudian juga mempertanyakan apakah bangsa ini akan terus menciptakan kekerasan.

Padahal, lanjutnya, jika pemerintah lemah dan keadaan Indonesia dikesankan tidak aman, investasi dan dunia usaha menjadi ragu masuk ke Indonesia. Hal itu menyebabkan perekonomian sulit berkembang. ”Kalau perekonomian tidak berkembang, orang tidak pasang iklan. Sementara media itu juga hidup dari iklan dunia usaha,” ujarnya.

Itu sebabnya, menurut Kalla, media perlu membangun optimisme bangsa ini. Caranya, antara lain, dengan tidak mempertontonkan cara yang tidak benar dalam menyelesaikan masalah.

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mengatakan, lunturnya kemerdekaan pers lebih disebabkan sikap kalangan pers, bukan karena intervensi pemerintah seperti pada masa lalu. Banyaknya jumlah pengaduan ke Dewan Pers, di satu sisi menunjukkan kesadaran masyarakat tentang fungsi Dewan Pers, tetapi di sisi lain mencerminkan belum dewasanya pers. (MAM)

POLITIKA

2008-11-02T06:24:00.000+07:00

Itulah Indonesia!

Sabtu, 1 November 2008 | 02:20 WIB

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Koran dwimingguan Sun News di Santa Fe (New Mexico) edisi 28 Oktober memuat judul ”Obama Wins!” di halaman depan. Tak ada teks, cuma judul itu plus foto Barack Obama dengan giginya yang kayak Chiclets itu sehalaman.

Kok nekat? ”Tiap orang ingin jadi yang pertama mengumumkan pemenang pilpres. Kami mencatat rekor itu,” kata pengumuman koran bertiras 10.000 eksemplar itu.

Lain lagi ulah lima koran di Ohio, Florida, dan Nevada. Mereka menjual koran dengan sisipan 1,25 juta keping DVD durasi 95 menit berisi kampanye negatif terhadap Obama.

DVD ”Hype: The Obama Effect” menayangkan wawancara dengan tokoh konservatif, seperti wartawan Robert Novak, mantan capres Mike Huckabee, dan bekas konsultan Bill Clinton, Dick Morris. Biaya pembuatannya sejuta dollar AS.

Tiras koran di Amerika Serikat turun 4-6 persen akibat pengaruh media internet. Kelompok Time yang terdiri dari 24 majalah memecat 600 karyawan, harian Christian Science Monitor stop terbit dan konsentrasi ke online.

Untuk meningkatkan tiras, Sun News dan lima koran itu memanfaatkan pilpres secara sensasional. Sistem pers libertarian tak menabukan dukungan—juga penolakan—terhadap Obama atau John McCain.

Sampai pekan lalu tercatat hampir 200 media mendukung Obama, lebih dari 40 mendukung McCain. Ingat, hampir 100 persen media tak berafiliasi ke Demokrat atau Republik.

Biasanya yang pro-Demokrat pers liberal, orientasi politik orisinal warisan Eropa yang terkandung dalam konstitusi 1776. Pers konservatif pro-Republik berbeda 180 derajat karena karakternya puritan.

Pers tak wajib mempraktikkan tabula rasa karena keberpihakan politik perlu. Namun, keberpihakan itu bukan kayak penggemar sepak bola fanatik yang maunya menang melulu dan kalau kalah bikin rusuh.

Justru pers AS menerapkan prinsip ”bebas dan bertanggung jawab”. Contohnya, pembelaan terhadap Obama yang jadi korban kampanye negatif norak dan bertalu-talu.

Prinsip ”bebas” dimaknai dengan keleluasaan pers membongkar latar belakang, prestasi, kegagalan, pemahaman, dan rencana setiap capres. Semuanya bermuara pada satu hal: karakter.

Nah, mengukur karakter bukan pekerjaan sukar karena ”rekaman” tiap capres tercatat rapi. Jika Obama atau McCain punya karakter sebagai tukang ngibul, gampang melacaknya.

Anda datang ke polisi mencari data kejahatan yang pernah mereka lakukan. Itu sebabnya, Clinton sebelum menjadi capres mengaku pernah mengisap ganja dan Obama menikmati kokain.

Berbeda dengan George W Bush yang menyembunyikan tabiat doyan mabuk yang akhirnya ketahuan menjadi skandal. Tak heran ia dicap pembual, termasuk mengarang cerita senjata pemusnah massal di Irak.

Itu sebabnya mayoritas media tak mendukung Bush pada Pilpres 2004. Mereka ”bertanggung jawab” dengan menyarankan publik jangan memilih Bush lagi.

Bahwa Bush menang lagi, itu soal lain. Pers hanya berusaha memengaruhi—bukan mendikte—opini publik yang dalam dunia bisnis dikenal dengan selera pasar.

Mustahil mengubah selera pasar. Ambil contoh selera pasar otomotif di sini yang gemar bertanya, ”Bensinnya satu berapa?” atau, ”Resale value-nya tinggi enggak?”

Padahal, rasio pemakaian BBM per kilometer tiap mobil beda-beda tipis. Uniknya, mobil belum dipakai, tetapi sang pasar sudah mikir mau menjualnya.

Pasar senang dimanja aneka aksesori yang kurang penting macam cup holder atau face lift. Harga mahal enggak apa-apa asalkan gaya.

Pasar kurang peduli dengan prinsip value for money, pengembangan mesin, atau keamanan. Mobil berkualitas yang harganya lebih murah belum tentu disukai pasar.

Begitu juga dengan politik capres yang marak belakangan ini. Entah mengapa, selera pasar makin sukar diprediksi karena berbagai faktor.

Persaingan capres di mana pun selalu dalam bilangan pekan dan bulan. Obama saja masih mungkin terpeleset andai salah ucap 1-2 kalimat pada hari-hari sebelum 4 November.

Faktor yang amat memengaruhi selera pasar capres di sini perilaku pemilih. Menjawab teka-teki ini mudah: dengarkan hit akhir 1960-an, ”Berikan Daku Harapan” yang dilantunkan Tuti Subardjo.

”Berikan daku harapan/Ku jadikan kenangan”. Tak ada manfaatnya capres menawarkan harapan karena pasar, apa pun alasannya, memperlakukan capres jadi bahan nostalgia doang.

Iba melihat presiden sejak tahun 1998 karena selalu mengecewakan pasar walau kerja mati- matian. Soalnya pasar hanya percaya sebuah teori: presiden sebelumnya lebih baik daripada yang sekarang.

Buktinya, Bung Karno yang berjasa besar dihujat habis, Pak Harto dipuja-puja. Reformasi menjungkalkan Pak Harto, the king is dead and long live the king!

Datang era Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, dan SBY-JK. Eh, ternyata hidup lebih enak di zaman Pak Harto!

Nah, yang ”mati konyol” kami wartawan. Mau berpihak kebenaran dicurigai ”main mata”, mau berbicara apa adanya ada yang ”tak terima”, mau mengkritik digalaki ”apa maksudnya?”

Lebih mati konyol lagi pers dikungkung UU yang mengancam pencabutan SIUPP jika dianggap tak adil memberitakan kampanye. Lha, apa yang mau dicabut kalau SIUPP enggak berlaku lagi?

Fenomena gaib ini di AS diledek, ”Only in America....” Di sini, mengutip lirik sebuah lagu perjuangan, ”Itulah Indonesia!”

Bersumpah untuk Bahasa

2008-10-31T07:19:00.000+07:00

Ignas Kleden

Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

ADA dua hal yang hingga saat ini masih mempersatukan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Yang satu adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara RI dan yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita tahu, Pancasila beberapa kali menghadapi cobaan, baik melalui jalan legal dalam perdebatan di Konstituante maupun melalui jalan ilegal dalam pemberontakan-pemberontakan daerah. Dalam Konstituante, muncul keinginan untuk memberi dasar negara yang lain berupa Islam dan sosial-ekonomi sebagai alternatif terhadap Pancasila. Dalam pemberontakan daerah, kekuatan Pancasila yang mempersatukan terancam oleh gerakan bersenjata yang bersifat separatis.

Pemikiran tentang kebudayaan yang sesuai dengan Indonesia yang merdeka telah menimbulkan polemik yang keras antara Sutan Takdir Alisjahbana dan lawan-lawannya, berupa rangkaian perdebatan yang kemudian dihimpun oleh Achdiat Karta Mihardja dalam buku Polemik Kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada polemik yang berlarut-larut tentang bahasa apa gerangan yang akan dipakai sebagai bahasa nasional. Semenjak para pemuda mengikrarkan sumpah mereka pada 28 Oktober 1928, masalah bahasa nasional dan bahasa persatuan dianggap selesai. Tidak terlihat usaha memaksakan bahasa-bahasa besar, seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda, untuk dipergunakan di seluruh negeri, meskipun, menurut sastrawan dan peneliti sastra Ajip Rosidi, bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia ”bukanlah bahasa yang paling banyak pemakainya (kalah paling tidak oleh bahasa Jawa dan Sunda) dan bukan pula paling kaya kesusastraannya”.

Sebelum diangkat menjadi bahasa persatuan, bahasa Melayu telah dipakai selama berabad-abad sebagai sarana komunikasi di antara penduduk kepulauan di Nusantara. Karena itulah, pada 1933 Sutan Takdir Alisjahbana menulis dalam Poedjangga Baroe bahwa bahasa Melayu bukan semata-mata kepunyaan orang Melayu. Dalam kenyataannya ”penduduk sekalian kepulauan ini menjalankan pengaruhnya masing-masing atasnya, membentuk dan memakainya menurut keperluan dan pekerti masing-masing”.

Melalui proses itu, bahasa Melayu Riau kemudian berkembang menjadi sebuah lingua franca. Kita tahu kekhasan lingua franca ialah bahwa ia hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tapi tidak berperan lagi sebagai representasi identitas. Orang-orang yang sekarang fasih berbahasa Inggris tidak harus datang dari London atau Bristol, San Francisco, atau Philadelphia. Bahasa Inggris di dunia sekarang, bahasa Latin di zaman dulu, bahasa Spanyol di Amerika Selatan, dan bahasa Melayu di Nusantara memungkinkan komunikasi di antara berbagai kelompok budaya, tapi tidak lagi menjadi penunjuk atau ”tanda” bagi kelompok budaya yang memakainya.

Rupa-rupanya inilah latar belakang penting mengapa tanpa banyak kesulitan, bahasa Melayu diterima menjadi bahasa persatuan Indonesia, karena tidak ada klaim identitas dalam pemakaian bahasa itu, dan karena itu tidak ada juga konflik antaridentitas. Halnya mungkin akan sangat berlainan kalau bahasa Jawa, Sunda, atau Bugis diterima sebagai bahasa persatuan. Dapat diperkirakan, akan muncul keberatan atau bahkan penolakan dari kelompok etnis lainnya, karena dianggap penerimaan salah satu bahasa besar tersebut ditumpangi oleh kepentingan politik identitas yang dapat merugikan atau mengancam identitas lainnya.

Mungkin tidak banyak contoh dalam sejarah dunia bahwa persoalan bahasa nasional yang biasanya pelik dan sensitif diselesaikan hanya oleh satu ikrar para pemuda. Sumpah Pemuda yang dikenang dengan penuh hormat pada hari-hari ini telah berperan sebagai remote preparation untuk Proklamasi 17 tahun kemudian. Sebab, sebelum diumumkannya Proklamasi sebagai deklarasi kemerdekaan, telah lahir Sumpah Pemuda sebagai deklarasi persatuan seluruh bangsa. Kemampuan-mempersatukan dari bahasa Melayu dimungkinkan karena berbagai kelompok budaya di seluruh kepulauan Nusantara relatif mengenal bahasa ini dan tidak perlu mempelajarinya sebagai bahasa yang sama sekali baru. Tiap kelompok budaya bahkan turut menciptakan bahasa ini sesuai dengan keperluan dan watak mereka. Kata ”pergi” dalam bahasa Melayu mendapat variasi dalam dialek masing-masing daerah menjadi ”pigi” atau ”pi”. Demikian pun kata ”kita” kemudian berubah dalam dialek-dialek daerah menjadi ”kite”, ”kitaorang”, ”ketorang”, ”ketong”, atau ”torang”. Meskipun demikian, orang dapat dengan cepat memahami berbagai bentuk variasi itu dibandingkan dengan mempelajari suatu bahasa yang sama sekali baru, seperti bahasa Jawa, Sunda, atau Bugis.

Mengherankan bahwa tokoh seperti Sutan Takdir Alisjahbana, yang dikenal sebagai penganjur kebudayaan Barat, tidak mengusulkan bahasa Belanda atau bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan Indonesia, tapi menjadi pendukung fanatik bahasa Indonesia dan mengabdikan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya untuk membina dan mengembangkan bahasa ini. Dialah penentang tangguh strategi Dr G.J. Nieuwenhuis, yang sejak pertengahan 1920-an merencanakan perluasan penggunaan bahasa Belanda oleh sebanyak mungkin penduduk pribumi agar suatu saat bahasa itu menjadi cukup kuat untuk menjadi bahasa persatuan di Hindia Belanda. Bagaimana niat baik Politik Etis masih ditunggangi oleh akal-akalan kolonial dapat disimak dari kesimpulan pemikiran Nieuwenhuis. Katanya: ”Pekerjaan bahasa Belanda di Hindia ialah menolong membangun masa depan bagi bangsa Hindia dan menolong mempertahankan masa lampau bagi bangsa Belanda”. Impian itu hilang bagaikan diterbangkan angin setelah diumumkannya Sumpah Pemuda yang menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia.

Menjadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan tentulah membawa akibat-akibat dan meminta persyaratan tersendiri, apalagi setelah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa persatuan, ia perlu mempunyai norma-norma yang dapat jadi pegangan setiap pengguna bahasa agar memenuhi persyaratan comprehensibility, yaitu dipahaminya bahasa tersebut karena digunakan menurut aturan-aturan kebahasaan yang dianut bersama. Sebagai bahasa negara, dibutuhkan adanya unsur keresmian dalam bahasa itu, yang membuatnya pantas diucapkan atau didengar dalam upacara atau pertemuan-pertemuan kenegaraan yang resmi. Maka pembakuan bahasa harus dilakukan untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

Dalam perkembangan kemudian terlihat bahwa bahasa persatuan menghendaki syarat-syarat yang mempersamakan kedudukan semua pemakai bahasa ini karena tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan kelas sosial, keturunan, umur atau status, dan jabatan. Sifatnya sebagai bahasa persatuan mengharuskannya menjadi egalitarian, sebagaimana yang digunakan dalam masa revolusi kemerdekaan atau pada tahun-tahun pertama setelah Indonesia merdeka. Sebaliknya, sebagai bahasa negara, khususnya selama Orde Baru, bahasa Indonesia mengalami proses feodalisasi dan birokratisasi yang amat kencang, yang menonjolkan perbedaan status penutur dan status lawan bicara. Ada ketegangan antara bahasa persatuan yang egalitarian dan bahasa negara yang cenderung feodal.

Mengelola ketegangan di antara dua kecenderungan ini seyogianya menjadi pekerjaan rumah untuk Pusat Bahasa sebagai lembaga yang, dengan biaya negara, menjalankan tugas membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Pada 1999 Ajip Rosidi pernah mengajukan kritik bahwa Pusat Bahasa tidak berbuat sesuatu pun selama masa Orde Baru untuk mengendalikan dan mengurangi tendensi feodalisasi bahasa Indonesia ini. Dengan lain perkataan, pemihakan kepada bahasa negara lebih kuat daripada pemihakan kepada bahasa persatuan.

Perbedaan lainnya ialah bahwa dalam bahasa persatuan orang lebih cenderung menyatakan pikiran dan perasaannya karena kebutuhan berkomunikasi. Sebaliknya, dalam bahasa negara ada kecenderungan untuk menyembunyikan pikiran dan perasaan karena takut kepada kekuasaan negara. Dalam buku Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana mendefinisikan bahasa sebagai ”ucapan pikiran dan perasaan manusia dengan teratur dengan memakai alat suara”. Jelas bahwa definisi tersebut telah disusun dalam semangat bahasa persatuan dan bukan dalam formalisme bahasa negara.

Apakah pada saat ini Pusat Bahasa dan para ahli bahasa dapat melakukan pembakuan bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan kembali semangat bahasa persatuan ke dalam pembakuan tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah kita masih ”menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” atau barangkali diam-diam telah melupakan sumpah yang bersejarah itu.

Terinspirasi Kartini

2008-10-31T07:18:00.001+07:00

Memperjuangkan hak-hak perempuan sejak belia, Sujatin Kartowijono tergerak oleh buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia turut mendirikan Persatuan Wanita Republik Indonesia dan tetap aktif hingga masa senja hidupnya.

USIANYA 15 tahun ketika bergabung dengan Jong Java—organisasi kebangsaan pemuda Jawa—pada 1922. Saat itu Sujatin baru masuk Meer Uitgebreid Lager Onderwijs alias MULO, sekolah menengah pertama di zaman Belanda. ”Lima belas tahun, aku mulai aktif di kegiatan luar sekolah, meniru Ayah yang gemar berorganisasi,” katanya. Petikan kisah itu ditulis kembali oleh Hanna Rambe dalam biografi Sujatin Kartowijono: Mencari Makna Hidup.

Pilihan berorganisasi dia lakukan dengan sadar, dan praktis mewarnai seluruh kehidupannya. Dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia aktif membela hak-hak perempuan sepanjang hidupnya. Ditunjuk memimpin majalah terbitan Jong Java, remaja putri itu, yang menggunakan nama pena Bunga Gerbera, menuliskan pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib bangsa yang dijajah.

Pendidikan adalah dunia Sujatin selepas MULO dan Sekolah Guru. Ensiklopedia Indonesia menulis, wanita muda yang teguh hati itu memilih mengajar di sekolah swasta karena bertekad tidak mau bekerja pada Gubernemen (pemerintah Belanda). Ayahnya, Joyohadirono, adalah sosok yang berperan besar pada Sujatin.

Hubungan keduanya terbilang istimewa, terutama bila menilik riwayat kelahiran Sujatin. Karena amat mengharapkan anak laki-laki, Pak Joyo hanya menatap si orok dengan dingin ketika bayi merah itu dilahirkan di Desa Kalimenur, Wates, Yogyakarta, pada 7 Mei 1907. Dari anak yang tak diharapkan, Sujatin tumbuh menjadi anak yang cekatan dan pandai serta menjadi putri kesayangan Joyo.

Sujatin kecil satu-satunya dari belasan anak Joyo yang mendapat ranjang khusus di kamar ayahnya. Joyo adalah Kepala Stasiun Kereta Sumpiuh. Dia mempercayai putrinya untuk menuliskan sejumlah saran perbaikan kepada Pusat Jawatan Kereta Api.

Berkat posisi ayahnya, Sujatin bisa menikmati pendidikan sekolah dasar Hollands Inlandsche School (HIS). Setelah melek huruf, Tin—panggilannya—benar-benar ”gila” bacaan. Kerap kali dia memanjat pohon setinggi mungkin, lalu membaca, atau mendekam di kolong ranjang dengan lampu minyak.

Buku kegemaran dia antara lain karya-karya dongeng Hans Christian Andersen. Juga kisah petualangan Karl May yang masyhur. Tapi bacaan yang betul-betul merenggut perhatian Sujatin adalah kumpulan surat Kartini, Door Duisternis Tot Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini memang mengubah hidup Sujatin. ”Aneh, aku seolah melihat potret diri sendiri,” katanya.

Jalan pertama mengubah nasib perempuan menurut Sujatin adalah melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. Lewat Jong Java, Sujatin menebar ”virus” persatuan. Ini bukan perkara mudah di masa itu. Umumnya orang masih buta huruf dan rendah diri terhadap penjajah. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sedikit dihargai oleh penjajah khawatir terpental dari posisi nyaman.

Di luar jam mengajar, Sujatin rajin mengunjungi sekolah-sekolah lain untuk menularkan keyakinannya. Dia mengajak para siswa bergabung ke dalam perhimpunan. Untuk itu, dia harus berhadapan dengan direktur sekolah, yang notabene orang Belanda. Sujatin berhasil menuai simpati dan anggota perhimpunan pun bertambah.

Ketika Kongres Pemuda pertama berlangsung di Jakarta pada 1926, yang antara lain dihadiri perwakilan Jong Java, Sujatin baru lulus Sekolah Guru. Bersama sejumlah kolega, dia mendirikan Poeteri Indonesia, perhimpunan khusus guru wanita. Dua tahun kemudian, dia hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 (peristiwa yang kemudian dijadikan Hari Ibu).

Dalam kongres itu, Sujatin—yang mewakili Poeteri Indonesia—menjadi ketua pelaksana. Ada tiga poin penting yang dirumuskan, yakni membangkitkan rasa nasionalisme, menyatukan gerakan perkumpulan wanita, dan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Dalam artikel singkat ”Apa Arti Sumpah Pemuda bagi Diriku” yang ditulisnya dalam buku Bunga Rampai Soempah Pemoeda, Sujatin menuturkan, ide pertemuan telah mendapatkan persetujuan suami-istri Ki dan Nyi Hajar Dewantoro, Dr Soekiman, serta Nyonya Soekonto dari kelompok Wanito Tomo.

Semangat penyatuan organisasi pemuda serta gagasan politik satu Indonesia begitu memikat hati Sujatin. Meski tak hadir dalam Kongres Pemuda II yang digelar di Jakarta dua tahun kemudian—pada 1928—ia bagai tersihir butir-butir sumpah para pemuda, yang ia ketahui lewat surat-menyurat. Sujatin pun menggagas pertemuan perempuan dengan agenda menyatukan seluruh gerakan perempuan dan menyulutkan nasionalisme.

Untuk mengakali polisi yang gemar mengendus-endus pertemuan politik, Kongres Perempuan Indonesia mengedepankan isu nonpolitis, yaitu posisi perempuan dalam perkawinan, dan pendidikan. Sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda, kongres itu menggunakan bahasa Indonesia. Setelah pembacaan keputusan, kongres ditutup dengan ”agenda utama” pengibaran Merah-Putih diiringi lagu Indonesia Raya.

Setahun berselang, Kongres Perempuan kembali berlangsung di Gedung Thamrin, Jakarta. Masih mengutamakan isu perempuan, tak bisa tidak—itu masa berkabung akibat penangkapan Soekarno—semangat merdeka membakar emosi sebagian besar peserta. Setiap sambutan dibalas dengan teriakan ”merdeka sekarang!” Hampir saja polisi membubarkan acara, tapi Sujatin buru-buru mengambil alih pimpinan dan menutup sidang.

Sujatin memang memilih berada di lini depan perjuangan hak-hak perempuan. Dalam bukunya, Perkembangan Gerakan Wanita Indonesia (Yayasan Idayu, 1977), Sujatin menyatakan, sejak Kongres Perempuan Indonesia, organisasi-organisasi wanita banyak mencurahkan perhatian pada masalah perkawinan. Dia berperan dalam pembentukan P Vier A atau P4A, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak, pada 1930.

Dalam perjalanannya, Kongres tak bisa selamanya terhindar dari isu politik. Pada perhelatan di Jakarta, 1935, salah satu rekomendasinya sebagai berikut: ”Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan.” Pada 1941, rekomendasi politiknya lebih tegas lagi: menyetujui aksi Gabungan Politik Indonesia yang mengajukan ”Indonesia Berparlemen” demi memperjuangkan Indonesia merdeka.

Ketika Jepang berkuasa, Sujatin mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengajar, di samping mengurus keluarga. Dari perkawinannya dengan Poediarso Kartowijono pada 1932, ia dianugerahi tiga anak lelaki dan tiga anak perempuan. Sesekali Sujatin—yang sempat belajar bahasa Jepang—diminta pemerintah menjadi penerjemah pejabat Jepang ketika mengunjungi berbagai daerah.

Tentang Poediarso, Sujatin selalu menyebutnya orang yang memiliki pengertian mendalam. Sebelum mereka menikah, Sujatin dua kali gagal melanjutkan pertunangannya. Penyebabnya adalah kesibukan mempersiapkan kongres perempuan. Saat kongres akan digelar, kekasihnya datang dan berusaha mencegah kepergian Sujatin ke kongres itu. ”Aku tak ada pilihan lain, aku tak bisa mengecewakan peserta kongres,” tuturnya dalam biografi yang ditulis Hanna.

Pilihan Sujatin meninggalkan tunangan—masing-masing calon sarjana hukum dari Jakarta dan calon sarjana teknik dari Bandung—membuat dia dijuluki sebagai tukang bikin patah hati lelaki. Lalu datang Poediarso. Ia bukan sarjana, juga tak punya pekerjaan pasti karena tak mau menerima gaji dari Belanda. Dia seorang murid kursus politik Soekarno di Bandung.

Hingga akhir hayatnya, pasangan ini dikenal hidup rukun. ”Saya selalu memperhatikan rumah tangga di tengah kesibukan organisasi, maka rumah tangga saya kekal,” ujar Sujatin kepada Farida Sendjaja dari Tempo, yang mewawancarainya pada Desember 1982. Dalam perbincangan tersebut, dia juga menuturkan soal pesta kawin emasnya pada September tahun itu. Sang suami, yang sejak muda bergerak di bidang perdagangan, adalah penyokongnya yang setia.

Setelah Indonesia merdeka, Sujatin terus aktif berorganisasi. Ia turut mendirikan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan ditunjuk sebagai Ketua Badan Federasi Kongres Wanita Indonesia. Selain itu, ia menjabat Kepala Urusan Wanita pada Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketika menjabat, ia dikenal sebagai ”orang pusat” yang paling rajin berkunjung ke daerah, bahkan jauh hingga ke hulu Barito di Kalimantan Selatan. Ia juga kerap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pada 1960, Sujatin melepaskan semua jabatannya. Tapi ia tetap menjadi penasihat Perwari dan tetap kritis. Ia pernah mengkritik Soekarno—yang pernah ia kagumi di masa muda karena pidatonya tentang persatuan—lantaran berpoligami. Ada desas-desus ia mundur dari jabatan di kementerian karena kritik-kritiknya. Tapi Sujatin membantah. Ia beralasan ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama suaminya.

Ibu enam anak ini wafat pada 1 Desember 1983 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah 41 tahun lebih menderita diabetes. Biografinya terbit beberapa bulan sebelum dia berpulang. Pembelaannya kepada hak-hak kaum wanita membuat dia banyak dikenang. Juga penampilannya yang ”amat perempuan”: hingga akhir hidupnya, dia selalu mengenakan kain dan kebaya.

Sundari, Kacamata Merah Muda

2008-10-31T07:16:00.000+07:00

Putri bangsawan yang menjadi pusat perhatian di Kongres Perempuan. Orator ulung, tak banyak dikenal.

AHAD, 22 Desember 1928. Hujan lebat digiring angin ribut mengguyur bumi sejak subuh. Tapi cuaca keruh itu tak mengganggu keriuhan pendapa Joyodipuran seharian.

Seribu lebih perempuan berkumpul di rumah milik bangsawan Raden Tumenggung Joyodipuro itu—sekarang di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Ada hajatan besar di sana: Kongres Perempuan Indonesia, pertama kali digelar kota yang waktu itu masih bernama Mataram.

Di antara yang hadir adalah Raden Ayu Siti Sundari , 23 tahun. Parasnya ayu. Pengajar di Kweek School, sekolah guru, di Surakarta itu tampil penuh semangat. Pidatonya berjudul ”Kewadjiban dan Tjita-tjita Poetri Indonesia”.

Sundari adalah satu dari 15 pembicara di kongres itu. Para pembicara datang dari beragam organisasi, seperti Wanita Oetomo, Aisjiah, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Sedjati, dan Wanita Taman Siswa. Pidato Sundari, yang mewakili Poetri Indonesia dari Bandung, menjadi penanda penting bagi komitmen penggunaan bahasa Indonesia yang waktu itu masih bayi.

Sundari mengawali pidato dengan anggun, bernada penjelasan dan permintaan maaf. ”Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalaoe kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda ataoe bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendahkan bahasa ini atau mengoerangkan nilainja. Sama sekali tidak.” Hadirin terkesima.

Sang putri melanjutkan. ”Akan tetapi barang siapa diantara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djacarta beberapa boelan jang laloe, tentoe masih mengingat hasilnja, jaitoe hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjundjung bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang terseboet inilah maka kami, sebagai poetri Indonesia jang lahir di Poelau Djawa jang indah ini, berani memakai bahasa Indonesia di moeka rakjat ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja?”

Hadirin terpesona. Seperti Soekarno, Sundari dikenal sebagai orator ulung pada zaman pergerakan kemerdekaan. Namun ada pula yang melontarkan kritik. Rangkajo Chairoel Sjamsoe Datoek Toemenggoeng, misalnya, berkomentar: ”Bahasa yang digunakan terlalu muluk-muluk dan idealistis untuk kebanyakan hadirin.”

Nyonya Toemenggoeng menyampaikan ini dalam ”Verslag van het Congres Perempoean Indonesia gehouden te Jogjakarta van 22 tot 25 Desember 1928”—laporan yang dibuat untuk pemerintah Belanda.

Bahasa Indonesia saat itu belum dikenal luas. Kaum priayi lebih suka berbahasa daerah, misalnya Jawa dan Sunda, kelas tinggi. Kaum intelektual lebih memilih cas-cis-cus bahasa Walanda. Mungkin itu sebabnya Nyonya Toemenggung menyebut pilihan kata yang digunakan Sundari ”muluk-muluk”.

Sundari tergolong pendatang baru untuk urusan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II, Oktober 1928, di Kramat Raya, Jakarta, ia masih berbahasa Belanda. Baru dalam Kongres Perempuan di Ndalem Joyodipuran itu ia tampil berbahasa Indonesia.

”Hanya dalam jangka dua bulan, sebuah perubahan dahsyat terjadi,” tulis Dr Keith Foulcher, pengajar jurusan Indonesia di Universitas Sydney, Australia, dalam jurnal Asian Studies Review, September 2000.

Sundari dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, 25 Agustus 1905. Tak hanya melepaskan bahasa tanah kelahirannya, ia juga melepaskan bahasa intelektualnya, bahasa Belanda.

Demi persiapan pidato yang mengesankan tadi, Foulcher mencatat, Sundari dibantu seorang penerjemah. Tak jarang dia terbata-bata ketika mengucapkan kosakata bahasa Indonesia.

Usaha keras Sundari layak dipuji, begitu tulis Foulcher, yang juga pengamat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Inilah simbol bangkitnya nasionalisme dan komitmen terhadap visi Negara Indonesia mandiri yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda.

Kongres Pemuda di Jalan Kramat Raya 106 itu membekas dalam ingatan Sundari. Bukan saja lantaran tunangannya, Muhammad Yamin—kelak menteri dalam pemerintahan Soekarno—motor penting dalam peristiwa itu. Tapi karena, ”Untuk pertama kalinya di situ dinyanyikan lagu Indonesia Raya,” katanya kepada Kompas, 21 Oktober 1967. Apalagi, menurut Sundari, W.R. Soepratman, pencipta lagu itu, memberikan sendiri catatan asli notasi lagu Indonesia Raya kepada Sundari.

Sundari mengenal Yamin ketika bekerja sebagai guru Kweek School di Surakarta, Jawa Tengah. Pemuda Yamin waktu itu masih duduk di kelas I Algemeene Middelbare School (AMS), setingkat SMA, di Yogyakarta. Tiga bulan setelah perkenalan, mereka bertunangan.

Hubungan mereka awalnya ditentang keluarga Sundari, bangsawan asal Kadingalu, dekat Demak. jawa tengah. Mereka keberatan putrinya menikah dengan Yamin. Yamin berasal dari ”seberang”, dan masih duduk di sekolah menengah. Sundari yang sudah bergaji selayaknya kawin dengan dokter atau pegawai kantoran. Toh, sejoli ini tak ambil pusing.

Setelah tamat AMS, Yamin hijrah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di Rechts Hooge School (Sekolah Tinggi Hukum). Sundari memilih bermukim di Bandung, mengajar di sekolah Ardjuna, dan memberikan pelajaran mengetik di Lembang.

Di sela kegiatannya itu dia aktif di organisasi Istri Pendidik, juga dalam Jong Java. Sang tunangan, Yamin, aktif di organisasi Jong Sumatra Bonds.

Setelah Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi pemuda sektoral melebur menjadi Indonesia Muda. Sundari dan Yamin pun bergabung. Sundari menjadi anggota Keputrian Indonesia Muda. Di sini dia kerap berpidato tentang perlunya memberantas poligami.

”Poligami, perkawinan anak-anak, kawin paksa, talak dan pisah yang tiada berjangka, sulit untuk dipertahankan pada zaman sekarang kalau kita mau menggambarkan perkawinan sebagai sesuatu yang berharga,” kata Sundari ketika itu.

Sikap keras Sundari atas poligami sering membuat berang organisasi Islam. ”Dia pernah dimaki-maki Sarekat Islam karena dianggap menentang ajaran agama Islam,” kata Anhar Gonggong, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sundari pernah beradu mulut dengan Sitti Moendjijah dari organisasi Aisjiah, salah seorang pembicara dalam kongres perempuan pertama. Kata Moendijah, ”Bukan sama sekali hendak menyetujui poligami.… Kaum perempuan dengan sukarela menerima keadaan ini.”

Adegan itu direkam oleh majalah Istri edisi perdana pada 1929, dan dikutip oleh Susan Blackburn dalam buku Kongres Perempuan Pertama. Mendengar pernyataan Moendjijah, Sundari seketika bangkit dari tempat duduknya. Dengan berang dia menuduh Moendjijah pembela standar ganda.

Moendjijah tak terima. Dia membela diri bahwa sebagai perempuan dia hanya memahami apa yang lazim diperbolehkan. Sundari, kata Moendjijah, ”Terlalu banyak memandang dunia dengan kacamata merah muda.” Adu mulut berakhir setelah Nyonya Gunawan, utusan Roekoen Wanito dari Jakarta, menengahi.

Pada 1934, Sundari hijrah ke Turen, Malang, Jawa Timur, dan menjadi guru di sana. Kepindahan ini tak lepas dari aksi Yamin. Setelah menamatkan sekolah hukum dan meraih gelar meester in rechtan, Yamin pergi ke Surabaya.

Sialnya, di sana dia ditangkap pemerintah Belanda gara-gara pidato yang dianggap menghasut rakyat. Demi sang tunangan, Sundari mencari tahu lokasi penahanan Yamin. Beruntung, Yamin tak ditahan lama. Pada tahun itu juga keduanya memutuskan menikah.

Kembali ke Jakarta, pengantin baru ini menyewa kamar di Orange Boelevard 56, sekarang Jalan Diponegoro. Ketika diwawancarai Kompas, tiga dasawarsa kemudian, Sundari mengaku bahagia mempunyai suami idealis. ”Tidak pernah korupsi, apalagi beristri lebih dari satu.”

Dunia dengan ”kacamata merah muda” itu terwujud. Sundari mendampingi suami yang luar biasa ini. Sarapan dan kopi tak pernah absen disiapkannya, bahkan sebelum Yamin bangun pagi. ”Hubungan mereka indah sekali,” kata Kusumo, 72 tahun, anak angkat Sundari, kepada Tempo.

Sebagai aktivis perempuan yang cemerlang, Sundari tak cuma bergelut dengan urusan rumah tangga. Dia pernah menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad) bersama Emma Puradiredja, Sri Umiyati, dan Nyonya Soenarjo Mangunpuspito.

Sayang, dibanding Yamin, yang perjalanan politiknya terekam lebih lengkap, nama Sundari kurang dikenal. Sedikit sekali artikel yang mengupas kiprahnya sampai ajal menjemputnya pada 12 April 1973.

Gusti Raden Ayu Retno Satuti, 64 tahun, yang ditemui Tempo di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat, menyatakan dia pun tak begitu mengenal ibu mertuanya itu. ”Keluarga pun sekarang sudah meninggal semua,” kata Retno, putri keraton Mangkunegaran, Solo, yang tak lain adalah janda Rahadian Yamin. Pelopor dunia fashion Indonesia dan anak tunggal pasangan Yamin-Sundari ini tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada 1979.

Musim Gugur di Kubur ’Penemu’ Indonesia

2008-10-31T07:15:00.000+07:00

Adolf Bastian merawat dan mengenalkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Dikubur di kompleks orang hebat di Jerman.

HUJAN musim rontok turun di kompleks pekuburan Berlin, Jerman, awal Oktober lalu. Bau cendawan mengusap-usap hidung. Sepotong nisan dari batu berwarna kehitaman setinggi paha orang dewasa seperti tumbuh dari rumput yang tercukur rapi.

Di sana dikubur Adolf Bastian—dokter, antropolog, dan guru besar etnologi Universitas Berlin. Ia telah memakai nama Indonesia pada 1884 ketika negeri ini lebih dikenal sebagai Nederlandsch-Indie, yang berarti Hindia kepunyaan Belanda.

Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin: Indo dan Nesioi. Indo berasal dari kata Indus, yang berarti Hindia. Nama ini diberikan oleh para penjelajah asal Eropa generasi awal untuk daerah yang terbentang antara Persia dan Tiongkok. Nesioi bentuk jamak dari Nesos, yang berarti pulau-pulau. Jadi Indonesia berarti pulau-pulau Hindia.

Di kuburan tersebut, Presiden Asosiasi Indonesia-Jerman Hans Berg siang itu juga berziarah bersama genealog Jurgen Bock Lachmes. Di depan makam Bastian, di tengah gerimis, ia melepas topinya dan menyingkirkan payungnya sejenak untuk menghormati Indonesianis ini. Ia membiarkan rambutnya masai dibasuh hujan. Matanya berkaca-kaca. ”Ia sangat mencintai Indonesia,” ujarnya.

Setahun lalu, Berg merampungkan film dokumenter tentang Bastian. Ia mengabadikan lokus-lokus di Indonesia yang pernah dikunjungi pria kelahiran Bremen, 26 Juni 1826, itu. ”Ia orang hebat Jerman dan dunia,” ujarnya.

Pada zamannya, nama Bastian sungguh harum. Dialah yang mengantarkan etnologi dan antropologi hingga diakui sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Atas jasa-jasanya, Kaisar Jerman, William, memindahkan makamnya dari Trinidad, Amerika, ke pemakaman di pusat Kota Berlin pada 1905.

Bastian mangkat akibat kecelakaan mobil di Port of Spain, Trinidad—kini Trinidad-Tobago—pada 3 Februari 1905. Gara-garanya, konon sopirnya, seorang anak muda negeri itu, ugal-ugalan membejak pedal gas di tengah kota. Akibatnya, terjadi tabrakan dengan mobil lain.

Ketika Adolf Hitler berkuasa, makam Bastian digusur bersama makam warga Berlin lainnya. Pemimpin Nazi ini ingin membangun jalan baru yang menghubungkan Berlin dengan beberapa daerah lain. Saat penggusuran baru dimulai, Hitler takluk kepada Sekutu. Jalan itu tak pernah jadi kenyataan, tapi makam Bastian sudah dipindahkan ke peristirahatannya yang sekarang.

Makam itu ada di Sudwestkirchhofs Stahnsdorf, sekitar 30 kilometer ke arah barat daya dari pusat Kota Berlin. Pemakaman umum seluas 156 hektare ini dikelola oleh pemerintah kota sekaligus negara bagian Berlin. Berada di dekat jalan raya Berlin-Potsdam, kompleks makam ini dipenuhi cemara, linden, dan mapel yang sedang meranggas.

Di sini juga dimakamkan sejumlah orang terkenal Jerman. Sebagiannya akrab dengan Indonesia dan kawan dekat Bastian. Friedrich Murnau, misalnya, seniman yang merintis lahirnya desa seni di Ubud, Bali. Lainnya adalah etnolog Fedor Jagor, yang juga akrab dengan Indonesia, meskipun kemudian banyak melakukan riset etnologi dan antropologi di Filipina.

Orang hebat lain yang beristirahat di pemakaman ini adalah Carl Friedrich von Siemens. Ia adalah pendiri Siemens, perusahaan elektronik, teknologi informasi, perangkat keras, dan real estate terkemuka di dunia.

Pemerintah Berlin memberikan tanda istimewa berupa keramik merah bata pada makam Bastian, untuk membedakannya dari makam orang biasa. Asal tahu, sangat jarang makam yang memiliki tanda seperti itu di kompleks tersebut.

Sepanjang hidupnya, Bastian menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Saking sibuknya bertualang, ujar Lachmes, ”Bastian tidak pernah menikah.”

Bastian mengunjungi Indonesia empat atau lima kali antara tahun 1864 dan 1880. Sekali berangkat ia menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga setahun. ”Untuk mengenal seluk-beluk tata cara hidup dan budaya Nusantara yang ia kaji,” ujar Berg, ”ia sering tidur di rumah penduduk.”

Tapi ia juga punya hotel favorit di Indonesia. Salah satunya Hotel Salak di tepi Kebun Raya Bogor.

Di Indonesia, ia pernah melakukan perjalanan menelusuri jalan darat dari Batavia (Jakarta) ke Banten, Teluk Betung, Bengkulu, Padang, Bukittinggi, Padang Sidempuan, hingga Samosir di Sumatera Utara. Ia juga meneliti Yogyakarta dan Solo dan sangat menikmati Bali. Selain itu, ia mempelajari adat-istiadat penduduk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Flores, dan Timor.

Hasil kunjungannya ke Indonesia adalah koleksi benda etnik dari seantero Nusantara miliknya. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang beber, dan gamelan. Ada juga peranti memasak di dapur, peralatan bertani, serta senjata untuk berburu. Oleh-oleh itu ia angkut dengan kapal laut ke rumahnya di Berlin, tidak jauh dari kawasan elite Potsdamer Platz.

Setelah ia meninggal, rumahnya dijadikan museum etnologi. Benda-benda koleksinya dipamerkan untuk umum, di bawah pengelolaan yayasan untuk pengembangan ilmu etnologi. Sayangnya, rumah ini hancur lebur akibat bom Sekutu pada Perang Dunia II. ”Perang membuat Berlin luluh-lantak, termasuk rumah Bastian, yang tak punya kepentingan dengan perang,” kata Lachmes.

Kini di bekas rumah Bastian berdiri flat yang umumnya dihuni mahasiswa. Sejumlah mahasiswa asal Indonesia di Jerman tinggal di sini. Di bagian lain kawasan flat, berdiri restoran Indonesia milik Rudy Widjajono, 48 tahun. Rumah makan itu bernama Mabuhay, menyajikan makanan khas Indonesia dan Filipina. Inilah salah satu tempat nongkrong kesukaan orang Indonesia di Berlin. Di mana gerangan koleksi Bastian yang selamat dari perang?

Benda-benda itu kini menjadi koleksi Museum Etnologi di Dahlem, Berlin. Ini museum etnologi terbesar di Eropa, dengan 50 ribu item benda asal Asia dan tiga perempatnya berasal dari Indonesia. Namun peninggalan terpenting Bastian sesungguhnya dua buku yang melejitkan nama Indonesia. Ia memakai kata Indonesia dalam karyanya Indonesien Oder Die Inseln Des Malayischen Archipels, yang terbit lima jilid.

Di bukunya, ia memakai kata itu untuk menyebut pulau besar dan gugusan pulau yang mengitari pulau besar di kawasan ini—dari Jawa, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), Molukken (Maluku), Timor, hingga Flores. ”Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan Nusantara yang berumpun Melayu,” tulisnya. Ia kembali memakai kata Indonesia dalam bukunya yang lain, Die Volkev des Ostl Asien, pada bab ”Reiscn im Indischen Archipels”.

Dua buku ini pula yang melambungkan nama Bastian sebagai etnolog kelas wahid. Saking terkenalnya, dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie (1918), ia sempat disebut sebagai penemu nama Indonesia. Betulkah? Ternyata tidak. Bastian cuma merawat dan mempopulerkan nama Indonesia yang ditemukan duo James Richardson Logan-George Samuel Windsor Earl.

Pada mulanya nama Indonesia adalah usulan Earl, etnolog Inggris, di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Volume IV, 1850. Ia merasa wilayah jajahan Belanda ini sudah perlu punya nama khas, karena nama Hindia sering tertukar dengan penyebutan wilayah yang lain. Earl punya dua calon nama, Indunesia atau Malayunesia. Ia memilih nama Malayunesia karena nama ini sangat tepat untuk ras Melayu, sementara cakupan nama Indunesia terlalu luas.

Tapi Logan punya pendapat berbeda soal kedua nama itu. Ia lebih sreg dengan nama Indunesia yang dibuang Earl. Alasannya, seperti disebutkan di Wikipedia, kata Indunesia lebih seperti sinonim untuk Indian Islands atau Indian Archipelago. Namun ia mengganti huruf u dengan o, semata agar ucapannya lebih baik. Maka, jadilah: Indonesia.

Musim Gugur di Kubur ’Penemu’ Indonesia

2008-10-31T07:10:00.000+07:00

Adolf Bastian merawat dan mengenalkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Dikubur di kompleks orang hebat di Jerman.

Sepanjang hidupnya, Bastian menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Saking sibuknya bertualang, ujar Lachmes, ”Bastian tidak pernah menikah.”

Tapi ia juga punya hotel favorit di Indonesia. Salah satunya Hotel Salak di tepi Kebun Raya Bogor.

Dokter Politik dari Timur

2008-10-31T06:58:00.001+07:00

Ketenangannya membuat Johannes Leimena menjadi politikus dan juru runding. Karib dengan Soekarno. Perannya di Sumpah Pemuda tak banyak diungkap.

PUJA-PUJI itu dilontarkan Johannes Leimena kepada Mohammad Roem dalam salah satu sidang Kabinet Sjahrir III, 1946-1947. ”Roem is een ardige vent. Roem itu anak baik. Saya suka sama dia. Sebagai Menteri Dalam Negeri, pengetahuannya lengkap tentang keadaan dalam negeri. Kalau ia bicara mengenai hal itu, saya senantiasa tertarik, karena bidang saya, kesehatan rakyat, perlu juga pengetahuan soal keadaan dalam negeri.” Roem, yang disanjung Leimena—saat itu Menteri Muda Kesehatan—menyimak dengan takzim.

Jo, begitu dia disapa, meneruskan bahwa Roem mampu menerangkan keadaan dalam negeri dengan cara yang tenang, disertai fakta. Bukan analisis saja. Hal itu memberikan keyakinan bahwa Roem orang yang obyektif. Pandangannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan.

Roem mulai menduga-duga ke mana arah bicara Jo. Tapi Jo masih syur melanjutkan sanjungannya. ”Roem mempunyai common sense. Ini hal yang saat ini tidak banyak orang memilikinya. Dan biasanya, saya selalu setuju dengan Roem, tapi kali ini saya tidak dapat mengikutinya. Maaf ya, Roem,” Jo menutup puja-pujinya. Semua peserta sidang kabinet menyambutnya dengan tawa berderai.

Dia lantas mengajukan keberatan-keberatannya terhadap usul Roem. Penuh semangat Roem menanggapinya. ”Tapi, setelah dipungut suara, lebih banyak yang menolak usulan saya,” ujar Roem, 32 tahun kemudian. Dia mengatakan, Jo selalu punya jalan untuk melunakkan hati kawan dan lawannya. Cara seperti itulah yang membuka jalan bagi karier politiknya sejak terlibat Kongres Pemuda II, 1928.

lll

Hidup Johannes Leimena mengalir sampai jauh. Dia lahir pada 6 Maret 1905 di Ambon, Maluku, dari pasangan Dominggus Leimena dan Elizabeth Sulilatu. Ayahnya guru bantu di salah satu sekolah di Ambon. Dominggus meninggal sebelum Jo genap berumur 9 tahun. Dia kemudian ikut pamannya, Jesaya Jeremias Lawalata, berlayar ke Pulau Jawa. Ketika itu, Jesaya baru saja diangkat sebagai guru kepala di Cimahi, Jawa Barat. Hanya beberapa bulan di Cimahi, mereka boyongan lagi ke Batavia.

Setelah tamat dari MULO (setingkat sekolah menengah pertama), Jo semula berniat kursus In en Uitvoerrechten (Bea-Cukai). Namun kursus ini hanya mau menerima keturunan Indo-Belanda. Jo ditolak. Beralih ke kursus Posterij, dinas pos, nasibnya sama saja. Kenalan pamannya menyarankan Jo mendaftar di sekolah hukum, Rechtschool. Dia sudah sempat mendatangi rumah direktur sekolah itu. Tapi, karena sang direktur sedang tak di rumah, Jo membelokkan niatnya dan malah memilih mendaftar ke sekolah kedokteran Stovia, yang jaraknya hanya satu kilometer dari Rechtschool.

Di sekolah dokter, Jo mulai melek politik. Pergaulannya dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari Sumatera, seperti Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin, membuka wawasan politiknya. Dari berbagai surat kabar yang waktu itu mulai beredar di kampus Stovia di Salemba, dia menyerap berbagai persoalan yang mendera Hindia Belanda.

Ia juga bergabung dengan Jong Ambon, yang didirikan oleh seniornya di Stovia, J. Kayadu, pada 1917. Semula organisasi pemuda Ambon di Jakarta ini hanya melulu sibuk dengan urusan sepak bola. Masuknya Leimena, Toule Salehuwey—mahasiswa sekolah hukum—dan beberapa pemuda lain meniupkan angin baru. Bagi mereka, adu sepak hanya soal sekunder; yang utama adalah pendidikan.

Lewat Jong Ambon, Jo terlibat Kongres Pemuda II pada 1928. Kendati dalam panitia kongres dia kejatuhan tugas sebagai pembantu IV, peran Jo dalam acara itu tak banyak diungkap. R.Z. Leirissa, penulis biografi Johannes Leimena, menduga Jo sengaja tidak menonjolkan diri karena pamannya tak setuju keterlibatannya dalam perhelatan itu. Menurut Jesaya, penjajahan di Indonesia merupakan takdir Tuhan.

Setelah kongres itu hingga usai proklamasi kemerdekaan, aktivitas politik Jo malah menurun. Dia lebih banyak tenggelam dalam tugasnya sebagai dokter dan aktivis gereja Kristen. Dia kembali masuk pusaran politik di Jakarta ketika Sutan Sjahrir memintanya masuk kabinet sebagai Menteri Muda Kesehatan pada Maret 1946.

Sebelum Sjahrir meneleponnya, Amir Sjarifuddin, teman lamanya yang ketika itu menjabat Menteri Penerangan, sudah berulang kali memintanya bergabung dengan pemerintah yang masih belia. Awalnya Jo enggan karena berpendapat pekerjaannya sebagai dokter lebih penting. ”Ah, itu nanti saja. Sekarang kita sedang berjuang,” kata Amir setengah memaksa. Jo luluh.

Dia pun menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan dan kemudian Menteri Kesehatan tanpa putus dari 1946 hingga 1956, bersambung Menteri Sosial, Menteri Distribusi, hingga Wakil Perdana Menteri II sampai Presiden Soekarno dicopot dari jabatan pada 1966. Dari Kabinet Sjahrir beralih ke Hatta, Natsir, Burhanuddin Harahap, Djuanda, hingga Kabinet Dwikora. Menjabat Ketua Umum Partai Kristen Indonesia, posisinya sebagai menteri tak tergoyahkan walaupun kabinet berulang kali bongkar-pasang dari partai Islam seperti Masyumi ke Partai Nasional Indonesia.

”Dia bisa bergaul dengan semua golongan,” ujar mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Putri bungsu Jo, Lendra Kraton Melani Suharli Leimena, mengatakan ayahnya tak pernah membedakan agama dalam bergaul. ”Dulu rumah kami di Jalan Teuku Umar sudah seperti markas banyak partai. Bukan cuma Parkindo. Ada yang dari NU, Masyumi, atau dari Partai Katolik,” ujarnya kepada Tempo pekan lalu.

Boleh jadi kelenturan sikap dan ketenangan pribadinya membuat dia sering ditunjuk sebagai juru runding dan terkadang penghubung. Dalam hampir semua perundingan dengan Belanda—dari Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar—dia selalu terlibat sebagai Ketua Komisi Militer. Di antara pembantunya ada Kolonel T.B. Simatupang.

Soal peran dia dalam perundingan Meja Bundar pada 1949 itu, Roem punya cerita. Saat itu yang mewakili pihak Belanda adalah Buurman van Vreeden. Begini Jo membuka perundingan. ”Saya memandang Tuan Buurman orang baik. Saya suka Anda.” Roem, yang pernah menghadapi taktik serupa, mulai mesem. Kata Jo lagi, ”Semakin lama saya kenal Tuan Buurman, saya semakin menghargai Anda. Tuan Buurman, tahukah Anda bahwa arti nama Tuan itu indah sekali? Tetangga perdamaian.”

Seperti biasa, setelah segala banjir pujian itu selesai, Jo mulai menyerang. ”Tuan biasanya melihat persoalan dari semua sudut. Tapi kali ini saya cari-cari, tidak menemukan rangkaian pemikiran yang logis.” Dia kemudian menutupnya dengan sejumlah usul yang menekan Belanda. Taktik Jo berhasil.

lll

Jo Leimena punya hubungan dekat dengan Bung Karno. ”Saya tidak tahu pasti apa yang mulai membuat keduanya dekat,” kata Melani. Tidak hanya menjadi pembantu Bung Karno, dia juga karib, pendukung setia, dan terkadang menjadi penghubung. Setiap kali hubungan Soekarno-Hatta mulai renggang, Jo selalu disuruh Bung Karno berbicara dengan Hatta. Jo pula, bukan Wakil Perdana Menteri I Subandrio atau Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh, yang ditunjuk Soekarno sebagai penjabat presiden apabila dia melawat ke luar negeri.

Kendati posisinya di pemerintahan sedemikian penting, Jo tetap sederhana. ”Pakaiannya hampir selalu warna putih dan itu-itu saja. Padahal di lemari ada baju pemberian teman-temannya yang lebih bagus,” kata Remy Jesaja Leimena, 61 tahun, putra ketujuh Jo, kepada Tempo. Cara hidup itu dia terapkan pula bagi keluarganya.

Pernah suatu ketika Remy minta uang untuk biaya kuliah kepada ayahnya. Tapi, karena Jo sedang bokek, Remy disuruh menjual salah satu lampu hias di rumah. ”Pernah ada anaknya yang minta dibelikan jas malah disuruh beli di loakan saja,” ujar Melani. Setiap kali pulang dari tugas di luar negeri, oleh-oleh bagi anak-anaknya hanya tumpukan buku.

Begitu lurus cara Jo memandang hidupnya, saat anaknya menghadapi persoalan politik, dia tidak mau memanfaatkan posisinya untuk ”menolong”. Dalam kasus Malari 1974, misalnya, Remy, yang kala itu menjabat Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, ditangkap dan dipenjara. Jo, yang masih anggota Dewan Pertimbangan Agung, membiarkan Remy dipenjara. ”Menurut Ayah, itu konsekuensi yang harus dia tanggung,” kata Melani, 57 tahun. Sikapnya sama ketika anaknya yang lain dipecat dari TNI Angkatan Laut karena dipandang melawan atasan.

2008-10-31T06:56:00.001+07:00

Amir Sjarifuddin berperan di balik Kongres Pemuda II. Pernah menjabat perdana menteri dan Menteri Pertahanan. Dieksekusi tanpa pengadilan.

TAK ada yang tahu gundukan tanah berumput itu makam. Tak ada nisan, katakanlah hanya sebatang kayu bertatahkan nama. Namun di situlah terkubur jasad Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia era 1945-1947.

”Pada 2002 kami hendak memberi nisan di kuburan Papi,” kata Helena Luis Syarifuddin Harahap, putri bungsu Amir, kepada Tempo. Sayang, sesepuh Desa Ngalihan, Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, tempat makam itu ”bermukim”, tak memberi izin. Menurut sang sesepuh, yang berhak memberi izin hanyalah Departemen Pertahanan. ”Kami pun tak berani berbuat apa-apa.”

l l l

AMIR Sjarifuddin Harahap lahir di Medan, pada 27 April 1907, sebagai putra sulung dari tujuh bersaudara. Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripa-da, keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas, Tapanuli Selatan, bekerja sebagai jaksa di Medan. Ibunya, Basunu Siregar, berasal dari keluarga saudagar muslim kaya di Deli.

Amir menikmati pendidikan di ELS, atau sekolah dasar Belanda, di Medan pada 1914 hingga 1921. Atas undangan saudara sepupunya, Tuanku Sunan Gunung Mulia, ia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk melanjutkan sekolah. Pada 1926-1927, Amir menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem, Belanda.

Selama masa itu pula Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen, seperti CSV, cikal bakal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Meskipun teman-teman dekatnya meminta Amir menyelesaikan kuliah di Belanda, pada September 1927 ia pulang ke kampung halaman karena ayahnya sakit keras.

Kemudian ia masuk Sekolah Hukum di Batavia, menumpang pada Gunung Mulia yang telah menjabat direktur pendidikan sekolah guru di Jatinegara. Setelah itu, Amir pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya, Muhammad Yamin. Rupanya mereka memiliki kesamaan minat, terutama pada musik, sastra, dan agama.

Pada Kongres Pemuda II 1928, Amir mewakili Jong Bataks Bond dan menjabat bendahara panitia. Ia juga aktif memimpin sidang. Ketika Yamin menulis rumusan Sumpah Pemuda, persetujuan Soegono Djojopuspito dan Amir sangat dibutuhkan. ”Perannya cukup menentukan, meski hanya menyetujui rumusan tersebut,” kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan In-donesia, Asvi Warman Adam. Amir kemudian masih terlibat dalam Kongres Bahasa pada 1938.

Pada sekitar 1931, Amir berpindah keyakinan, dari muslim menjadi Kristen. Empat tahun kemudian ia menikah dengan Djaenah Harahap, putri orang kaya di Batavia. ”Pernikahan mereka saat itu memang masih ditabukan, karena satu marga,” kata Damaris, putri keempat Amir.

Pasangan ini dikaruniai enam anak: Andrea, Lidya Ida Lumongga, Kesas Taromar, Damaris, Tito Batari, dan Helena Luisa. Kini yang masih hidup hanya tiga: Andrea, 67 tahun; Damaris, 60 tahun; dan Helena, 59 tahun.

Ketika Jepang datang, Amir memilih beroposisi. Karena memimpin gerakan bawah tanah yang dibiayai Van der Plass, ia ditangkap Jepang pada Januari 1943 dan dijatuhi hukuman mati. Namun, berkat campur tangan Soekarno dan Hatta, hukuman itu tak pernah dilaksanakan.

Setelah kemerdekaan, Amir diangkat sebagai Menteri Penerangan Indonesia pertama dalam Kabinet Soekarno. Salah satu buah karyanya adalah Maklumat Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin tentang kebebasan pers.

Tugas Amir sesuai dengan minatnya pada dunia jurnalistik. Ia pernah aktif sebagai editor dalam buletin Indonesia Raja milik Perhimpunan Pelajar Indonesia di negeri Belanda. Ia juga pernah menjadi editor pada buletin Banteng milik Partai Indonesia cabang Batavia.

Dalam Kabinet Sjahrir, Amir menjabat Menteri Pertahanan. Pada 3 Juli 1937, ia diangkat sebagai perdana menteri, menggantikan Sjahrir. Sebagai perdana menteri, Amir menandatangani Perjanjian Renville, 17 Januari 1948.

Sayang, akibat perjanjian itu, Amir ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. ”Ayah pernah berkata kepada Ibu: saya ditinggalkan sendirian,” tutur Damaris. Ia pun mengembalikan mandat, dan kabinetnya bubar. Sejak itu Amir, melalui partainya, Partai Sosialis, menjadi oposan.

Bersama beberapa partai garis kiri, mereka membentuk Front Demokrasi Rakyat. Pecahlah Peristiwa Madiun pada 18 September 1948. Amir, yang dianggap ikut bertanggung jawab, ditangkap di persembunyiannya di Desa Klambu, Purwodadi, Jawa Tengah, pada 18 November 1948. Atas perintah Gubernur Militer Surakarta Gatot Subroto, dia dikirim ke Solo.

Pada 19 Desember 1948, Amir dan sepuluh tawanan lain dibawa ke Desa Ngalihan. Rupanya, Gatot Subroto memerintahkan eksekusi mati terhadap mereka. Sebelas orang itu kemudian menyanyikan Indonesia Raya dan Internasionale. Ia yang pertama kali ditembak, dengan menggenggam sebuah Alkitab.

l l l

KETIKA Amir tewas, Djaenah sedang mengandung anak bungsunya. Saat melahirkan di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, Djaenah hanya ditemani seorang tetangga Belanda. Djaenah dan keenam anaknya kemudian pindah ke Jakarta. Hidup sangat sulit baginya. Berkat bantuan (Perdana Menteri) Ir Djuanda, ia kemudian mendirikan usaha untuk menyambung hidup.

”Saya tak terlalu mengenal Ayah,” kata Andrea, yang ketika Amir wafat, baru berusia enam tahun. Trauma atas nasib Amir, Djaenah melarang anak-anaknya terlibat organisasi apa pun. Bahkan untuk mengakui saudara-saudara ayah dan ibunya di depan umum pun mereka tak berani. Padahal adik Amir, yakni Arifin Harahap, pernah menjabat Menteri Perdagangan pada 1959-1962.

”Kami hanya tak ingin kehidupan mereka terganjal karena menjadi saudara Papi,” kata Damaris. Sejak Orde Baru, kehidupan pun semakin sulit bagi anak-anak Amir. Helena sempat merasakan hanya makan satu bungkus nasi bertiga, dibagi dengan suami dan anak sulung-nya. ”Screening komunis menyebabkan kami sulit memperoleh pekerjaan,” kata guru kecantikan di Sekolah Johny Andrean itu.

Begitu pula dengan Damaris. Setelah menikah dengan tentara, pada 1974, sang suami memutuskan mundur dari Angkatan Bersenjata. Orang mulai mencium siapa ayah mertuanya. Setelah menyelesaikan notariat, ia meminta pensiun dini. ”Banyak yang bilang, kenapa harus mundur,” kata Damaris. ”Bagaimana, ya, kan kami yang mengalami.”

l l l

PADA 1950, dua kali Djaenah bertemu dengan Bung Karno. Pertemuan pertama gagal. ”Menurut Ibu, Bung Karno tak kuasa menahan haru bertemu dengannya,” kata Damaris. Pada pertemuan kedua, Djaenah meminta jenazah suaminya dipindahkan ke Jakarta. Permintaan itu ditolak. Namun Bung Karno mengizinkan sebelas jenazah Peristiwa Madiun dimakamkan ulang.

Sayang, setelah 1965, bangunan makam kesebelas kuburan itu raib tak berbekas. Anak-anak Amir pun tak berani sesering dulu berziarah. Barulah pada 2008, tepat 60 tahun kematian Amir, ”mukjizat” itu datang.

Berkat bantuan lembaga swadaya masyarakat Ut Omnes Unum Sint Institut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membantu perizinan pembangunan makam Amir. Rencananya, pada 14 November makam Amir tak lagi hanya berhiaskan rumput. ”Bila Tuhan hendak mencabut nyawa saya setelah makam Papi selesai, saya rela,” kata Helena.

Makam Tak Bertanda di Ngalihan

2008-10-31T06:56:00.000+07:00

Amir Sjarifuddin berperan di balik Kongres Pemuda II. Pernah menjabat perdana menteri dan Menteri Pertahanan. Dieksekusi tanpa pengadilan.

l l l

Pemuda di Dalam Buku

2008-10-31T06:55:00.000+07:00

Selama sedasawindu, ratusan buku dan artikel ditulis tentang Sumpah Pemuda. Kebanyakan mengulas sejarah dari bermacam sudut pandang. Berikut ini kami nukilkan sembilan buku dan artikel yang cukup penting tentang pemuda dan semangat persatuan nasional.

D.N. AIDIT: SEMANGAT SUMPAH PEMUDA HARUSLAH SEMANGAT UNTUK MELAKSANAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN DAN KONSEPSI PRESIDEN
Penerbit: Harian Rakjat
(28 Oktober 1958)

DITULIS dalam konteks demokrasi terpimpin, Aidit menegaskan dukungan kepada Bung Karno dan semangat persatuan. Ketika itu ancaman perpecahan meruyak. Pemberontakan bersenjata meletus di Sumatera dan Sulawesi, dan membangkitkan kembali spirit Sumpah Pemuda.

Ketua Partai Komunis Indonesia itu menyatakan, dengan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 1945, Indonesia sebetulnya sudah jadi bangsa modern, besar, dan duduk sejajar dengan bangsa merdeka lainnya. ”Dalam keadaan bagaimanapun, di atas segala-galanya kita satu bangsa, tidak peduli apa agama, keyakinan politik, dan golongannya. Bangsa kita adalah bangsa yang berjuang, anti-imperialisme, patriotik, dan demokratis,” tulis Aidit.

Editor Komunitas Bambu, J.J. Rizal, menyatakan saat itu tak hanya PKI, partai dan tokoh lain juga mendengungkan semangat persatuan. Aidit sebagai pemimpin partai besar menyelipkan manifesto politik mendukung penuh Soekarno, sekaligus persatuan nasional.

BUNGA RAMPAI SOEMPAH PEMOEDA
Penerbit: Balai Pustaka (1978)

DALAM tiga bagian, buku ini merangkum karya 65 penulis sekaligus pelaku sejarah. Salah satu penyuntingnya Sudiro, Ketua Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. Bagian pertama menceritakan pengalaman pribadi dalam pergerakan pemuda sejak sebelum Perang Dunia, pendudukan Jepang, persiapan kemerdekaan, hingga setelah Indonesia merdeka. Dua bagian berikutnya berisi harapan penulis dan kronologi peristiwa.

S.K. Trimurti, salah satu penulis, menceritakan anekdot ketika menyiasati larangan rapat organisasi pemuda yang dianggap revolusioner menentang Belanda (vergarder verbod). Beberapa pemuda peserta rapat hampir tertangkap basah oleh polisi, tapi akhirnya lolos. Mereka mendadak berganti sikap dengan menari-nari dan menirukan musik gamelan dengan suara mulut.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menyayangkan cara penulisan buku ini. ”Cukup layak sebagai dokumentasi, tapi harus diperbaiki kesalahan pengetikannya,” katanya.

AKU PEMUDA KEMARIN DI HARI ESOK
Penerbit: Jayasakti (1981)

MERANGKUM karya tulis dan pidato para tokoh bangsa, 1919-1938. Penyusunnya Pitut Soeharto, yang dikenal sebagai perwira Operasi Khusus pimpinan Ali Moertopo di masa Orde Baru, dan Zainoel Ihsan. Memaparkan tumbuhnya pergerakan kebangsaan menjadi pergerakan politik menuju kemerdekaan.

Reportase wartawan koran Darmokondo yang dikutip buku itu, misalnya, memperlihatkan bagaimana Kongres Pemuda 1928 berlangsung di bawah pengamanan ketat polisi kolonial. Mereka melarang keras penggunaan kata ”Indonesia” dan ”Merdeka”. Ketua sidang, Soegondo Djojopoespito, bereaksi terhadap larangan itu dengan melontarkan sindiran, ”Jangan menggunakan kata merdeka karena ini bukan rapat politik, dan harap tuan-tuan harus tahu sama tahu saja.” Ucapan ini disambut tepuk tangan riuh peserta sidang.

Sejarawan dari Universitas Andalas, Padang, Gusti Anan, menilai buku ini cukup lengkap menggambarkan proses perubahan ide regionalisme atau kedaerahan menjadi isu persatuan nasional.

WARISILAH API SUMPAH PEMUDA
Penerbit: CV Haji Masagung, Inti Idayu Press, dan Yayasan Masagung (1988)

TIGA belas pidato Presiden Soekarno yang dirangkum dalam buku ini intinya menjunjung pemuda sebagai tulang punggung negara. Sumpah Pemuda 1928 bermakna revolusioner: satu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dan persahabatan antarbangsa yang abadi.

”Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir,” kata Soekarno dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-35 di Istana Olahraga Senayan, Jakarta, 28 Oktober 1963.

SUMPAH PEMUDA: MAKNA & PROSES PENCIPTAAN SIMBOL KEBANGSAAN INDONESIA
Penerbit: Komunitas Bambu (2008)

KEITH Foulcher menilai Sumpah Pemuda sebagai hasil akumulasi nilai-nilai bangsa yang diletupkan dalam peristiwa 80 tahun silam. Buku ini memaparkan secara historis bagaimana Sumpah Pemuda menjadi salah satu simbol nasional. Ia juga menyadarkan kita untuk bersikap kritis atas diperalatnya sejarah Sumpah Pemuda untuk kepentingan penguasa dari zaman ke zaman.

Salah satu contohnya adalah pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia di masa Orde Baru. Komite itu dibentuk untuk mewadahi pemuda agar bersatu, tapi dalam perkembangannya digunakan untuk menjinakkan para pemuda itu sendiri

KONGRES PEREMPUAN PERTAMA (TINJAUAN ULANG)
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV, Jakarta (2000)

PAKAR sejarah Indonesia dari Universitas Monash, Australia, Susan Blackburn, memuat 15 naskah pidato para tokoh perempuan Indonesia yang mengulas pergerakan perempuan, perkawinan anak-anak, respons kaum ningrat terhadap isu perempuan, dan lain-lain. Tulisan ini membuktikan bahwa masalah pendidikan bagi perempuan sudah dibahas sejak 1928, tapi hingga kini masih harus terus diperjuangkan.

Pada 22 Desember 1928—dikenal sebagai Hari Ibu—30 serikat perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul mengadakan kongres. Manajer Program Yayasan Jurnal Perempuan, Mariana Amirudin, memberikan penghargaan tinggi terhadap buku ini. ”Masalah perempuan makin kompleks, kadang kala kita harus memulai perjuangan dari nol lagi,” ujarnya.

PENGHANCURAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA
Penerbit: Garba Budaya dan Yayasan Kalyanamitra (1999)

Judul asli buku ini The Politization of Gender Relations in Indonesia, Women’s Movement and Gerwani Until the New Order State, merupakan disertasi PhD Saskia Eleonora pada 1995 di Universitas Amsterdam, Belanda. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku ini membahas serius masalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan yang malang-melintang di pentas politik sampai 1965.

Gerwani, dengan massa yang begitu besar, mendukung Demokrasi Terpimpin yang diyakini bisa mempertahankan persatuan dan menghentikan perlawanan PRRI/Permesta 1958. Tesis ini dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana, sangat baik karena memupuk rasa nasionalisme dengan memperlihatkan perlawanan atas pemerintah Belanda, yang mendiskriminasi perempuan pribumi untuk menjadi anggota parlemen.

Buku ini juga membuktikan adanya upaya sistematis menghancurkan gerakan perempuan Indonesia progresif. Orde Baru menggunakan momentum peristiwa 1965 sebagai propaganda hitam terhadap Gerwani, yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

45 TAHUN SUMPAH PEMUDA
Penerbit: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta (1974)

PERJALANAN bangsa Indonesia selama penjajahan Belanda hingga merdeka dirangkai oleh Subagio Reksodipuro dan Soebagijo I.N. ke dalam 372 halaman. Dari kebangkitan persatuan kesukuan, perjuangan pemuda dan proses Sumpah Pemuda, pembentukan Badan Fusi Indonesia Muda dan fusi organisasi kepanduan, pendudukan Jepang, hingga 1973.

Ada tulisan M. Tabrani, Roeslan Abdulgani, Mohammad Hatta, dan Sunario. Hatta menyatakan Sumpah Pemuda 1928 sebagai hasil perjuangan politik yang dirintis Indonesische Vereniging—belakangan dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia—yang bercita-cita mempersatukan Indonesia yang bebas dari Belanda.

SEDJARAH PERGERAKAN RAKJAT INDONESIA
Penerbit: Dian Rakyat (1949)

PERUBAHAN bentuk pergerakan rakyat Indonesia dari masa ke masa tertuang dalam buku ini. Kronologi pergerakan—meliputi politik, serikat pekerja, keagamaan, wanita, dan pemuda—dibagi ke dalam empat tulisan, selama kurun waktu 1908-1920, 1920-1930, 1930-1942, dan 1942-1945. Namun, sejak awal A.K. Pringgodigdo merasa lingkup tulisannya bakal terlalu luas karena meliputi semua aksi oleh organisasi modern ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia.

Sejarawan Universitas Indonesia, Hilmar Farid, menilai buku ini penting karena menggambarkan sejarah pergerakan dari kacamata orang Indonesia. ”Namun risetnya sekarang sudah dilampaui banyak sejarawan lain,” ujarnya. Buku yang banyak dipakai dalam pengajaran di sekolah dan universitas karena ringkas tapi komprehensif ini memuat banyak nama orang, organisasi, dan kejadian yang tidak pernah diungkap sebelumnya.

Bung Karno dan Kongres Pemuda II

2008-10-31T06:54:00.001+07:00

Anhar Gonggong

Sejarawan

MEMPERINGATI Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928, saya terkenang pada dua tokoh teman dekat Ir Soekarno, Prof Dr Abu Hanifah dan Maskoen. Abu Hanifah adalah pemimpin pemuda dalam periode Pergerakan Nasional. Dia pernah menjadi Sekretaris Umum Pusat Pemuda Sumatera (1927-1928), Pemimpin Redaksi Majalah PPPI, Indonesia Raya, dan Sekretaris Organisasi Kongres Pemuda II-1928. Adapun Maskoen salah seorang pemimpin PNI yang ikut ditangkap dan dipenjarakan bersama Bung Karno di Sukamiskin, Bandung. Setelah PNI pecah menjadi Partindo dan PNI-Pendidikan, Maskoen memilih bergabung ke dalam PNI-Pendidikan yang dipimpin Bung Hatta dan Sutan Sjahrir.

Kedua tokoh itu memberikan keterangan yang berbeda tentang posisi Bung Karno dalam pelaksanaan kongres yang menjadi tonggak pergerakan Kebangkitan Nasional 80 tahun silam itu. Keterangan Abu Hanifah terdapat dalam tulisan ”Renungan tentang Sumpah Pemuda” dalam Bunga Rampai Soempah Pemoeda, Balai Pustaka, 1978. Buku ini diterbitkan untuk memperingati 50 tahun Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda II itu. Sedangkan keterangan Maskoen disampaikan secara lisan kepada penulis dalam berbagai kesempatan pada akhir 1980-an sampai 1990-an, sebelum beliau wafat.

Persatuan dan Bahasa: Pemuda dan Bung Karno

Kegiatan-kegiatan pemuda dan Bung Karno pada periode 1926-1928 patut disimak karena ada sejumlah peristiwa menarik. Setelah lahirnya Jong Java pada 1918, yang diikuti Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, dan lain-lain, maka salah satu hal penting yang dilakukan pemuda adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda I pada 1926 yang diprakarsai dan dipimpin Tabrani.

Kongres ini, Indonesisch Congres—bahasa yang digunakan masih bahasa Belanda—bertujuan ”mencapai jalan membina perkumpulan-perkumpulan yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan”. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa di kalangan pemimpin pemuda yang mempunyai organisasi yang ”bersifat kedaerahan” itu, lahir ide untuk mempersatukan diri dalam satu organisasi tunggal yang merupakan perwujudan persatuan yang dicita-citakan. Dalam rangka itu, walaupun akhirnya tidak disepakati, Jong Java mengusulkan suatu jenis organisasi yang berbentuk federalis.

Pada akhir 1926 dan awal 1927 itu, di wilayah Nederlandsch-Indie, terutama di sekitar Banten dan Batavia serta di Silungkang, Sumatera Barat, berkembang situasi tegang terutama di lingkungan pemerintah kolonial. Situasi kritis terjadi karena adanya rencana pemberontakan PKI di daerah-daerah tersebut. Pemberontakan itu akhirnya dapat ditumpas pemerintah kolonial. Dalam situasi seperti itu, tampillah Bung Karno ke gelanggang politik pergerakan dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan asas partai nonkooperasi dan tujuan utamanya adalah ”menciptakan persatuan menuju Indonesia merdeka”.

Dalam mewujudkan persatuan menuju kemerdekaan itu, Bung Karno melontarkan ide agar kekuatan-kekuatan yang ada yang menentang kolonialis harus menyatukan diri untuk menghadapi kekuasaan kolonialistik itu. Ide ini dilontarkannya pada 1926, sebelum menjadi pemimpin partai, dalam artikel: Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, yang dimuat dalam Suluh Indonesia Muda, 1926. Sebagai pemimpin utama PNI, Soekarno menjadikan ide persatuan sebagai hal yang sangat penting dan harus direalisasikan. Sejalan dengan itu, Bung Karno melakukan pendekatan pada pemimpin partai dan organisasi lain. Usahanya itu membuahkan hasil. Salah satunya, kesediaan (Partai) Sarekat Islam (SI) yang diwakili Dr Soekiman Wiryosanjoyo untuk mempersiapkan pembentukan organisasi dimaksud.

Organisasi yang bersifat ”federalis” itu diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Dalam menyambut Kongres Pertama PPPKI, 30 Agustus—2 September 1928, Bung Karno menulis sebuah artikel ”Menyambut Kongres PPPKI” dalam Suluh Indonesia Muda, 1928. Ketika beliau menyebutkan rupa dan wujud PPPKI, beliau menyatakan PPPKI adalah suatu barisan kaum kulit berwarna. Ia berarti bruin front dan tidak hanya bermaksud ke luar menghadapi pemerintah kolonial, melainkan ke dalam, memperkukuh persatuan.

Dalam rangka persatuan itu, ketika membicarakan persoalan bahasa, Bung Karno termasuk pemimpin yang tidak setuju dengan usul bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tentang persoalan ini, menarik informasi yang diberikan Abu Hanifah dalam tulisannya: ”Soal Tanah Air Bersama, Berbangsa Satu, tidak terlalu banyak dalam pembahasan ..., yang agak menyukarkan waktu itu adalah tentang soal bahasa. Mula-mulanya keras suara supaya dipakai bahasa Jawa, karena telah tersusun dengan baik. Tetapi banyak, juga dari orang-orang Jawa sendiri tidak setuju, karena dianggap ’feodal’.

Abu Hanifah menyebutkan, yang menentang bahasa Jawa itu antara lain Soekarno. Ia mengutip Bung Karno, yang berpendapat bahwa sukar kelak berbicara secara demokratis. Katanya, macam-macam bentuk bahasa Jawa itu menyusahkan buat bergaul secara bebas, lagi sukar dipahami oleh mereka yang tidak berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah harus diatur lagi bahasa ngoko, kromo, atau kromo inggil, sehingga dapat dipakai oleh semua orang, rendah atau tinggi. Dalam situasi pelik penentuan bahasa persatuan itu, menurut Abu Hanifah, Prof Dr Poerbotjaroko memberikan nasihat supaya dipakai saja bahasa Melayu-Riau yang masih dapat berkembang seperti dulunya bahasa Inggris.

Kontroversi ”Pengaruh” Ir Soekarno terhadap Kongres Pemuda II: Abu Hanifah vs Maskoen

Dalam rangkaian pembentukan PPPKI yang ”dibidani” Bung Karno itu, Maskoen bercerita kepada penulis tentang kehendak Bung Karno untuk juga membangun kekuatan persatuan di kalangan pemimpin pemuda pergerakan. Menurut Maskoen, Bung Karno menganggap penting persatuan di kalangan pemuda untuk masa depan dan pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kaitan itulah, Maskoen menyatakan bahwa ”pengaruh” Bung Karno dalam pelaksanaan Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928 itu ”memang sangat kuat”.

Keterangan lisan yang dikemukakan Maskoen di atas bertentangan dengan keterangan Abu Hanifah tentang adanya pengaruh kaum tua (dalam hal ini termasuk Bung Karno) terhadap aktivis pemuda Indonesia. ”Terang—demikian Abu Hanifah—kelompok kami dari PPPI tidak dipengaruhi oleh pemimpin seperti Soekarno atau Sartono. Betul ada tukar pikiran, tetapi waktu itu misalnya pimpinan PPPI telah senior-senior mahasiswa,... karena itu ide-ide kami sangat independen. Saya—demikian Abu Hanifah—sebagai salah satu kelompok IC (Indonesische Clubgebow) belum pernah terpengaruh oleh pemimpin-pemimpin partai ketika itu secara langsung.” Tetapi diakui Abu Hanifah bahwa ketika mendiskusikan soal-soal politik, kelompok IC sering disertai Bung Karno dan Bung Sartono, dan lain-lain.

Dari keterangan dua sumber—tertulis dan lisan—tersebut, menarik untuk memahami situasi pergerakan nasional saat itu. Khususnya kegiatan yang dilakukan pemimpin pemuda yang menjadi bagian dari ide pergerakan nasional dan tampilnya Bung Karno sebagai pemimpin politik dengan partainya PNI yang bersifat nonkooperasi dan menjadikan persatuan sebagai bagian dari slogan perjuangan dengan partainya itu.

Bung Karno—sebagaimana diakui Abu Hanifah—memang kerap datang ke asrama pemuda di IC (Kramat 106) dan terlibat dalam pelbagai topik diskusi yang sedang dibicarakan. Walaupun demikian, tidak dengan sendirinya Bung Karno dapat mempengaruhi para pemimpin pemuda yang berasal dari pelbagai daerah itu. Bahkan ketika akan membentuk PNI, banyak dari mereka diminta Bung Karno untuk menjadi anggota dan pengurus, tetapi mereka tidak bersedia; artinya ajakan Bung Karno ditolak!

Penutup

Dua keterangan yang berbeda tentang pengaruh Bung Karno dalam Kongres Pemuda II itu jelas melahirkan kontroversi. Keterangan mana yang benar? Untuk menjawab pertanyaan historis itu diperlukan keterangan pembanding lain yang berdasar atas sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Di situlah ”seni” dan ”asyiknya” belajar dan meneliti sejarah.

Kontroversi sejarah tidak perlu dianggap ”aneh” apalagi ”ditakuti”. Karena, di balik itu, ada nilai yang terkandung, yaitu mencari kebenaran sejarah untuk menjadi lebih dewasa, baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia! Tentang Bung Karno: ”Beliau telah melakukan dan menyelesaikan tugas sejarah kebangsaan dan kemanusiaannya”. Bung Karno juga mendapat tempat yang amat terhormat dalam sejarah bangsanya. Dan tentang Sumpah Pemuda—terlepas dari ada-tidaknya pengaruh Bung Karno—Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda-pemudi memang telah memberi arti bagi kebangkitan dan persatuan bangsanya menuju kemerdekaan!

Jejak Samar Bapak Kos

2008-10-31T06:53:00.001+07:00

Riwayat Sie Kok Liong masih gelap. Pemilik rumah untuk ikrar Sumpah Pemuda ini berempati pada para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan.

SIAPA gerangan pemilik rumah di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat? Upaya pencariannya masih menemui jalan buntu. Padahal, ini bangunan bersejarah. Di sini pernah dikumandangkan ikrar 28 Oktober 1928, dan sebab itu kini disulap menjadi museum Sumpah Pemuda.

Eddie Kusuma, Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia, meski sudah melahap banyak buku tentang Sumpah Pemuda, toh gagal menggali profil pemilik rumah ”keramat” itu. Hanya ada sedikit informasi: pemiliknya seorang Tionghoa penganut Khonghucu bernama Sie Kok Liong. ”Foto atau sketsa wajahnya sekalipun tidak ada,” ujarnya.

Enam tahun lalu, Eddie pernah mencoba menelusuri jejak Sie Kok Liong dengan mencari keturunannya. Waktu itu Eddie sedang menggali tokoh Tionghoa dalam Sumpah Pemuda. Dia menemui beberapa warga di seputaran Kramat Sentiong serta Kwitang, Jakarta Pusat. Sie Kok Liong diduga tinggal di Kramat Sentiong.

Hanya ada kabar selentingan. Menurut Eddie, dari sejumlah warga berusia lanjut di Kramat Sentiong dan Kwitang, dia mendapat informasi bahwa kabarnya Sie Kok Liong memeluk agama Islam dan namanya berubah menjadi Muhammad Cia pada 1960-an. Nama Cia itu bisa merujuk pada nama marga Sie.

Eddie juga mendapat cerita dari mulut ke mulut bahwa Kok Liong meninggal pada 1971. Di mana pemakaman dan keluarganya? Ia menggeleng. Eddie mengatakan akan meneruskan pencariannya. ”Rencananya, saya akan memasang iklan di koran untuk mencari ahli waris Sie Kok Liong,” katanya.

Tempo pun mencoba menelusuri jejak samar Sie Kok Liong. Kelurahan, kepala RT/RW, atau warga di sekitar Kramat Sentiong dan Kwitang sudah dikonfirmasi. Hasilnya nihil. ”Mungkin saja dulu ia atau keluarganya tinggal di sini. Tapi saya tidak tahu dan tidak pernah dengar,” kata M. Murni, Ketua RW 7 Kelurahan Kramat, pensiunan Direktorat Sejarah.

Penelusuran juga dilakukan melalui Internet. Tempo mencoba ”mengiklankan” pencarian Sie Kok Liong melalui mailing list seperti Tionghoa-Net, Budaya Tionghoa, serta komunitas lainnya. Peserta dalam mailing list memberikan tanggapan iklan itu. Tapi informasi mengenai Sie Kok Liong masih belum didapat.

Tempo memperoleh petunjuk menghubungi Friends of the Kong Koan Archives, yang bermarkas di Belanda. Yayasan ini mengumpulkan literatur dan meneliti budaya Tionghoa di Jakarta pada abad ke-18, 19, dan 20. Namun lembaga arsip ini juga tidak memiliki informasi tentang Sie Kok Liong. ”Sayangnya, kami tidak memiliki data mengenai individu,” ujar H.S. Liem, sekretaris Friends of the Kong Koan Archives.

l l l

SIE Kok Liong. Nama yang sangat asing dalam buku yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda atau sejarah pergerakan Indonesia lainnya. Dialah ”bapak kos” sejumlah pemuda yang mencatatkan sejarah dalam perjuangan Indonesia.

Di gedung milik Sie Kok Liong itu pernah tinggal Muhammad Yamin, Aboe Hanifah, Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, Mohammad Tamzil, atau Assaat dt Moeda. ”Perlu keberanian luar biasa menyediakan tempat buat kelompok pergerakan pada masa itu,” kata Eddie.

Rumah Kramat 106 adalah pemondokan buat pelajar dan mahasiswa di Jakarta. Waktu itu kos-kosan di wilayah Salemba dan sekitarnya bermunculan karena asrama tidak sanggup menampung mahasiswa dan pelajar dari luar kota. Pemilik kos biasa disebut kosthuis. Sedangkan anak kos laki-laki disebut kostjongen dan perempuannya kostmeisjes.

Dalam Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda, gedung Kramat 106 menjadi tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java sejak 1925. Mereka kebanyakan pelajar Sekolah Pendidikan Dokter Hindia alias Stovia.

Para pelajar menyewa gedung itu dengan tarif 12,5 gulden per orang setiap bulan, atau setara dengan 40 liter beras waktu itu. Mereka memiliki pekerja yang mengurus rumah yang dikenal dengan nama Bang Salim. ”Tamu yang menginap tidak dikenai bayaran, tapi harus mengusahakan makanannya sendiri,” kata Dr Raden Soeharto, kostjongen dan peserta Sumpah Pemuda dalam buku Bunga Rampai, 50 Tahun Soempah Pemoeda.

Aktivis Jong Java menyewa bangunan 460 meter persegi ini karena kontrakan sebelumnya di Kwitang terlalu sempit untuk menampung kegiatan diskusi politik dan latihan kesenian Jawa. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langen Siswo.

Sejak 1926, penghuni gedung ini makin beragam. Mereka kebanyakan aktivis pemuda dari daerahnya masing-masing. Kegiatan penghuni gedung itu juga makin beragam. Selain kesenian, mahasiswa di gedung ini aktif dalam kepanduan dan olahraga.

Penghuni Kramat 106 juga sering mengadakan diskusi dengan konsep persatuan nasional. Gedung ini juga menjadi markas Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), yang berdiri pada September 1926, usai kongres pemuda pertama. Penghuni kontrakan, dengan payung PPPI, sering mengundang tokoh seperti Bung Karno untuk berdiskusi.

Mereka berdiskusi di ruang utama gedung. Tema perbincangan lebih terarah kepada soal politik, misalnya mencari bentuk negara ideal bagi Indonesia. Mereka berdebat tentang revolusi Amerika, Prancis, Cina, atau Rusia. Para pelajar juga membahas pemikiran Sun Yixian, Gandhi, Garibaldi, Plato, Aristoteles, Nicolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rouseau, atau John Stuart Mill.

Di gedung ini juga muncul majalah Indonesia Raya, yang dikelola PPPI. Karena sering dipakai kegiatan pemuda yang sifatnya nasional, para penghuni menamakan gedung ini Indonesische Clubhuis, tempat resmi pertemuan pemuda nasional. Sejak 1927, mereka memasang papan nama gedung itu di depan. Padahal Gubernur Jenderal H.J. de Graff sedang menjalankan politik tangan besi.

Belanda selalu mengawasi dengan ketat kegiatan rapat pemuda. Mereka memang mengakui hak penduduk di atas 18 tahun mengadakan perkumpulan dan rapat. Namun mereka bisa sewaktu-waktu memberlakukan vergader-verbod atau larangan mengadakan rapat, karena dianggap menentang pemerintah.

Setiap pertemuan harus mendapat izin dari polisi. Setelah itu, rapat dalam pengawasan penuh Politieke Inlichtingen Dienst (PID), semacam dinas intelijen politik. Rumah 106 ini juga selalu dalam kuntitan dinas intelijen ini, termasuk rapat ketiga Kongres Pemuda II.

Kongres Pemuda II berlangsung pada 27-28 Oktober dalam tiga tahap rapat. Pertama berlangsung di gedung Katholieke Jongelingen Bond di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Lalu rapat kedua di Oost Java Bioscoop di Konigsplein Noord (sekarang Jalan Medan Merdeka Utara). Gedung Kramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat.

Rapat ketiga yang berlangsung pada malam Senin, 28 Oktober 1928, hampir saja bubar. Petugas PID menyela rapat dan mengancam akan mengeluarkan peserta rapat di bawah usia 18 tahun karena mendengar perkataan ”kemerdekaan”. Padahal peserta rapat, dari total 750 orang, banyak yang berusia di bawah 18 tahun.

Rapat tetap berjalan hingga ketua Soegondo Djojopoespito membacakan resolusi. Di rumah Jalan Kramat 106 ini tiga butir sumpah pemuda berkumandang. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku, bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sie Kok Liong memang tidak memiliki peran langsung dalam perumusan Sumpah Pemuda. Tapi peristiwa itu tidak akan terjadi tanpa adanya pemilik gedung yang menyediakan bangunannya. ”Ia pantas dimasukkan sebagai orang yang berjasa dalam Sumpah Pemuda,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Kegiatan pemuda dialihkan ke Jalan Kramat 156 setelah para penghuni Kramat 106 tidak melanjutkan sewanya pada 1934. Gedung itu lalu disewakan kepada Pang Tjem Jam sebagai tempat tinggal pada 1937-1951. Setelah itu, gedung disewa lagi oleh Loh Jing Tjoe, yang menggunakannya sebagai toko bunga dan hotel.

Gedung Kramat 106 disewa Inspektorat Bea dan Cukai untuk perkantoran pada 1951-1970. Setelah itu pemerintah menetapkan bangunan ini sebagai cagar budaya, yang hingga kini dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda.

Pada 1973, Pemerintah DKI Jakarta memugar dan mengembalikan bentuk gedung itu seperti ketika Sumpah Pemuda berkumandang. Di sini ada replika berbagai barang yang digunakan para pemuda, misalnya meja, kursi, hingga replika tokoh kunci dalam Sumpah Pemuda. Tidak ada replika Sie Kok Liong. ”Ia memang bukan aktivis politik, tapi berempati pada perjuangan pemuda meraih kemerdekaan,” kata Eddie.

Taman Asmara Sang Komponis

2008-10-31T06:52:00.001+07:00

W.R. Soepratman sukses memperdengarkan Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II. Lagu Matahari Terbit mengantarkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Hidupnya tanpa cinta.

MINGGU, 28 Oktober 1928. Seorang pemuda langsing bergegas menghampiri ketua sidang Soegondo Djojopoespito. Menenteng sebuah biola, ia menyodorkan secarik kertas berisi syair lagu yang digubahnya.

Menangkap judul Indonesia Raya, mata Soegondo cepat melirik komisaris polisi Belanda yang begitu serius mengamati jalannya kongres. Ya, hari itu hari kedua Kongres Pemuda II, di gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Di saat jeda siang itu, Soegondo mengangguk: ia mengizinkan pemuda itu membawakan karyanya, tapi tanpa syair. Aktivis perhimpunan pelajar Indonesia itu khawatir banyaknya kata ”Indonesia” dan ”merdeka” di dalam syair lagu bakal menimbulkan masalah.

Malam semakin larut, sidang segera ditutup. Pukul 22.00 lewat, pemuda bernama W.R. Soepratman maju ke depan. Ia membungkukkan badan, mulai memainkan biola layaknya. Musik itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. ”Bis, bis, bis, lagi, lagi...,” teriak hadirin.

W.R. Soepratman dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia di Kramat Raya 106 itu. Tentang tempat lahirnya, orang masih berbeda pendapat. Sebagian orang percaya, anak ketujuh dari delapan bersaudara ini lahir di Desa Somongari, Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Sebagian yakin ia lahir di Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 1903.

Ketika usianya 11 tahun, ia bersentuhan dengan dunia baru: musik Barat dan sekolah Belanda. Soepratman kecil yang ditinggal mati ibunya lantas diasuh oleh kakak sulungnya yang menikah dengan seorang sersan tentara Belanda di Jakarta. Pasangan Roekijem Soepratijah-Van Eldik menyaksikan bakat musik di dalam diri sang adik.

Tuan dan Nyonya Van Eldik pemain biola yang baik. Dari kakak iparnya, Soepratman memperoleh sebuah biola dan pelajaran bermain musik. Soepratman cepat menguasai instrumen itu. Saking piawainya memainkan alat musik gesek ini, Van Eldik lalu membawanya bergabung dengan kelompok musik yang dipimpinnya sendiri, Black and White Jazz Band.

Pada 1914, Van Eldik yang pindah tugas ke Makassar mendaftarkan Soepratman ke Europeesche Lagere School, sekolah khusus anak-anak Belanda dan pegawai tinggi pemerintah Hindia Belanda. Nama ”Rudolf” ditambahkan oleh sang kakak ipar agar ia diterima di sekolah itu. Namun kemudahan ini cepat berakhir. Soepratman yang ketahuan bukan anak Van Eldik itu pun dikeluarkan. Ia terpaksa pindah ke Sekolah Dasar Angka Dua (2 Inlandsche School) lalu mendaftar ke Normaal School (sekolah guru) setelah lulus. Tiga tahun ia menjalani profesi guru, sampai akhirnya sang kakak menyuruhnya mengundurkan diri. Kakaknya berkeberatan ia ditugaskan ke Sengkang, daerah terpencil.

Entah mengapa, seolah ada tangan yang perlahan menggiring hidupnya ke satu titik: pergerakan nasional. Di Makassar ia bekerja di kantor seorang pengacara Indo-Belanda yang tertarik pada pergerakan kebangsaan Indonesia. Dari beberapa surat kabar langganan kantor itu, ia misalnya menangkap apa yang diperjuangkan tiga serangkai Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr Cipto Mangunkusumo.

Tahu bahwa pusat pergerakan ada di Jawa, ia pun memutuskan hijrah ke Jakarta pada 1924. Dari rumah ayahnya di Cimahi, ia melamar menjadi wartawan surat kabar Kaum Muda di Bandung, pimpinan Abdul Muis. Gajinya minim. Tak ada lagi kemapanan seperti di Makassar.

”Dunia pergerakan memang bukan tempat mencari uang,” katanya dalam hati. Tapi ia tak berhenti di situ. Ia bergabung dengan Kantor Berita Alpena, kemudian dengan Kantor Berita Tionghoa-Melayu Sin Po, sebagai penulis berita pergerakan Indonesia. Inilah yang membuat pergaulannya di kalangan pemuda aktivis semakin luas.

Di gedung Indonesische Clubgebouw, Kramat, ia kerap berbincang dengan Muhammad Yamin dan Soegondo Djojopoespito. Ia juga berdiskusi dengan Mohammad Tabrani yang memberi info penting: rencana Kongres Pemuda I pada 30 April-2 Mei 1926. Tabrani memintanya tidak memberitakan info ini di Sin Po. Kata-katanya memang revolusioner. Pada hari pertama ia mendengar Tabrani berseru, ”Rakyat Indonesia, bersatulah.”

Hatinya semakin mantap untuk mewujudkan tekadnya dulu: menggubah lagu yang mewakili gelora itu. Sebelumnya, hatinya sudah terbakar oleh sebuah artikel di majalah Timboel, terbitan Solo, Jawa Tengah, yang menantang komponis pribumi menciptakan lagu kebangsaan. Maka terciptalah Indonesia Raya dengan birama 6/8 (waltz)—komposisi yang, atas permintaan Bung Karno, kemudian diubah menjadi 4/4. ”Seperti lagu Wilhelmus untuk bangsa Belanda,” tulisnya dalam surat kepada Van Eldik di Makassar.

Soepratman juga menggubah lagu-lagu nasional, seperti Bendera Kita, Pandu Indonesia, dan Ibu Kita Kartini. Ada juga lagu Di Timur Matahari yang diilhami oleh berdirinya perkumpulan Indonesia Muda, peleburan dari Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan lain-lain. Gubahan terakhirnya, Matahari Terbit, menyimpan satu cerita. Pada 7 Agustus 1938, Soepratman siap berangkat memimpin anggota Kepanduan Bangsa Indonesia menyanyikan lagu tersebut, yang akan disiarkan oleh Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij atawa NIROM—sekarang RRI. Tiba-tiba polisi datang menangkap dan memenjarakannya di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Ia dituduh membantu Jepang yang akan berekspansi ke Indonesia, menggusur Belanda. Ia akhirnya dibebaskan, tapi sejak itu Soepratman sakit-sakitan.

Dalam kondisi yang kian hari kian parah, ia ditemani Kasan Sengari, iparnya, dan Imam Supardi, Pemimpin Redaksi Panyebar Semangat. Kepada Imam, ia membuka hati bahwa ia tidak merasakan kebahagiaan hidup karena percintaan. Soepratman memang tidak menikah. Tapi Imam tak menanyakan atau membahas lebih lanjut, khawatir karibnya makin kecewa. Maka percintaan itu menjadi teka-teki hingga sekarang.

Dalam catatan tangan Kusbini, karib sesama komponis, Soepratman kerap datang ke warung Asih di Kapasari atau warung Djurasim di Bubutan, Surabaya, untuk menghibur diri. Paling-paling, ia melamun ditemani kue dan secangkir kopi. ”W.R. Soepratman menutup rahasia hidupnya dalam Taman Asmara,” tulis Kusbini. ”Taman Asmara” adalah istilah Kusbini untuk patah hati sahabatnya.

Tengah malam, 17 Agustus 1938, sang komponis tutup usia. Jenazahnya dikebumikan secara Islam di Surabaya dan pada 31 Maret 1956 dipindahkan ke makam khusus di Tambaksegaran Wetan, Surab

Kebangsaan Sunario

2008-10-31T06:50:00.000+07:00

Asvi Warman Adam

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MENDIANG Profesor Sartono Kartodirdjo pernah mengatakan bahwa Manifesto Politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda pada 1925 lebih fundamental daripada Sumpah Pemuda 1928. Manifesto Politik 1925 berisi prinsip perjuangan, yakni unity (persatuan), equality (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan). Adapun Sumpah Pemuda hanya menonjolkan persatuan—paling tidak demikianlah yang tertanam dalam memori kolektif masyarakat Indonesia selama ini melalui slogan ”satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”.

Satu-satunya tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional itu adalah Profesor Mr Sunario. Ketika Manifesto Politik dicetuskan, bersama Hatta ia adalah pengurus Perhimpunan Indonesia: Sunario sekretaris II dan Hatta bendahara I. Akhir Desember 1925 ia memperoleh gelar Meester in de Rechten, kemudian pulang ke Indonesia. Aktif sebagai pengacara, ia membela para pemuda aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Ia menjadi penasihat panitia Kongres Pemuda II 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres itu, Sunario juga menjadi pembicara dengan makalah berjudul ”Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia”.

Kongres Pemuda itu terdiri atas tiga sesi. Sebelum sesi ketiga, 28 Oktober 1928, malamnya direncanakan arak-arakan pandu. Namun acara ini dibatalkan karena tidak diizinkan polisi. Dalam sesi ketiga yang, menurut surat kabar Darmokondo, dihadiri 1.000 orang (bisa dipertanyakan apakah ruangan dan halaman yang tersedia dapat menampung massa sebanyak itu), disinggung juga soal peran kepanduan.

Selanjutnya Mr Sunario mengemukakan bahwa ”kongres ini bersendi atas persatoean dan ketjintaan”. Tapi persatuan itu tidak cukup di kalangan intelek saja. Maka ia menganjurkan mendukung gerakan kepanduan. ”Djika akan meninggikan ra’jat Indonesia, sokonglah kita poenja Pandoe baik dengan wang, maoepoen anak-anak, poetra-poetra, poetri-poetri menjadi kita empoenja Pandoe”. Sebelumnya, pada 1926 di Bandung, ia ikut mendirikan Nationale Patvinders-Organisatie bersama Rahim (ayah Rahmi Hatta) yang mewajibkan semua pandu memakai kacu merah-putih.

Pada 2002 diperingati secara meriah satu abad kelahiran Bung Hatta melalui pameran foto, penerbitan buku, dan diskusi di berbagai kota di Indonesia. Sunario seakan terlupakan, padahal ia juga lahir pada tahun yang sama dengan Hatta dan hanya terpaut beberapa hari (Hatta di Bukittinggi, 12 Agustus, dan Sunario di Madiun, 28 Agustus 1902).

Setelah Indonesia merdeka, Hatta menjadi wakil presiden, sedangkan Sunario menjadi anggota dan kemudian Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Kedua tokoh ini sama-sama pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Hatta adalah wakil presiden merangkap Menteri Luar Negeri pada pemerintahan RIS (20 Desember 1949-6 September 1950). Selain menjadi aktivis dan salah seorang pendiri PNI, Sunario menjabat Menteri Luar Negeri semasa kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953-12 Agustus 1955).

Hatta adalah penggagas politik luar negeri bebas aktif. Pidato terkenalnya adalah ”Mendayung di Antara Dua Karang”. Politik luar negeri yang bebas aktif itu dijabarkan Sunario secara konkret. Ketika ia menjadi Menteri Luar Negeri, dilangsungkan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Sunario juga menandatangani perjanjian dwikewarganegaraan etnis Cina dengan Chou En Lai, suatu persoalan yang selama beberapa dekade tetap krusial.

Hatta mundur sebagai wakil presiden pada Desember 1956. Pada tahun yang sama Sunario ditunjuk menjadi duta besar di Inggris, sampai 1961. Setelah itu, Sunario diangkat sebagai guru besar politik dan hukum internasional dan kemudian menjadi Rektor Universitas Diponegoro Semarang (1963-1966). Setelah sama-sama pensiun, kedua tokoh ini kembali bertemu dalam Panitia Lima pada 1974. Panitia itu dibentuk pemerintah karena muncul kehebohan di kalangan masyarakat tentang siapa sebetulnya penggali Pancasila. Panitia ini diketuai oleh Bung Hatta, anggotanya Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo. Ketiga nama pertama adalah tokoh yang ikut merumuskan Piagam Jakarta pada 1945.

Pada 1975 diterbitkan buku Uraian Pancasila oleh panitia tersebut. Bung Karno diakui sebagai tokoh yang pertama berpidato dan mengungkapkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Namun, dalam pidato Soekarno, pada 1 Juni 1945, sila ketuhanan itu tercantum pada urutan terakhir. Oleh pendiri bangsa yang lain, sila ketuhanan (ditambah ”Yang Maha Esa”) diletakkan pada urutan pertama. Sila-sila lain hanya menyangkut perubahan istilah. Panitia Lima, termasuk Bung Hatta dan Sunario, menganggap bahwa sila pertama ini merupakan fundamen moral, sedangkan keempat sila lainnya adalah fundamen politik. Sendi moral harus ditempatkan di atas sendi politik.

Apa yang dikerjakan oleh Sunario dan kawan-kawan pada 1975 itu pada hakikatnya menentang rekayasa sejarah rezim Orde Baru terhadap lahirnya Pancasila. Pada 1984, dalam sebuah seminar nasional sejarah, Sunario menyampaikan makalah ”Tentang Metode Pembuktian dalam Sejarah”. Ia membandingkan pembuktian sejarah dengan pembuktian dalam ilmu dan praktek hukum.

Sunario Sastrowardoyo, yang beragama Islam dan berasal dari Jawa Timur, menikah dengan Dina Maranta Pantauw, gadis Minahasa beragama Protestan yang ditemuinya ketika berlangsung Kongres Pemuda 1928. Perkawinan ini awet, mereka hanya terpisahkan oleh maut. Sunario wafat pada 1997 dan istrinya tiga tahun lebih awal. Bakat politik menurun kepada salah seorang putrinya, Profesor Astrid Susanto, yang setelah lama berkarier di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sunario Sastrowardoyo, kakek bintang film Dian Sastrowardoyo, terkenal sederhana. Setelah pensiun, ia mengajar di beberapa perguruan tinggi. Tidak punya mobil sendiri, dari rumah di Jalan Raden Saleh, Jakarta, ia pergi ke kampus naik bus kota atau bajaj. Ia sempat membuat heboh pejabat Departemen Luar Negeri ketika suatu saat mantan Menteri Luar Negeri ini naik sepeda datang ke Pejambon.

Pelajaran utama yang selalu diajarkan kepada anak-anaknya serta dijalaninya sendiri adalah hidup jujur. Kenapa kita harus jujur? Alasannya sederhana: supaya malam hari bisa tidur nyenyak. Barangkali itulah salah satu resep panjang umur tokoh yang sempat mengecap usia di atas 90 tahun itu.

Salah satu obsesi tokoh nasionalis ini adalah persatuan bangsa. Sejak dari negeri Belanda sampai proklamasi kemerdekaan, Sunario adalah tokoh yang konsisten dengan pandangan tentang negara kesatuan. Ia keberatan dengan negara federal. Pidatonya dalam Kongres Pemuda mengutip filsuf Prancis, Ernest Renant, yang kemudian juga pernah disitir Bung Karno. Artikel ”Qu’est-ce qu’une nation?” tersebut diterjemahkan Sunario ke dalam bahasa Indonesia menjadi ”Apakah Bangsa Itu”.

Bangsa adalah hasil historis yang ditimbulkan oleh deretan kejadian yang menuju ke satu arah. Setelah menguraikan masalah ras, bahasa, agama, persekutuan kepentingan bersama, keadaan alam, Renant menyimpulkan bahwa bangsa itu merupakan keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble). Bangsa merupakan hasil masa silam yang penuh usaha, pengorbanan, dan pengabdian. Jadi bangsa itu adalah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia memberikan pengorbanan lagi.

Pada 1968 Sunario berprakarsa mengumpulkan pelaku sejarah Sumpah Pemuda. Bersama-sama mereka meminta Gubernur DKI mengelola dan mengembalikan gedung di Kramat Raya 106 milik Sie Kong Liang yang telah berganti-ganti penyewa kepada bentuknya semula. Tempat itu disepakati menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Tapi usul mengganti nama Jalan Kramat Raya menjadi Jalan Raya Sumpah Pemuda belum tercapai sampai sekarang.

Sebelas tahun lalu Sunario terbaring lemah di ruang gawat darurat Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Berbagai selang terpasang di tubuhnya yang kecil. Keempat anaknya mendekat ke telinga Sunario dengan suara pelan (agar tidak mengganggu pasien lain) menyanyikan lagu Indonesia Raya, Halo-halo Bandung, dan Satu Nusa Satu Bangsa. Sunario sempat tersenyum, beberapa hari kemudian ia berpulang.

Sang Pemimpin yang Redup

2008-10-31T06:48:00.000+07:00

Soegondo Djojopoespito memimpin Kongres Pemuda Indonesia II. Berotak encer dan pemberani.

SABTU, 27 Oktober 1928. Jarum jam menunjukkan pukul 19.45 ketika Soegondo Djojopoespito membuka Kongres Pemuda II di gedung Katholieke Jongelengen Bond, Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng, Jakarta). Setelah mengucapkan selamat datang kepada seribu anggota delegasi, Soegondo langsung berpidato menguraikan sejarah pemuda pada zaman itu dan masa-masa sebelumnya.

Ketua Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia ini juga menyampaikan sebuah perumpamaan: ”Dua ekor anjing berebut tulang, tetapi tulangnya dibawa lari oleh seekor anjing lain.” Artinya, kata Soegondo, ketika bangsa Indonesia bercerai-berai, Belandalah yang bakal meraup untung. Itulah sebabnya ia menyerukan persatuan. ”Perangilah pengaruh cerai-berai dan majulah ke arah Indonesia bersatu.”

Sambutan itu kontan disambut tepuk tangan peserta kongres. Kisah tersebut dikutip dari buku Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdiannya, tulisan Sri Sutjianingsih. Soegondo memang piawai dalam berpidato dan tangkas memimpin rapat.

Dua kali insiden dalam rapat pertama dapat diatasinya. Pertama, ketika polisi Belanda yang mengawasi kongres itu memprotes kata ”merdeka” disebutkan dalam pidato peserta. ”Jangan gunakan kata ’kemerdekaan’, sebab rapat malam ini bukan rapat politik dan harap tahu sama tahu saja,” katanya sabar kepada peserta itu yang disambut tepuk tangan riuh, seperti dikutip dalam buku Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok karya Pitut Soeharto-Zainoel Ihsan.

Protes kedua juga datang dari pihak Belanda, saat seorang pembicara menganjurkan kaum muda lebih bekerja keras agar tanah air Indonesia lekas menjadi negeri seperti Inggris, Jepang, dan lainnya. Seketika itu, Soegondo diminta polisi Belanda mengeluarkan semua pemuda dalam rapat itu. Namun ia menolak permintaan tersebut.

Rapat sempat ricuh. Namun pertemuan itu akhirnya dapat dilanjutkan berkat bantuan Sartono—wakil Partai Nasional Indonesia cabang Jakarta dan juga mewakili Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia.

Soegondo juga punya banyak siasat. Salah satunya ketika dia meminta Wage Rudolf Soepratman mendendangkan Indonesia Raya dengan biola pada saat penutupan yang dilaksanakan di Kramat 106 pada 28 Oktober. Lagu tersebut diperdengarkan tanpa syair karena itulah yang paling mungkin dilakukan.

Berkat kepemimpinan pemuda 23 tahun itu, kongres tersebut juga berhasil mencetuskan keputusan yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. ”Soegondo itu hebat, jangan dianggap enteng,” kata Rosihan Anwar, wartawan senior yang banyak membaca perihal Soegondo dan pernah bertemu sekali dengannya.

l l l

Soegondo Djojopoespito lahir di Tuban, Jawa Timur, 22 Februari 1905. Ia sulung dua bersaudara. Ayahnya, Kromosardjono, seorang penghulu di Tuban, menikah dengan putri khatib Djojoatmodjo dan cucu penghulu Tuban, Raden Iman Razi. Pasangan ini juga dikaruniai anak perempuan, Sudaraweti.

Nama belakang Soegondo diperoleh dari nama adik Iman Razi, Djojopoespito. Sudaraweti kemudian berganti nama menjadi Sunarjati. Keduanya diasuh paman mereka yang bekerja sebagai collecteur di Blora sampai pamannya meninggal dunia. ”Kami menyebutnya Pak Komis,” kata Sunarindrati, putri kedua Soegondo, 71 tahun, ketika ditemui Tempo.

Pak Komis tidak dikaruniai anak. Soegondo dan adiknya disekolahkan di HIS (setingkat sekolah dasar) di Tuban. Mereka kemudian melanjutkan ke MULO (setingkat sekolah menengah pertama) di Surabaya. Setelah tamat, ia melanjutkan lagi ke AMS (setingkat sekolah menengah atas) di Yogyakarta. Selama di kota ini, Soegondo dan Sunarjati menumpang di rumah Ki Hajar Dewantoro. Di sinilah ia menemukan dasar kebangsaan yang kuat.

Soegondo berotak encer. Ia juga gemar membaca. ”Sampai tua, ia masih senang dibelikan buku sebagai oleh-oleh,” kata Sunar mengenang. Ia sendiri pindah ke Jakarta sejak 1963. Kegemaran Soegondo membaca buku tentang tokoh internasional berbahasa Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman.

Sejak muda, Soegondo sudah tertarik pada politik. Namun, karena masih pelajar, ia belum dapat bergabung dengan partai politik. Meskipun demikian, ia sering menghadiri rapat-rapat umum. Jiwa kebangsaan kian kuat ketika Soegondo melanjutkan studi ke Sekolah Hakim Tinggi—sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada 1925. Tapi ia tak tamat. ”Beasiswa dari Belanda dicabut, karena ia aktif di politik,” kata Sunar.

Saat kuliah, ia menumpang di rumah pegawai pos di Gang Rijksman (sebuah kampung di sebelah utara Rijswik), Jalan Segara. Teman kosnya kebanyakan pegawai pos. Salah satunya pernah memberikan majalah Indonesia Merdeka terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang dilarang masuk Indonesia.

Setelah membaca majalah itu, mata Soegondo makin terbuka. Ia menyadari pentingnya meraih sebuah kemerdekaan. Ia ingin berbuat sesuatu. Soegondo lalu belajar dan berdiskusi politik dengan Haji Agus Salim. Teman-temannya dihubungi untuk membaca majalah terlarang itu dan berdiskusi di pemondokannya. Mereka antara lain Soewirjo dan Usman Sastroamidjojo, adik Ali Sastroamidjojo.

l l l

Pada 1926 Soegondo membentuk Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, terinspirasi oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sigit terpilih sebagai ketua. Tugas khusus mereka: menghubungi mahasiswa-mahasiswa baru dan pemimpin perkumpulan pemuda untuk menularkan ”persatuan”. Mereka membuat pamflet rahasia untuk menggulingkan Belanda.

Setahun berselang, Sigit meletakkan jabatan dan digantikan Soegondo. Sebagai ketua baru, ia mengundang wakil-wakil perkumpulan, lalu membentuk panitia kongres, Juni 1928.

Selain gemar berpolitik, Soegondo senang mengajar. Pada 1932 ia pindah ke Bandung menjadi Kepala Sekolah Taman Siswa di Bandung. Pada tahun itu, ia menikahi Suwarsih di Cibadak, Bogor. Bersama istrinya, Soegondo mendirikan Loka Siswa di Bogor. Namun, karena muridnya sedikit, sekolah ditutup.

Pada 1933 Soegondo masuk Partai Pendidikan Nasional Indonesia—pecahan Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya, 1928, ia adalah simpatisan PNI. Hidupnya pun berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Ia pernah tinggal di Semarang, Bandung, dan Jakarta, sebelum akhirnya menetap di Yogyakarta. Soegondo pernah menjadi wartawan freelance Bataviaasch Nieuwsblad dan Indische Courant.

Pada 1941 Soegondo menjabat Direktur Kantor Berita Antara dengan Adam Malik sebagai redaktur. ”Ia menjadi wartawan politik dan mendapat saham dari LKBN Antara sebagai bonus,” kata Sunar. Menurut dia, ayahnya tidak pernah mau bekerja pada Belanda dan ia juga meminta Suwarsih melakukan hal yang sama.

Ketika Jepang menendang Belanda, Soegondo menjadi pegawai Shihabu (Departemen Kehakiman), bagian urusan penjara, di bawah Notosusanto. Pada zaman kemerdekaan, ia diangkat menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, bersama Suwarsih dan adiknya, Sunarjati. ”Beliau sempat mendapat pensiun,” ujar Sunar.

Bersama Sutan Sjahrir, Soegondo adalah satu dari delapan pendiri Partai Sosialis Indonesia, 1948. Ia adalah anggota Politbiro Partai Sosialis Indonesia, merangkap Ketua Partai Sosialis Indonesia di Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta. ”Ia ideolog Partai Sosialis,” kata Rosihan Anwar. Menurut dia, Soegondo dan Djohan Sjahroezah termasuk perangkai ideologi partai ini.

Puncak sukses karier Soegondo adalah ketika menjadi Menteri Pembangunan Masyarakat dan Pemuda pada Kabinet Halim 1950, di bawah Presiden Assaat, masa Republik Indonesia Serikat. ”Dia pensiunan mantan menteri, tapi tidak aktif lagi setelah partai dibubarkan Soekarno pada 1960,” kata Rosihan. Setelah itu, ia tidak terkenal dan tidak banyak berperan.

Sampai akhir hidupnya, Soegondo menetap di Jalan Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta. Bersama Suwarsih, penyuka pepes bandeng panggang ini menulis artikel di majalah dan berpolitik di dalam dan luar negeri. Karyanya tidak terkenal, tapi Suwarsih dikenal sebagai novelis. Buku Suwarsih berjudul Manusia Bebas diterbitkan dalam bahasa Belanda dan Indonesia.

Ketiga anak Soegondo: Sunartini Djanan Chudori (almarhum), Sunarindrati Tjahjono, dan Sunaryo Djojopoespito, tidak ada yang terjun ke dunia politik. ”Beliau selalu minta kami bersekolah,” kata Sunar, pensiunan Bank Indonesia dan kini konsultan bank asal Jepang di Jakarta. ”Mungkin juga karena partainya sudah diberangus,” ujarnya.

Pada 23 April 1978 Soegondo meninggal dunia setelah dirawat dua pekan karena kanker paru-paru di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di kuburan keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Desa Celeban, Umbulharjo, Yogyakarta, di samping makam Suwarsih, yang meninggal pada 24 Agustus 1977.

Soegondo mendapat anugerah Bintang Jasa Utama dari pemerintah pada 17 Agustus 1978. Dari tiga anaknya, Soegondo mendapatkan sembilan cucu. ”Jika ada dana, saya ingin menjadikan rumah kakek sebagai tempat bersejarah untuk dikenang,” kata Dewi. Perempuan 36 tahun ini adalah cucu Soegondo yang tinggal di Kota Baru, Yogyakarta.

Secarik Kertas untuk Indonesia

2008-10-31T06:47:00.001+07:00

Mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan sendiri teks Sumpah Pemuda.

SARAPAN pagi itu berlangsung tak seperti biasanya. Tak ada diskusi serius atau canda dari para penghuni Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. A.K. Gani, mahasiswa dari Minang, kehilangan obrolan segarnya. Ia biasanya rajin meledek Jusupadi Danuhadiningrat dari Yogyakarta. Guyonan A.K. Gani ini kemudian ditimpali Muhammad Yamin dengan celetukan yang memancing tawa Amir Sjarifuddin atau Abu Hanifah.

Tapi Minggu pagi, 28 Oktober 1928 itu, hampir semua penghuni Indonesische Clubgebouw tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka justru tampak ingin segera beranjak dari meja makan. ”Mungkin karena mereka sibuk ikut kongres, mungkin pula karena hidangannya tak menarik. Maklum, kualitas makanan pada hari itu menurun,” ujar dr. R. Soeharto, rekan Yamin yang kemudian menjadi dokter pribadi Bung Karno.

Yamin perlu segera merumuskan pikiran para pembicara Kongres Pemuda Indonesia II malam sebelumnya di gedung Katholieke Jongelingen Bond, Waterloopplein, Lapangan Banteng, Jakarta. Maklum, ia menjabat sekretaris panitia kongres. Ia sendiri malam itu berpidato panjang lebar tentang ”Persatuan dan Kebangsaan Indonesia”, termasuk tentang perlunya bahasa persatuan untuk menyatukan seluruh kelompok dan suku di Indonesia.

Pidato Yamin di depan 750 peserta rapat umum itu dinilai telah menggiring organisasi pemuda perwakilan daerah yang ikut kongres untuk berikrar bersama. Ia pulalah yang kemudian menuliskan teks Sumpah Pemuda yang amat berpengaruh itu. Dengan sumpah ini, organisasi pemuda ramai-ramai menanggalkan watak kedaerahan mereka dan melebur menjadi satu organisasi: Indonesia Muda. Bung Hatta menyebut peristiwa Sumpah Pemuda itu sebagai ”sebuah letusan sejarah”.

Pada Sabtu dan Minggu itu mahasiswa tahun pertama Rechts Hooge School (Perguruan Tinggi Hukum) ini memang tengah membuat sejarah. Usianya saat itu 25 tahun. Dan seperti diungkapkan Ketua Kongres Pemuda II Soegondo Djojopoespito pada peringatan 45 tahun Sumpah Pemuda, Yamin melakukannya dengan gaya khas anak muda yang ”lebih suka memakai kata-kata muluk” ketimbang mengungkapkan kenyataan.

Kenyataan yang mereka hadapi adalah Belanda masih sepenuhnya menguasai Indonesia pada 1928 itu. Kongres Pemuda itu pun diawasi 24 jam oleh polisi Belanda. Tapi Yamin dan semua pemuda yang berbicara dalam Kerapatan Pemuda ini nekat mengajukan gagasan muluk: tanah yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu: Indonesia.

Menurut Soegondo, Yamin juga lebih mengedepankan imajinasinya sebagai seorang sastrawan. Penulis beberapa kumpulan puisi, juga penerjemah buku William Shakespeare dan Rabindranath Tagore ini, misalnya, menyebut persatuan dan kebangsaan Indonesia adalah hasil pikiran dan kemauan sejarah yang sudah beratus-ratus tahun umurnya. ”Semangat yang selama ini tertidur itu sekarang telah bangun. Inilah yang dinamakan roh Indonesia,” ucap Yamin. ”Ini kata-kata yang bombastis, tapi sebaliknya tampak brilian bagi orang-orang muda yang mendengarnya saat itu,” ujar Soegondo.

Yamin pula yang ”memelintir” fakta peserta kongres demi mendapat pemberitaan luas oleh media massa. Dalam pidatonya, Yamin berkata bahwa ia merasa gembira berbicara di muka persidangan itu, karena para peserta yang hadir datang dari seluruh Indonesia. Ia memberikan kesan seolah-olah pemuda yang hadir dalam kongres itu baru datang dengan menggunakan kapal atau perjalanan darat dari seluruh Indonesia. Padahal utusan kongres yang mewakili daerah kebanyakan datang dari Jakarta dan kota-kota di Jawa. ”Ia lebih mengutamakan efek daripada kebenaran,” ucap Soegondo.

Namun bukan berarti Yamin tak punya gagasan yang utuh. Sejak Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, Yamin mengusulkan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Di depan kongres yang diketuai Mohammad Tabrani itu, Yamin yang pernah bersekolah di Algemeene Middlebare School (semacam sekolah menengah atas bagian sastra Timur di Yogyakarta) menyebutkan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, kata Yamin, bahasa Melayulah yang lambat-laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan.

Tabrani, yang aktif di perkumpulan Jong Java, menolak usul itu. Menurut dia, harus ada satu bahasa persatuan yang sesuai dengan tujuan awal peserta kongres, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. ”Kalau Nusa itu bernama Indonesia, Bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasanya harus disebut Bahasa Indonesia,” ucap Tabrani kala itu. Yamin menerima penolakan tersebut dan sejak itu ia bekerja keras memikirkan resolusi yang tepat, yang bisa diterima dan menyatukan semua kelompok bangsa.

Ihwal bahasa persatuan itu tak hanya disampaikan Yamin saat kongres pertama. Jauh sebelumnya, saat berumur 17 tahun, Yamin yang lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat itu telah menyampaikan gagasannya agar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan orang Sumatera. Gagasan itu kembali dihidupkan ketika ia menghadiri perayaan ulang tahun kelima perkumpulan Jong Sumatranen Bond, di Jakarta pada 1923. Dalam pertemuan itu Yamin menyampaikan sebuah pidato berjudul ”De Maleiche Taal in het verleden, heden en in de toekomst”, yang berarti ”Bahasa Melayu, pada masa lampau, masa sekarang, dan masa depan”.

l l l

Lahir dari keluarga keturunan kepala adat Minangkabau dengan seorang ayah yang bekerja sebagai mantri kopi, Oesman Bagindo Khatib, Yamin mengenyam banyak pendidikan. Di kampung halamannya, anak ketiga dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikannya di Holland Inlander School. Lepas dari HIS, Yamin melanjutkan ke Sekolah Guru di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Ia kemudian hijrah ke Pulau Jawa dan masuk sekolah dokter hewan di Bogor. Merasa tidak berbakat, ia pindah ke sekolah menengah pertanian di Bogor. Di tempat ini pun Yamin belum menemukan minatnya. Ia kemudian hengkang dan menuju Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini, Yamin masuk sekolah menengah atas bagian sastra Timur. Di tempat inilah Yamin menemukan dunianya.

Sejak muda, selain aktif di organisasi, Yamin juga sudah tertarik pada sastra. Ia dikenal sebagai seorang pembaca buku yang tekun. Yamin mempunyai koleksi buku lebih dari 20 ribu buah. Pada umur 18 tahun ia telah melahirkan banyak sajak. Pada 1922, Yamin menerbitkan kumpulan sajak berjudul Tanah Air. Pada 1928, suami Raden Ajeng Sundari Mertoatmodjo (Siti Sundari) ini kembali menulis kumpulan puisi Indonesia Tumpah Darahku.

Yamin pun menguasai ilmu sejarah, bahasa Yunani, Latin, Kaei, Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Belakangan ia menguasai ilmu hukum tata negara setelah meraih gelar sarjana hukum dari Rechts Hooge School di Jakarta, pada 1932.

Di masa awal sekolah hukum inilah Yamin terlibat penuh dalam Kongres Pemuda II. Setelah mengadakan rapat maraton dari Sabtu sore hingga Ahad malam, 28 Oktober 1928, seluruh peserta kongres yang terdiri dari utusan Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan beberapa utusan lain akhirnya menyatakan sepakat dan mencetuskan Sumpah Pemuda.

Rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis Yamin pada sebuah kertas ketika Mr Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sebagai sekretaris, Yamin yang duduk di sebelah kiri ketua menyodorkan secarik kertas kepada Soegondo, sembari berbisik, ”Saya punya rumusan resolusi yang elegan.”

Soegondo membaca rumusan resolusi itu, lalu memandang Yamin. Yamin membalas pandangan itu dengan senyuman. Spontan Soegondo membubuhkan paraf ”Setuju”. Selanjutnya Soegondo meneruskan usul rumusan itu kepada Amir Sjarifuddin yang memandang Soegondo dengan mata bertanya-tanya. Soegondo mengangguk-angguk. Amir pun memberikan paraf ”Setuju”. Begitu seterusnya sampai seluruh utusan organisasi pemuda menyatakan setuju.

Sumpah itu berbunyi:
Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin. Setelah disahkan, ikrar pemuda itu pun menjadi tonggak bersatunya bangsa Indonesia. ”Yaminlah yang mengubah kata Ikrar menjadi Sumpah,” kata sejarawan Anhar Gonggong.

Sejak itu, setiap 28 Oktober, Yamin yang pernah menjabat Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial di masa Soekarno itu selalu diundang hadir dalam peringatan Sumpah Pemuda. Herbert Feith menyebut tokoh yang meninggal pada 17 Oktober 1962 itu sebagai ”seorang ideologis nasionalis yang berada persis di belakang presiden.”

”Dialah penyair yang menemukan formulasi tepat kebangsaan kita,” ujar Mohammad Roem.

Penggagas Kongres Pemuda Pertama

2008-10-31T06:45:00.002+07:00

Lima organisasi pemuda menggagas Kongres Pemuda Pertama 1926. Dengan alasan lebih jauh, Tabrani, ketua kongres, menolak keinginan peserta yang akan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.

DIALAH tokoh penting di balik terselenggaranya Kongres Sumpah Pemuda Pertama 1926. Mohammad Tabrani Soerjowitjitro, wafat pada 1984, tak hanya menggagas munculnya kongres itu, tapi ia juga kemudian menjadi ketuanya.

Saat masih hidup, banyak yang memintanya menuliskan pengalaman dan apa yang diketahuinya perihal kongres, yang kemudian mengantar terjadinya Kongres Pemuda 1928 yang momumental tersebut. Tapi Tabrani selalu menolak.

Sikapnya baru mencair ketika pada 1973, Sudiro, bekas Wali Kota Jakarta, memintanya. Maka Tabrani pun menuliskan pengalamannya dalam buku 45 Tahun Sumpah Pemuda. Buku ini diterbitkan pada 1974 oleh Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. ”Bukan saya angkuh, apalagi takut, melainkan khawatir nanti-nanti berbuat salah,” katanya menjelaskan. ”Sebab, saya tidak memiliki dokumen asli yang lengkap seputar Kongres Pemuda Indonesia Pertama tersebut,” katanya.

Menurut Tabrani, laporan kongres yang berjudul Verslag van Het Eerste Indonesisch Jeugdcongress (Laporan Kongres Pemuda Indonesia Pertama) yang diterbitkan oleh Panitia Kongres telah dimusnahkan Belanda. Ia mengetahui kabar itu ketika tengah bersiap meninggalkan Tanah Air untuk berangkat ke Jerman. ”Jadi tidak sempat mengurusnya.” Tapi, untunglah, sebelumnya ia telah mengirimkan salinan laporan itu ke Museum Pusat dan sejumlah media massa. Pada 1973 Tabrani menemukan dokumen kongres itu di Museum Pusat—kini bernama Museum Nasional. ”Kondisinya sudah memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Tabrani, untuk ”mengelabui” pemerintah Belanda, saat itu ia melakukan sejumlah trik kala kongres. Beberapa orang sengaja ia perintahkan mengobrol dengan kepala polisi rahasia dan sejumlah pejabat Belanda yang hadir. Tujuannya, agar mereka tak sempat menyimak pidato peserta kongres.

Persiapan Kongres Pemuda Pertama dilakukan pada 15 November 1925 di gedung Lux Orientis, Jakarta. Hadir lima organisasi pemuda dan beberapa peserta perorangan. Organisasi itu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Pelajar Minahasa, dan Sekar Roekoen. Tabrani mewakili Jong Java.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan membentuk panitia Kongres Pemuda Indonesia Pertama. Tujuan kongres tersebut, ”Menggugah semangat kerja sama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air kita, supaya dapat diwujudkan dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia, di tengah-tengah bangsa di dunia.” Panitia kongres terdiri atas 10 orang, di antaranya Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule Soulehuwij, Paul Pinontoan, dan Tabrani. Dari sini lantas dibentuk ”panitia inti”. Ketua Tabrani, wakil ketua Sumarto, sekretaris Djamaludin (Adinegoro), dan bendahara Suwarso.

Kongres Pemuda Pertama itu kemudian digelar di Jakarta pada 30 April 1926 hingga 2 Mei 1926. Berbagai persoalan dibahas dalam kongres ini. Bahder Djohan, misalnya, menyampaikan materi ”kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia”. Tapi, lantaran terlambat datang dari Bandung, ”pidato” Bahder akhirnya dibacakan Djamaludin. Adapun Paul Pinontoan membahas peranan agama dalam gerakan nasional.

Dalam kongres yang memakai bahasa Belanda itu dibicarakan pula soal bahasa persatuan. Muhammad Yamin, yang membahas ”masa depan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusastraannya”, menyatakan hanya dua bahasa, Jawa dan Melayu, yang berpeluang menjadi bahasa persatuan. Namun Yamin yakin bahasa Melayu yang akan lebih berkembang sebagai bahasa persatuan. Djamaludin sependapat dengan Yamin.

Menurut Tabrani, peserta kongres saat itu sepakat menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun Tabrani menentang. ”Bukan saya tidak menyetujui pidato Yamin. Jalan pikiran saya ialah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” ujar Tabrani, seperti yang ia tulis dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda.

Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, ”Maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu.” Pendapat ini diterima Yamin dan Djamaludin. Keputusan menetapkan bahasa persatuan itu pun ditunda dan akan dikemukakan lagi dalam Kongres Pemuda Kedua.

Sayangnya, ketika kongres kedua berlangsung, Tabrani dan Djamaludin sedang berada di luar negeri.

Tabrani juga disebut-sebut berperan mengubah rumusan Sumpah Pemuda. Sewaktu disepakati, sumpah itu, terutama butir ketiga, berbunyi: ”menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Rumusan populer sekarang: ”mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

Menurut Keith Foulcher dalam Sumpah Pemuda, Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia (Komunitas Bambu, cetakan II, 2008), pergeseran itu tidak terjadi begitu saja.

Foulcher merujuk pada Kongres Bahasa 1938. Ketika itu, kata Foulcher, Tabrani menyampaikan topik ”Mendorong Penyebarluasan Bahasa Indonesia”. Saat itu ia memberikan argumen bahwa bahasa Indonesia tidak beroposisi terhadap bahasa daerah, tapi merepresentasikan ”Sumpah Kita”. Ia kemudian menyampaikan satu rumusan baru:

Kita bertoempah tanah (sic) satu, jaitoe tanah (sic) Indonesia,
Kita berbangsa satoe, jaitoe bangsa Indonesia,
Kita berbahasa satoe, jaitoe bahasa Indonesia

Tabrani lahir di Pamekasan, Madura, 10 Oktober 1904. Setelah menamatkan pendidikan di MULO Surabaya, dia masuk AMS di Bandung dan kemudian OSVIA, juga di Bandung. Sejak di MULO ia aktif di Jong Java.

Meski menuntut ilmu di sekolah calon pamong praja, Tabrani lebih berminat pada jurnalistik. Pada 1926 ia sudah memimpin harian Hindia Baroe bersama Haji Agus Salim. Selepas Kongres Pemuda Pertama, ia berkeliling Eropa, hingga 1931, mencari pengalaman jurnalistik. Ia, antara lain, mengunjungi London, Berlin, Koln, dan Wina. Sembari membantu koran-koran Belanda, seperti Het Volk dan De Teleraaf. Setelah pulang ke Tanah Air, ia mendirikan Partai Rakyat Indonesia dan menerbitkan majalah Revue Politiek. Beberapa tahun kemudian, ia memimpin harian Pemandangan.

Dalam Kongres Persatoean Djoernalis Indonesia Kelima di Solo 1939, Tabrani terpilih sebagai ketua. Di zaman Jepang, ia memimpin koran Tjahaja di Bandung. Pada zaman Jepang ini pula ia pernah dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Ia disiksa hingga kakinya cacat, pincang.

Lepas dari penjara, Tabrani memimpin Indonesia Merdeka yang diterbitkan Jawa Hokokai. Saat Indonesia merdeka, ia sempat mengelola koran Suluh Indonesia, milik Partai Nasional Indonesia.

Manifesto 1925: Prolog dari Belanda

2008-10-31T06:45:00.001+07:00

Tiga tahun sebelum 1928, para pelajar Indonesia di Belanda menerbitkan Manifesto 1925. Lebih penting dari Sumpah Pemuda.

ANAK-ANAK muda yang bergelora! Dalam setelan jas Barat, dagu mereka sedikit terangkat dengan pandangan mata tajam dan serius. Ini soal harga diri: kesadaran bahwa mereka bagian dari sebuah bangsa yang baru lahir. Selembar foto tua pertengahan 1920-an menggambarkan suasana itu. Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Achmad Soebarjo, Soekiman Wirjosandjojo adalah mereka yang memulai Indonesia di usia yang sangat muda.

Dua di antara anak-anak muda itu suatu hari bertemu. Yang satu, Mohammad Hatta, pada September 1921 baru tiba di Nederland. Yang lain, Nazir Pamuntjak, sudah lebih dulu tinggal di Leiden. Ketika itu Nazir tengah menengok Hatta yang menginap di Tehuis voor Indische Studenten, rumah untuk mahasiswa dari Hindia, di Den Haag.

Ketika itu Nazir baru lulus ujian negara untuk mata kuliah bahasa Yunani dan Latin. Sebentar lagi ia jadi mahasiswa fakultas hukum di Leiden. Ia mengajak Hatta bergabung dengan perkumpulan mahasiswa Hindia di Belanda bernama Indische Vereniging—dibangun bersamaan dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 1908.

”Di sini tak ada lagi inlander,” kata Nazir. ”Bekas ’inlander’ di Hindia Belanda menyebut dirinya dengan nama Indonesier”.

Hatta menyahut senang. ”Kita sekarang, mahasiswa di Nederland, akan mengemukakan Indonesia sebagai nama tanah air.”

l l l

Mohammad Hatta, pemuda Minang kelahiran Bukittinggi, 12 Agustus 1902, saat itu sedang melek-meleknya politik. Sebelum ke Belanda, ia sudah menjadi bendahara di Jong Sumatranen Bonds di Padang dan Betawi—yang pendiriannya digagas Nazir. Setahun sebelumnya, saat masih sekolah di Prins Hendrik Handels School di Betawi, anak rantau ini sudah pernah menulis esai Namaku Hindania! Isinya tentang penyesalan Hindania, seorang janda kaya, yang menyesal kawin dengan Wollandia, suami baru yang mengeruk habis hartanya.

Semangat mudanya bertemu dengan spirit para senior di Belanda. ”Mereka semua tumbuh dan mulai membaca persis ketika sekolah-sekolah di Hindia Belanda begitu gencar dimasuki oleh pandangan kaum liberal yang sedang marak di Tanah Rendah (Netherlands),” kata peneliti Mochtar Pabottingi dalam sebuah artikelnya.

Hatta sendiri menuturkan pengalamannya tinggal di tengah-tengah orang kulit putih itu dengan segar: ”Seakan ada langit baru yang terbuka di atas kepala. Perasaan ’merdeka’ itu menyeruak; membebaskan dari atmosfer sempit dan menyesakkan dari kehidupan kolonial,” kata Hatta, seperti dikutip Mavis Rose dalam Indonesia Free, A Political Biography of Mohammad Hatta.

Mengikuti Nazir, Hatta langsung bergabung dengan Indische saat ia mampir ke Leiden pada September 1921. Enam bulan kemudian, ia menghadiri rapat pergantian ketua antara Dr Soetomo dan Hermen Kartawisastra. Lokasinya berada di lantai dua sebuah kafe. Berbeda dari kebanyakan yang bersekolah di Leiden, Hatta bersekolah di Sekolah Dagang Rotterdam, atau Rotterdamse Handelshogeschool.

Pada malam itulah nama organisasi mereka berubah menjadi Indonesische Vereniging. Saat itu istilah ”Indonesier” dan kata sifat ”Indonesich” sudah tenar digunakan oleh para pemrakarsa politik etis seperti Profesor Van Vollenhoven. ”Sehingga kata ’Indonesia’ menjadi tanah air adalah ciptaan Indonesische Vereniging,” kata Hatta, dalam Memoir yang ditulisnya pada 1979.

Menarik untuk diikuti bahwa saat pertemuan itu berlangsung, Darmawan Mangunkusumo demikian bersemangat dan berkata bahwa mulai saat itu mereka mesti membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederlands-Indie. Tapi Sastromoeljono menyindir dan mengatakan, ”Itu kan teori saja, prakteknya bagaimana?” kata dia, seperti dikutip Hatta.

Sindiran Sastromoeljono—kemudian menjadi hakim dan panitia persiapan kemerdekaan—terjawab. Dalam rapat diputuskan, mereka menerbitkan kembali majalah dwibulanan Hindia Poetra. Hatta pengasuhnya. Disepakati pula, setiap tulisan dalam majalah 16 halaman seharga 2,5 gulden setahun itu tak ada nama pengarang agar, ”isinya mencerminkan pendapat kolektif,” Hatta menulis.

Penerbitan Hindia Poetra itu kemudian menjadi ”praktek” manjur bagi para intelektual muda itu menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam dua edisi pertama, Hatta menyumbangkan kritiknya akan sewa tanah industri gula di Hindia Belanda yang merugikan kalangan tani.

Tapak mereka sungguh berani. Tatkala Iwa Kusumasumantri menjadi ketua (1923), Indonesische mulai menyebarkan ide non-kooperasi, artinya berjuang demi kemerdekaan tanpa butuh kerja sama Belanda. Setahun kemudian, ketika Nazir (1924) memimpin Indonesische, nama majalah Hindia Poetra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Giliran Soekiman Wirjosandjojo yang memimpin (1925), nama Indonesische Vereniging resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia.

Ketika Hatta memimpin, ia menjadi ketua empat tahun berturut-turut (1926-1930)—periode terlama karena sebelumnya setiap ketua hanya menjabat setahun sekali. Ada empat pokok perjuangan yang melandasi mereka: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya. ”Perhimpunan menggabungkan semua unsur itu sebagai satu kebulatan yang belum pernah dikembangkan oleh organisasi lain sebelumnya,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Selama dipimpin Hatta, sosiolog Ignas Kleden memuji tindakannya ”menggalakkan secara terencana” propaganda tentang Perhimpunan ke luar negeri Belanda. Arnold Mononutu dikirimnya ke Paris, Hatta sendiri berangkat ke Biervielle, Prancis, sebagai wakil Perhimpunan dalam Kongres Demokrasi Internasional. Di sini Hatta mendesak sidang menggunakan istilah ”Indonesia” sebagai ganti ”Hindia Belanda”. Ia pergi pula ke Kongres Internasional Menentang Kolonialisme di Brussel, Belgia, di mana Hatta dan Jawaharlal Nehru menjadi anggota badan eksekutif.

Sedang Hatta berada di Samaden, Swiss, dalam undangan Liga Wanita Internasional, ia membaca dari koran Jerman Vorwarts, polisi Belanda menggeledah rumah pengurus Perhimpunan. Dua bulan kemudian, September 1927, ia ditangkap di Den Haag dan dibawa ke penjara Casiusstraat, bersama dengan Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid, dan Nazir Pamuntjak. Tuduhan kepada mereka, menjadi anggota perkumpulan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda.

Salah satu yang dijadikan barang bukti: hubungannya dengan Semaun, tokoh yang dianggap bertanggung jawab terhadap pemberontakan komunis 1926 di Hindia Belanda, dan sejumlah edisi Indonesia Merdeka. Dengan bantuan tiga ahli hukum pro-republik, keempatnya bebas dari semua tuduhan, delapan bulan sebelum Sumpah Pemuda diproklamasikan di Jakarta.

l l l

Dalam salah satu edisi Indonesia Merdeka kala itulah kemudian muncul apa yang disebut sebagai Manifesto 1925. Isinya menyangkut ketegasan sikap: (1) Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri; (2) Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak mana pun dan; (3) Tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai. Seperti juga pleidoi Hatta, tulisan ini, dan semua karangan yang diterbitkan Indonesia Merdeka, kemudian sampai ke tanah air dan secara sembunyi-sembunyi dijadikan bahan bacaan populer.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengutip Sartono Kartodirdjo menyebut Manifesto 1925 itu lebih penting daripada Sumpah Pemuda. Ini karena di dalamnya terdapat tiga prinsip dasar unity (persatuan), fraternity (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan)—terilhami dari semangat revolusi Prancis liberte-egalite-fraternite yang meruah-ruah kala itu.

Tapi, siapa yang menulis manifesto itu? Tak diketahui karena seperti tadi diungkapkan, tak ada byline dalam majalah itu. Namun Indonesia Merdeka mengukuhkan kehendak sekumpulan intelektual muda yang dadanya buncah dengan semangat zaman.

Hatta pulang dari Belanda pada 1932. Ia konsekuen membantu melahirkan republik ini dengan jalan berliku, sebelum memproklamasikannya, dengan Soekarno, pada 1945. Keduanya kemudian ditahbiskan menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Seperti diungkapkannya dalam pleidoi berjudul Indonesia Vrij di hadapan tuan-tuan hakim pengadilan Den Haag 1928, mengutip pujangga Belgia Rene de Clercq:

Er is maar een land,
dat mijn land kan zijn,
Het groeit met de daad,
En die daad is mijn.

Hanya ada satu negara,
yang menjadi negaraku
Ia tumbuh dengan perbuatan,
dan perbuatan itu perbuatanku.

Pemuda yang Mendambakan Indonesia

2008-10-31T06:43:00.001+07:00

80 TAHUN SUMPAH PEMUDA

Mereka mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan persatuan. Mengesampingkan perbedaan suku, warna kulit, dan agama, mereka menggelar pertemuan-pertemuan yang merisaukan penjajah Belanda. Kemerdekaan adalah dambaan mereka.

Anak-anak muda itu menuliskan bagiannya dalam sejarah negeri kita: sebagai pemimpin bangsa, penyair, musisi, atau orang biasa saja. Ada pula yang nasibnya berakhir tragis, tewas di ujung bedil tentara Indonesia, yang kemerdekaannya turut ia perjuangkan.

Nama mereka senantiasa disebut dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda—pada 28 Oktober ini genap 80 tahun. Persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa yang mereka retas menjadi fondasi Indonesia yang kukuh.

USIA mereka masih muda—rata-rata baru masuk 20-an—dan penuh semangat. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memeluk agama yang berbeda-beda. Lantaran mengenyam pendidikan Belanda, mereka kebanyakan fasih berbahasa negeri penjajah itu, selain bahasa daerah masing-masing. Hanya segelintir yang lancar berbahasa Indonesia.

Pada 1920-an itu mereka menjadi anggota berbagai perkumpulan yang bersifat kedaerahan. Jong Java, Jong Sumatra, Jong Bataks, Perkumpulan Kaoem Betawi, Sekar Roekoen Soenda, Jong Celebes, dan Jong Ambon bisa disebut sebagai contohnya. Anggota perkumpulan ini biasanya cuma puluhan orang. Kegiatannya? Urusan sosial dan pelestarian kebudayaan daerah, seperti musik dan tarian.

Dipengaruhi kesadaran yang sama tentang penderitaan dan aspirasi untuk keadilan di era penjajahan, mereka lambat-laun mulai berbicara tentang ”persatuan” dan ”kemerdekaan”. Kerinduan akan terwujudnya kemerdekaan, misalnya, terekam dalam salah satu bait puisi penyair Sanusi Pane—kelak menjadi salah satu peserta Kongres Pemuda I pada 1926.

O, balam tawanan, lihat burung di puncak kayu
Bunyinya riang, berlompat-lompat, bersuka diri
Kebebasan jiwa, kelepasan badan, itulah cita

Beberapa organisasi politik sebetulnya telah berdiri di Tanah Air pada awal 1920-an itu. Organisasi yang memiliki banyak pengikut adalah Sarekat Islam, Boedi Oetomo, dan Partai Komunis Indonesia. Berikutnya pada 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia pimpinan Soekarno.

Tonggak penting dalam pergerakan pemuda dimulai ketika Perhimpunan Indonesia—perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda—menerbitkan Manifesto Politik pada 1925. Ini pertama kalinya mereka dengan tegas berbicara tentang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di antara sesama warga jajahan. Orientasi kedaerahan mulai ditinggalkan dalam manifesto yang kental dipengaruhi semangat revolusi Prancis itu.

Gaung manifesto dengan cepat menyeberangi benua dan sampai ke Tanah Air. Tahun berikutnya, para pemuda dari berbagai perkumpulan dengan tekad bulat menggelar Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres diadakan di Weltevreden (sekarang Gambir) dan dipimpin Mohammad Tabrani Soerjowitjitro dari Jong Java.

Kendati peserta kongres menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di sini mulai dirintis penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sayangnya, penetapan bahasa persatuan itu tertunda karena Muhammad Yamin sebagai penggagas berkukuh menamakan bahasa Melayu. Para peserta akhirnya sepakat menunda penetapan sampai kongres berikutnya.

Setelah Kongres Pemuda I, pemuda tak lagi sungkan melakukan kegiatan lintas perkumpulan. Sering kali mereka mengadakan rapat terbuka alias openbare vergadering yang juga dihadiri anggota organisasi politik, seperti Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia.

Dalam Kongres Pemuda II, yang juga diadakan di Jakarta dua tahun kemudian, tampil pemuda Soegondo Djojopoespito dari Jong Java sebagai ketua panitia merangkap ketua sidang. Tabrani tak lagi hadir karena melanjutkan studi ke Jerman.

Sejumlah nama yang kelak menjadi tokoh nasional hadir dalam pertemuan ini. Ambil contoh Mr Sartono dari Partai Nasional Indonesia, Kartosoewirjo dari Sarekat Islam, dan A.I.Z. Mononutu, yang mewakili Persatuan Pemuda Minahasa. Datang pula pejabat Belanda yang mengawasi jalannya kongres.

Sebelum Soegondo membuka sidang, dibacakan dulu sambutan tertulis dari Ketua Partai Nasional Indonesia Soekarno, pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan Tan Malaka.

Soegondo dikenang sebagai pemimpin sidang yang tangkas. Ketika polisi Belanda memprotes kata ”merdeka” diucapkan seorang peserta kongres, dengan dingin ia berkata, ”Jangan gunakan kata ’kemerdekaan’, sebab rapat malam ini bukan rapat politik dan harap tahu sama tahu saja.” Ucapan itu disambut tepuk tangan riuh peserta kongres.

Kongres yang berlangsung di tiga tempat di Jakarta ini ditutup di Gedung Kramat Raya 106. Hasil penting yang diperoleh kongres ini adalah Sumpah Pemuda. Diputuskan bahwa asas itu wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Di arena itu pula untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Namun, lantaran syair lagu itu banyak mengandung kata ”Indonesia” dan ”merdeka”, untuk mencegah keributan dengan polisi Belanda, Soegondo meminta W.R. Soepratman melantunkan lagu secara instrumental dengan biolanya.

Para peserta kongres begitu bersemangat untuk berbahasa Indonesia, padahal ketika itu sebagian besar belum lancar menggunakannya. Maka, konon, ketika wakil ketua sidang Amir Sjarifuddin menanyakan apakah mereka siap berbahasa Indonesia, hadirin menjawab keras, ”Sikkaap....”

Lewat Sumpah Pemuda, para pemuda telah sepakat melupakan asal yang beragam dan menjadikan diri mereka bagian dari komunitas imajiner Indonesia. Tak ada lagi sekat-sekat bernama suku, agama, atau warna kulit. Bersama-sama pula mereka kemudian mendirikan organisasi Indonesia Muda.

Setelah Kongres Pemuda II, peristiwa yang tak kalah penting untuk diingat adalah Kongres Perempuan yang diadakan 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Peristiwa ini sekarang diperingati sebagai Hari Ibu. Dalam kongres ini, tak kalah oleh mitra lelaki mereka, para perempuan menegaskan semangat persatuan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda, kongres ini menggunakan bahasa Indonesia. Sejumlah perkumpulan perempuan, seperti Wanita Oetomo, Aisjiah, dan Wanita Taman Siswa, menjadi peserta. Bintang kongres adalah Sujatin dan Siti Sundari, yang menggebu-gebu menentang poligami dan perkawinan di bawah umur—isu yang masih relevan sampai kini.

Rangkaian peristiwa bersejarah inilah yang disajikan dalam edisi khusus Sumpah Pemuda kali ini. Untuk menggali informasi lebih dalam, Tempo mengundang sejarawan Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam, serta aktivis perempuan Mariana Amirudin untuk berdiskusi pada Ramadan lalu. Diawali buka puasa bersama, pertemuan dilanjutkan dengan membahas gerakan pemuda pada 1920-an yang saling terkait. Dari Manifesto Politik 1925 sampai Kongres Perempuan 1928. Diskusi ini menjaring nama 10 tokoh yang dianggap paling berperan dalam rangkaian peristiwa itu. Perdebatan berlangsung tajam: apakah peran seseorang lebih penting daripada yang lain? Beruntung mufakat tetap bisa dicapai. Kami tak perlu melakukan pemungutan suara untuk menetapkan nama karena menyadari kebenaran sejarah bersifat relatif.

Sejumlah buku yang dibahas dalam diskusi juga ditampilkan dalam terbitan ini. Beberapa merupakan kumpulan tulisan para pelaku sejarah Sumpah Pemuda. Buku lain mengangkat peran para pemudi yang tak kalah penting dalam mendukung persatuan dan perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

Tempo menggenapi laporan khusus ini dengan reportase ke makam Adolf Bastian di Sudwestkirchhofs Stahnsdorf, Berlin. Etnolog terkemuka Jerman ini dikenal sebagai orang yang tekun merawat penggunaan istilah ”Indonesia” untuk gugusan pulau jajahan Belanda yang semula dikenal sebagai Hindia Timur atau Hindia Belanda. Istilah inilah yang serta-merta dipergunakan para pemuda untuk menyebut negeri yang tercinta. l

Integritas Keuangan Calon Legislator

2008-10-30T16:18:00.000+07:00

Kamis, 30 Oktober 2008 | 14:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Proses verifikasi administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap daftar calon anggota legislatif dari partai politik akan segera berakhir. Sayangnya, di ujung tahapan penting ini, kepentingan publik terkait dengan soal integritas masih belum benar terpuaskan. Integritas keuangan salah satu di antaranya. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Buruknya integritas keuangan calon legislator berarti ancaman bagi akuntabilitas keuangan politik, termasuk dana kampanye pemilu. Di kemudian hari, hal ini juga dapat berekor korupsi.

Dalam bingkai democratic governance, kredibilitas dari seleksi internal partai politik terhadap calon wakil rakyat ikut menentukan keberhasilan pemilu dan kualitas demokrasi. Pemilu, yang secara substansial adalah tahapan perguliran kursi-kursi kekuasaan, sangatlah memerlukan calon-calon yang kredibel, yang dapat mendorong representasi, dan menjunjung nilai-nilai integritas tanpa potensi pengkhianatan kepada publik. Di titik inilah, soal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum para calon diuji. Dalam konteks integritas keuangan, para calon seharusnya bebas dari catatan kriminal. Pernah menjadi tersangka kasus korupsi misalnya. Atau pernah terbukti mengumpulkan harta dari sumber yang tidak jelas dengan cara melanggar hukum. Salah satu syarat integritas yang penting adalah pelaporan kekayaan calon kepada publik.

Integritas rendah

Rendahnya komitmen partai politik dan lemahnya aturan persyaratan calon legislator adalah faktor utama yang membuat daftar calon kali ini memiliki nilai integritas yang rendah. Di bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik memang diberi kewenangan yang besar dan otonom dalam menentukan rekrutmen calon. Prakteknya, proses rekrutmen di tingkat partai politik dilakukan secara tertutup, elitis, dan nyaris tanpa ruang partisipasi publik. Jangankan orang luar partai, kader sekelas anggota parlemen aktif saja tidak memiliki akses atas proses ini.

Proses yang sedemikian oligarkis dan tertutup dapat memunculkan politik dagang sapi. Bukan hal aneh jika para calon ramai membicarakan nomor jadi dan daftar tunggu berdasarkan nilai sumbangan yang harus diberikan. Otonomi kewenangan di dalam undang-undang ternyata bukanlah solusi untuk memandirikan partai politik dalam menata pengkaderan internal. Hal ini justru berbuah penguatan oligarki yang sebelumnya memang telah bersifat laten. Pertanyaannya, bagaimana bisa mendorong persoalan integritas finansial jika masalah "setoran" masih dominan di dalam proses seleksi internal oleh partai politik?

Kondisi partai politik yang oligarkis dan tertutup memunculkan fenomena ketidakpercayaan atas daftar calon legislator yang dihasilkan. Antusiasme dari perubahan sistem pemilihan yang menjadi sedemikian terbuka dan langsung seakan menjadi tidak berarti sama sekali. Ibarat warung yang menyuguhkan dagangan tanpa label layak konsumsi atau kedaluwarsa, dapat dipastikan sepi dari pembeli.

Persyaratan lemah

Selain karena faktor lemahnya komitmen partai politik, nilai integritas yang rendah disebabkan oleh lemahnya persyaratan integritas keuangan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif (UU Nomor 10 Tahun 2008). Pasal 50 undang-undang ini mengatur sangat minimalis persyaratan calon anggota DPR/DPRD, terutama terkait dengan integritas keuangan. Dari 16 persyaratan yang ada (Pasal 50 ayat 1 poin a sampai p) yang menyangkut integritas keuangan hanyalah dua persyaratan, yaitu poin l dan m tentang rangkap jabatan profesional dan rangkap jabatan pada posisi publik.

Persyaratan kandidat seperti disebut di atas menunjukkan kemunduran jika dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif sebelumnya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003). Selain memuat persyaratan terkait dengan rangkap jabatan, Pasal 68 undang-undang ini mengatur keharusan menyerahkan bukti pendaftaran laporan kekayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (ayat 1 poin e), yaitu dalam bentuk fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU.

Penyerahan daftar kekayaan sebagai calon pejabat publik seharusnya bukan barang tabu. Dalam semangat mendorong pemerintahan yang bersih, calon pejabat publik seharusnya tidak perlu risi untuk buka-bukaan terkait dengan kekayaannya. Dengan pelaporan kekayaan, kandidat bisa membuktikan kepada publik bahwa kekayaan yang bersangkutan didapatkan secara wajar dari aktivitas ekonomi yang tidak melanggar hukum. Menjalankan komitmen ini juga sebenarnya dapat menjadi wujud kesediaan kandidat untuk nantinya patuh terhadap kewajiban penyelenggara negara sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasal 6 ayat 3 undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Meretas dilema

Tingginya harapan publik akan pentingnya pemenuhan persyaratan integritas seharusnya terbaca dengan terang oleh Komisi Pemilihan Umum. Kewenangan membuat regulasi untuk setiap tahapan pemilu seharusnya juga berfungsi menambal kekurangan di dalam Undang-Undang Pemilu. Mempersyaratkan laporan kekayaan untuk daftar calon legislator masih dapat dilakukan lewat keputusan KPU. Sekadar bersikap normatif dapat mengancam pemenuhan kualitas pemilu secara substansial.

Inisiatif mendorong integritas finansial seharusnya juga disambut oleh partai politik dan kandidat. Di tengah kondisi ketidakpercayaan yang rendah, partai politik yang memulai inisiatif mendorong kewajiban menyertakan laporan kekayaan sebagai aturan internal akan mendapatkan citra positif di mata pemilih dan dapat mendongkrak suara partai di dalam pemilu. Bagi kandidat, kondisi ini juga dapat digunakan sebagai media kampanye dan alat kompetisi yang ampuh. Inisiatif untuk secara sukarela transparan soal kekayaan tentu akan menjadi sarana memikat publik pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Tentu ini hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang merasa kekayaannya wajar dan bersih. *

Ibrahim Fahmy Badoh, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch

Iklan Politik Obama Menelan Biaya US$ 3 Juta

2008-10-30T16:17:00.000+07:00

Kamis, 30 Oktober 2008 | 12:23

WASHINGTON. Banyak cara yang dilakukan para kandidat calon Presiden Amerika Serikat (AS) untuk memenangkan pertarungan. Kandidat dari Partai Demokrat Barack Obama memilih untuk berkampanye lewat iklan.

Iklan politik tersebut berdurasi 30 menit dan disiarkan pada tiga televisi swasta utama AS seperti CBS, NBC dan Fox, televisi berbahasa Spanyol Univision dan cable channel MSNBC, BET dan TV One.

Ironisnya, wajah John McCain hanya terlihat pada satu televisi nasional, beberapa stasiun lokal, dan pada iklan yang hanya berdurasi selama 30 detik saja.

Iklan politik Obama itu diperkirakan menelan biaya lebih dari US$ 3 juta. Namun sepertinya hal itu tidak sia-sia, mengingat lingkup siarannya yang luas dan menyebar merata di AS.Dalam iklan itu, Obama mengangkat tema bagaimana Amerika saat ini tengah berjuang keras menghadapi guncangan perekonomian. Dia juga memperkenalkan strategi penyelamatan ekonominya sekaligus kebijakan tentang kesehatan, energi dan perang Irak.

“Pemilihan ini merupakan momen yang sangat penting,” jelas Obama dalam iklan informatif yang sering dinamakan infomercial itu.

Iklan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh kandidat AS sejak calon independen H Ross Perot melakukan hal yang sama pada kampanye presiden tahun 1992 silam. Hal ini juga sekaligus menegaskan tentang kondisi keuangan kubu Obama dalam pilpres AS.�

Sekadar informasi saja, McCain hanya mampu mengumpulkan dana publik sebesar US$ 84,1 juta dan penggunaannya pun terbatas. Sementara Obama, pada bulan September saja sudah mampu mengumpulkan dana sebesar US$ 150 juta.

Hal ini yang kemudian dijadikan senjata oleh McCain untuk menyerang kandidat presiden kulit hitam pertama di AS itu. Dalam sebuah interview di CNN, McCain mengkritik bahwa Obama seperti menelan kata-katanya sendiri tentang janji-janji yang ia ucapkan. Bahkan Obama menghambur-hamburkan dana hingga jutaan dolar hanya untuk berkampanye.

“Senator Obama tidak berkata jujur kepada warga AS. Saat ini ia mampu beriklan selama 30 menit dalam infomercial. Padahal sebelumnya, ia mengatakan kepada warga AS bahwa ia tidak mampu melakukan hal itu,” jelas McCain dalam program Larry King Live.

Dalam urusan kampanye, pengeluaran Obama memang jauh telak meninggalkan� McCain. Berdasarkan data dari Center for Responsive Politics, senator Illinois ini sudah mengeluarkan sekitar US$ 190 juta hanya untuk iklan saja hingga 15 Oktober. Sebagai perbandingan, pengeluaran McCain untuk kategori yang sama hanya US$ 76,7 juta saja.

Nah, dalam tiga hari ke depan, Obama akan melakukan road show ke beberapa negara bagian. Hari ini, ia dijadwalkan akan mengunjungi Florida, Virginia dan Missouri. Sedangkan besok dan hari Sabtu, ia akan terbang ke Indiana, Nevada dan Colorado.

Sementara McCain hari ini mengambil perjalanan dengan menggunakan bus ke Ohio dan berhenti di lima kota kecil di negara bagian itu. Meskipun demikian, penasihatnya bilang, mereka juga melakukan antisipasi untuk menghabiskan banyak waktu di Ohio, Florida dan Pennsylvania. “Kami sangat fleksibel dan kita akan lihat dulu seberapa besar kebutuhannya,” jelas campaign director Mike DuHaime.

KPU Umumkan Daftar Caleg Tetap Pemilu 2009

2008-10-30T04:53:00.000+07:00

Shohib Masykur - detikNews

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar calon legislatif tetap (DCT) untuk Pemilu 2009. Total calon legislatif (caleg) dalam DCT mencapai 11.301 orang.

Dari jumlah itu, 7.391 di antaranya laki-laki, sedangkan 3.910 perempuan. Prosentase caleg perempuan 34,60 persen.

Pengumuman ini dibacakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (29/10/2008) malam.

Berikut perincian untuk tiap parpol:

1. Partai Hanura 605 orang (laki-laki 419 dan perempuan 186. Kuota caleg perempuan 30,74 persen).

2. Partai Karya Peduli Bangsa 141 orang (laki-laki 86 dan perempuan 55. Kuota caleg perempuan 39,01 persen).

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 279 orang (laki-laki 154 dan perempuan 125. Kuota caleg perempuan 44,80 persen).

4. Partai Peduli Rakyat Nasional 288 orang (laki-laki 213 dan perempuan 75. Kuota caleg perempuan 26,04 persen).

5. Partai Gerakan Indonesia Raya 396 orang (laki-laki 280 dan perempuan 116. Kuota caleg perempuan 29,29 persen).

6. Partai Barisan Nasional 276 (laki-laki 172 dan perempuan 104. Kuota caleg perempuan 37,68 persen).

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 315 orang (laki-laki 173 dan perempuan 142.
Kuota caleg perempuan 45,08 persen).

8. Partai Keadilan Sejahtera 579 orang (laki-laki 367 dan perempuan 212. Kuota caleg perempuan
36,61 persen).

9. Partai Amanat Nasional 596 orang (laki-laki 419 dan perempuan 177. Kuota caleg perempuan 29,70 persen).

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru 55 orang (laki-laki 35 dan perempuan 20. Kuota caleg perempuan 36,36 persen).

11. Partai Kedaulatan 248 orang (laki-laki 157 dan perempuan 91. Kuota caleg perempuan 36,84 persen).

12. Partai Persatuan Daerah 159 orang (laki-laki 91, perempuan 68. Kuota caleg perempuan 42,77 persen).

13. Partai Kebangkitan Bangsa 398 orang (laki-laki 264 dan perempuan 134. Kuota caleg perempuan 33,67 persen).

14. Partai Pemuda Indonesia 278 orang (laki-laki 182 dan perempuan 96. Kuota caleg perempuan 34,53
persen).

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 115 orang (laki-laki 76 dan perempuan 39. Kuota caleg
perempuan 33,91 persen).

16. Partai Demokrasi Pembaruan 402 orang (laki-laki 238 dan perempuan 164. Kuota caleg perempuan 40,80 persen).

17. Partai Karya Perjuangan 199 orang (laki-laki 131 dan perempuan 68. Kuota caleg perempuan 34,17 persen).

18. Partai Matahari Bangsa 303 orang (laki-laki 180 dan perempuan 123. Kuota caleg perempuan 40,59
persen).

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 50 orang (laki-laki 35 dan perempuan 15. Kuota caleg perempuan 30 persen).

20. Partai Demokrasi Kebangsaan 251 orang (laki-laki 148, perempuan 103. Kuota caleg perempuan 41,04 persen).

21. Partai Republika Nusantara 231 orang (laki-laki 162 dan perempuan 69. Kuota caleg perempuan 29,87 persen).

22. Partai Pelopor 109 orang (laki-laki 68 dan perempuan 41. Kuota caleg perempuan 37,61 persen).

23. Partai Golongan Karya 641 orang (laki-laki 447 dan perempuan 194. Kuota caleg perempuan 30,27 persen).

24. Partai Persatuan Pembangunan 472 orang (laki-laki 345, perempuan 127. Kuota caleg perempuan 26,91 persen).

25. Partai Damai Sejahtera 323 orang (laki-laki 207 dan perempuan 116. Kuota caleg perempuan 35,91
persen).

26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia 173 orang (laki-laki 115 dan perempuan 58. Kuota caleg perempuan 33,53 persen).

27. Partai Bulan Bintang 395 orang (laki-laki 262 dan perempuan 133. Kuota caleg perempuan 33,67 persen).

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 627 orang (laki-laki 405 dan perempuan 222. Kuota caleg perempuan 35,41 persen).

29. Partai Bintang Reformasi 314 orang (laki-laki 187 dan perempuan 127. Kuota caleg perempuan 40,45 persen).

30. Partai Patriot 117 orang (laki-laki 94 dan perempuan 23. Kuota caleg perempuan 19,66 persen).

31. Partai Demokrat 671 orang (laki-laki 450 dan perempuan 221. Kuota caleg perempuan 32,94 persen).

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia 146 orang (laki-laki 99 dan perempuan 47. Kuota caleg perempuan 32,19 persen).

33. Partai Indonesia Sejahtera 317 orang (laki-laki 194 dan perempuan 123. Kuota caleg perempuan 38,80 persen).

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 294 orang (laki-laki 195 dan perempuan 99. Kuota caleg perempuan 33,67 persen).

41. Partai Merdeka 89 orang (laki-laki 58 dan perempuan 31. Kuota caleg perempuan 34,83 persen).

42. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia 101 orang (laki-laki 56 dan perempuan 45. Kuota caleg perempuan 44,55 persen).

43. Partai Sarikat Indonesia 127 orang (laki-laki 82 dan perempuan 45. Kuota caleg perempuan 35,43
persen).

44. Partai Buruh 221 orang (laki-laki 145 dan perempuan 76. Kuota caleg perempuan 34,39 persen).(sho/nwk)

RUU Pemilu Presiden

2008-10-29T17:07:00.000+07:00

Menikmati "Kebaruan" dalam Pemilu 2009

Rabu, 29 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Setelah perdebatan hampir lima jam, pada akhir pekan lalu, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akhirnya disepakati untuk diteruskan ke Rapat Paripurna DPR.

Dalam rapat pleno Panitia Khusus RUU yang ”ditinggalkan” sebagian besar anggotanya itu, hanya materi soal syarat pencalonan dan kewajiban calon terpilih mundur sebagai pimpinan partai politik yang belum disepakati secara bulat sehingga mesti dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Rabu (29/10) ini.

Terdapat sejumlah hal ”baru” dalam RUU tersebut yang bakal kita nikmati pada Pemilu 2009.

Ketentuan kampanye dibuat lebih ketat. Kampanye bentuk rapat umum dihapuskan. Kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah besar masih diakomodasi, dalam bentuk kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh parpol atau gabungan parpol.

Yang baru, rakyat bakal mendapatkan ”tontonan” (jika ”pendidikan politik” dirasa terlalu mewah), yaitu debat antarpasangan calon. Yang disepakati, debat bakal dilaksanakan lima kali, yaitu tiga kali antarcalon presiden dan dua kali antarcalon wakil presiden.

Debat diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Materi debat adalah visi nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mengutip Agus Purnomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, debat akan menjadi sarana yang lebih baik bagi rakyat untuk memilah calon pemimpinnya. Dengan debat antarcalon, antusiasme rakyat untuk memilih calon presidennya akan meningkat.

Dalam undang-undang juga tercantum ketentuan bahwa moderator debat dipilih KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Selama dan sesudah debat, moderator tidak diperkenankan memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun.

”Peringatan” awal sudah disampaikan Pataniari Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang awalnya mengusulkan debat cukup tiga kali saja. Secara teknis, waktu kampanye pemilu presiden-wakil presiden hanya sekitar sebulan sehingga pengaturan waktunya tak ideal jika debat lebih dari tiga kali. Pengaturan untuk tercapainya kualitas lebih penting ketimbang sekadar kuantitas debat.

Penyatuan pemilu

Pansus RUU akhirnya ”gagal” menyatukan penyelenggaraan pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Pada awal pembahasan muncul ide untuk efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun, akhirnya ide itu mentah karena RUU sejak awal telanjur dikonstruksikan bahwa pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif.

Untuk kebutuhan ”koalisi” yang lebih kuat, undang-undang juga mensyaratkan adanya kesepakatan antarpartai politik dan kesepakatan antara parpol atau gabungan parpol dan pasangan calon. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dengan bermeterai cukup. Kesepakatan terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi pasangan calon.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2004, pansus juga menyepakati ketentuan bahwa pejabat negara mesti mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya sejak didaftarkan sebagai calon presiden-wakil presiden. Pejabat negara yang dimaksud adalah menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahkan, juga disepakati bahwa kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Soal partisipasi masyarakat, Pansus RUU tak lagi terfokus pada soal survei dan hitung-cepat (quick count). Partisipasi masyarakat diperluas ke soal sosialisasi kepada pemilih lewat seminar, pelatihan, dan simulasi.

Untuk survei atau hitung-cepat, lembaga pelaksana mesti melaporkan ke KPU mengenai status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologi. Status badan hukum yang dimaksud bisa berupa perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri atau instansi lainnya berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai publikasi hasil survei, jajak pendapat, atau hitung cepat tidak berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang. Sementara hasil hitung-cepat dapat dipublikasikan paling cepat pada hari berikutnya dari hari atau tanggal pemungutan suara. Dalam publikasi juga wajib dicantumkan klausul bahwa hasil hitung-cepat itu bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

Pembahasan ketentuan soal hitung-cepat memang sempat menyita waktu, salah satu penyebabnya adalah pengalaman pada sejumlah pilkada. Mencuat pertanyaan: bagaimana pertanggungjawaban jika hasil hitung-cepat ternyata berbeda dengan hasil resmi KPU dan itu ternyata memancing kerusuhan di masyarakat?

Kebaruan sudah dibuat. Tinggal kita menunggu, akankah Pemilu 2009 lebih bermutu? (Sidik Pramono)

Dua Indonesia, Satu Sumpah Pemuda

2008-10-29T17:00:00.000+07:00

Rabu, 29 Oktober 2008 | 00:32 WIB

Oleh M Fadjroel Rachman

Apa gunanya merayakan 80 tahun Sumpah Pemuda bagi 52,1 juta buruh dan satu juta keluarga nelayan yang masih menerima upah kurang dari dua dollar AS per hari, bagi 13,7 juta kepala keluarga petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektar, bagi 9.427.600 orang penganggur terbuka?

Jadi, apa gunanya Sumpah Pemuda bagi 52,1 juta buruh plus 68,5 juta petani (13,7 juta KK x 5 orang) plus lima juta nelayan (satu juta KK x 5 orang) = 125,6 juta orang ditambah 9.427.600 penganggur terbuka, di mana sebanyak 4.516.100 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Mereka berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari?

Secara sosial-ekonomi, mereka adalah warga negara Indonesia kelas dua. Partisipasi politik mereka disepelekan, hanya diperlukan untuk memilih calon presiden/wakil presiden dari partai politik dan independen (seyogianya dikabulkan Mahkamah Konstitusi agar 171 juta warganegara pemilih memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden 2009 nanti dan seterusnya) serta anggota DPR/DPD/DPRD I/ DPRD II pada tahun 2009.

Diskriminasi sosial-ekonomi

Bila ada 125,6 juta orang ditambah 9.427.600 penganggur sebagai warga negara kelas II, lalu siapa warga negara kelas I secara sosial-ekonomi dan politik? Sepanjang empat tahun terakhir (2002-2006) 40 persen warga negara kelas II hanya menguasai pendapatan nasional sekitar 20,92 persen (2002), 20,57 persen (2003), 20,80 persen (2004), 18,81 persen (2005) dan 19,75 persen (2006), sedangkan 20 persen warga negara kelas satu menguasai pendapatan nasional sekitar 42,19 persen (2002), 42,33 persen (2003), 42,07 persen (2004), 44,78 persen (2005) dan 42,15 (2006) dari Income Distribution by Classification World Bank, BPS, 2002-2006.

Tentu ada segelintir puncaknya, misalnya untuk 40 konglomerat nilai kekayaan mereka 40,1 miliar dollar AS atau rata-rata 1 miliar dollar AS (Forbes Asia 2007, dan Tempo 18 Mei 2008), termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla di urutan ke-30 dengan kekayaan 230 juta dollar AS; Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud 340 juta dollar AS. Dan, yang ada di puncak adalah keluarga Aburizal Bakrie (Menko Kesejahteraan Rakyat) sebesar 5,4 miliar dollar AS. Bahkan, Globe Asia (Mei 2008) menobatkannya terkaya nomor satu di Asia Tenggara dengan nilai 9,2 miliar dollar AS, jauh di atas Robert Kuok (Malaysia), 7,6 miliar dollar AS dan Ng Teng Pong (Singapura), 6,7 miliar dollar AS.

Kemiskinan akut dan ketimpangan sosial-ekonomi (antarpenduduk, daerah, Jawa versus Luar Jawa, serta sektoral) atau diskriminasi sosial-ekonomi. Inilah yang membelah dua wajah Indonesia, wajah 220.963.634 penduduk (BPS, 2004) di wilayah seluas 1.860.359,67 kilometer persegi. Kita memiliki manusia terkaya di Asia Tenggara tetapi juga dihantui kematian tragis empat anak berusia di bawah lima tahun atau balita penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak, Banten (Kompas, 5/2).

Kata Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 sebagai perintis Bank Grameen di Banglades, ”Separuh penduduk dunia (tiga miliar jiwa) hidup dengan 2 dollar AS per hari. Lebih dari satu miliar dari mereka hidup dari pendapatan kurang dari 1 dollar AS per hari. Ini bukan formula perdamaian.” Berarti diskriminasi sosial-ekonomi di Indonesia sekarang juga bukan formula perdamaian.

Sumpah Pemuda

Diskriminasi sosial-ekonomi itu terjadi karena Sumpah Pemuda hanya dimaknai sekadar bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Sekadar merasa bersatu secara kolektif dari sekelompok manusia sebagai sebuah keluarga besar (Gustavo de las Casas, Foreign Policy, 2008). Bila Sumpah Pemuda dimaknai ala kadarnya, nama Indonesia dapat saja lenyap seperti sebelum sebutan antropologis tahun 1850, ketika JR Logan memerlukan sebuah nama untuk menyebut penduduk serta kepulauan yang membentang antara benua Australia dan Asia.

Indonesia bukan sekadar kata, tetapi kumpulan makna dan cita-cita yang dipilih dengan kesadaran historis. Dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945, setidaknya ada tiga makna tak terpisahkan yang merupakan upaya abadi manusia yang dikukuhkan founding mothers and fathers kita, yaitu emansipasi sosial dan emansipasi individual.

Makna praktis-visioner Indonesia itu berupa: Pertama, pembebasan nasional; Kedua, pembebasan sosial; Ketiga, pembebasan individual.

Makna pembebasan nasional dipertanyakan hari ini bila aset strategis sumber daya alam kita tak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, sebagian besar hanya memperkaya korporasi global yang beroperasi di Indonesia, Untuk apa pembebasan nasional bila tidak diikuti pembebasan sosial dan individual, bila tidak menjamin setidaknya lima hak dasar warga negara (hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), bukankah lebih baik bangsa-bangsa pembentuk Indonesia berpisah, menciptakan demokrasi dan kesejahteraannya sendiri-sendiri?

Pilihan strategis untuk melakukan nasionalisasi selektif dan pajak progresif merupakan upaya menciptakan Indonesia tanpa kemiskinan, meminimalkan diskriminasi sosial-ekonomi yang membelah wajah Indonesia. Diskriminasi sosial-ekonomi itu pula yang menyumbang hancurnya solidaritas nasional di Indonesia: 69,5 persen (lemah), 27,0 persen (kuat), 3,5 persen (tidak tahu) karena tak ada toleransi antargolongan (kaya-miskin): 73,1 persen (lemah), 23,7 persen (kuat), 3,2 persen (tidak tahu) dari Jajak Pendapat Kompas 21-23 Mei 2008.

Regenerasi kepemimpinan nasional 2009 dan 2014, terutama kepada kaum muda-progresif, nanti hendaknya memberi makna Sumpah Pemuda sebagai pembebasan nasional, pembebasan sosial, dan pembebasan individual. Bila tidak, benarlah ucapan Bung Hatta, ”Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi, revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.”

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

Dilema Pisowanan Ageng

2008-10-29T16:58:00.000+07:00

Rabu, 29 Oktober 2008 | 00:30 WIB

Oleh B Hestu Cipto Handoyo

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2008, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar perhelatan akbar, Pisowanan Ageng.

Peristiwa ini bisa dikatakan sebuah perhelatan demokrasi karena secara serempak masyarakat DIY bersama-sama sowan Sang Raja untuk mengutarakan keinginan dan aspirasinya, yakni meminta kesediaan Sang Raja untuk dicalonkan menjadi presiden RI tahun 2009.

Manifestasi demokrasi

Dalam sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat, Pisowanan Ageng merupakan sarana bagi rakyat Yogyakarta untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dahulu Pisowanan Ageng merupakan wujud ”hak” pepe, di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke Alun-alun Utara Yogyakarta dan berjemur diri di panas terik matahari. Tindakan pepe dilakukan hingga Sultan datang menemui mereka dan menanyakan apa dan mengapa mereka melakukan laku pepe.

Cara santun masyarakat Yogyakarta dalam menyampaikan keluh kesahnya ini menjadi ajang pertemuan dialogis antara Sang Raja dan rakyatnya. Hal ini menunjukkan, sejak lama konsep demokrasi sudah ditradisikan dalam kehidupan komunal masyarakat Yogyakarta di bawah kekuasaan rajanya meski corak pemerintahan bersifat feodalistik.

Pisowanan Ageng pada 28 Oktober 2008 dan melibatkan berbagai komponen masyarakat di DIY jelas merupakan manifestasi kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat. Manifestasi ini tidak lagi mengindahkan prosedur yang dikenal selama ini. Masyarakat tanpa dibatasi sekat- sekat aturan menyampaikan aspirasi kepada Sultan Hamengku Buwono X. Tanpa harus diwakili berbagai kekuatan sosial politik atau aliran dan golongan, masyarakat serantak menyampaikan aspirasi kepada Ngarsa Dalem HB X.

Melalui Pisowanan Ageng, demokrasi yang secara prosedural selalu dimanifestasikan dalam bentuk representative democracy (demokrasi perwakilan) oleh masyarakat Yogyakarta telah dinafikan. Dengan cara seperti ini, masyarakat Yogyakarta telah memberi pelajaran amat berharga tentang demokrasi yang berbasis kultural. Selain itu, Pisowanan Ageng juga menunjukkan, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi prosedural secara tidak langsung menjadi tak berdaya dalam mencalonkan seseorang menjadi pemimpin republik ini.

Masyarakat Yogyakarta seolah tak peduli hiruk-pikuk pembahasan RUU Pemilihan Presiden yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di antara fraksi (wakil parpol di DPR) tentang syarat pencalonan presiden yang berkisar antara 15 persen hingga 20 persen perolehan suara parpol di parlemen.

Dilema

Meski demikian, jika Pisowanan Ageng yang intinya menghendaki Ngarsa Dalem HB X bersedia dicalonkan menjadi presiden RI dikaitkan RUU Keistimewaan DIY, maka ini menimbulkan dilema tersendiri.

Pertama, menyangkut aspirasi masyarakat Yogyakarta tentang RUU Keistimewaan DIY menghendaki Kepala Daerah DIY melekat dalam diri Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika aspirasi masyarakat Yogyakarta ini disetujui DPR, Ngarsa Dalem HB X harus memilih, apakah tetap menjadi Gubernur Kepala DIY atau mengikuti kehendak masyarakat Yogyakarta dalam Pisowanan Ageng itu. Pilihan ini harus dilakukan Ngarsa Dalem karena secara normatif sistem pemerintahan yang demokratis tidak dikenal rangkap jabatan dalam diri seseorang dalam tampuk kepemimpinan negara. Tidaklah lazim jika seorang gubernur merangkap presiden.

Kedua, jika ternyata Ngarsa Dalem HB X memilih bersedia dicalonkan menjadi presiden RI dan dalam pemilihan ternyata beliau menang, konsep yang menghendaki kepala daerah Istimewa Yogyakarta melekat dalam diri Sultan menimbulkan konsekuensi yuridis di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus ada suksesi kepemimpinan. Dengan demikian, tradisi suksesi kepemimpinan di Kesultanan meninggalkan pakem tradisional yang telah ”membeku”. Pergantian Sultan terjadi jika Sultan tidak mampu melaksanakan tugasnya atau mangkat dan digantikan keturunannya.

Berdasar dilema yang melingkupi aspirasi masyarakat Yogyakarta dalam Pisowanan Ageng itu, maka masyarakat Yogyakarta harus mengambil sikap tegas, khususnya terkait posisi Ngarsa Dalem HB X, apakah tetap dipertahankan sebagai Kepala Daerah di Yogyakarta atau ”diikutkan” percaturan Pemilihan Presiden 2009, dengan bermacam konsekuensinya.

Hal ini menunjukkan, dengan Pisowanan Ageng 28 Oktober 2008 sebenarnya masyarakat Yogyakarta dihadapkan ujian tentang ketegasan komitmennya yang selama ini terus dikumandangkan untuk berjuang mempertahankan Keistimewaan Yogyakarta dengan menitikberatkan pada kepemimpinan di DIY.

Pendek kata, dengan Pisowanan Ageng itu, diakui atau tidak, aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta terasa ambigu. Di satu sisi menghendaki Ngarsa Dalem HB X ditetapkan sebagai Kepala Daerah, di sisi lain dicalonkan menjadi presiden RI. Jika terpilih, harus menentukan salah satu dari dua jabatan politik itu. Pilihan berat harus diambil Ngarsa Dalem HB X.

B Hestu Cipto Handoyo Dekan Fakultas Hukum UAJY; Direktur Eksekutif Parliament Watch Yogyakarta

Modal Kejayaan Indonesia

2008-10-28T21:25:00.000+07:00

Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:39 WIB

Oleh Aloys Budi Purnomo

QUO res cumque cadant, stat semper linea recta! Biarpun semua roboh, tetaplah di garis lurus! Menurut YB Mangunwijaya, ungkapan itu merupakan semboyan raja-raja Ligne.

Semboyan yang sama bisa memotivasi keindonesiaan yang sedang berjuang mengatasi keterpurukan. Inilah yang mungkin mendasari pernyataan Presiden Yudhoyono sebagaimana dilansir dalam berita jalan MetroTv (26/10/2008 pukul 16.45), ”Presiden: Indonesia bertekad menjadi negara maju, dengan perkokoh kemandirian bangsa, memacu daya saing bangsa, dan membangun peradaban bangsa”.

Tekad menjadi negara maju memperkuat kemandirian, memacu daya saing, dan membangun peradaban bangsa tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus memotivasi tindakan.

Tekad itu senada dengan seruan Prof Dr Ichlasul Amal (1998) saat mengajukan gagasan demi membangun strategi dan upaya menyusun agenda politik dalam reformasi, ”There is an urgent need not only to critize the past, but even more so to plan the future!”

Modal keindonesiaan

Keindonesiaan kita dibangun para founding father dengan tiga modal utama yang tidak boleh diabaikan siapa pun yang sedang dan akan memimpin republik.

Pertama, keindonesiaan sekarang ini dibangun dengan modal hati yang mampu mendengar, ikut terlibat, dan merasakan penderitaan rakyat yang pada masa itu tertindas penjajah asing.

Para founding father bahkan rela menderita secara pribadi maupun bersama keluarga dan kelompok. Mereka tidak gentar menghadapi penderitaan bersama rakyat. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi nyata berjuang.

Kedua, para pendiri republik dengan segala upaya mengembangkan intelegensi yang tinggi. Karena itu, mereka mampu menyerap segala yang baik dan bijak dari berbagai budaya dunia, entah dalam tingkat regional Asia, internasional Eropa, maupun Amerika, bahkan benua lain.

Daya intelegensi tinggi membuat mereka peka terhadap tanda-tanda zaman dan menggunakannya sebagai modal untuk membangun cita rasa keindonesiaan. Aspek intelegensi tinggi nan cerdas ini tidak ditunggangi kemaruk kekuasaan, apalagi mencari keuntungan diri, keluarga, maupun kelompoknya.

Tujuan mereka satu: membangun kesatuan, keutuhan, dan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa merdeka dan mandiri!

Jalan damai

Modal ketiga yang tidak kalah penting dan harus dikembangkan adalah menempuh jalan damai. Para pemuda yang mewariskan momentum ”Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928” untuk bangsa ini bergerak membangun jalan damai. Mereka tidak mengandalkan kekerasan dalam memikirkan masa depan Indonesia.

Mereka mengedepankan persatuan dan kesatuan. Itu sebabnya mereka berseru satu tanah air, tanah air Indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; satu bahasa, bahasa Indonesia.

Mereka mengutamakan jalan damai kesatuan dan persatuan, bukan kekerasan. Kalaupun terpaksa terlibat kekerasan dengan lawan, ia dipakai untuk menghayati hak membela diri, bukan untuk sekadar menyerang lawan dan menghancurkan pihak lain.

Agaknya, para founding father republik ini sadar. Keadaan yang dihadapi memang penuh kekacauan, kekerasan, dan penindasan dalam konteks feodalisme asing. Namun, mereka tidak kehilangan pedoman etis untuk mengedepankan sikap moral eling lan waspada.

Kearifan spiritual-kultural Ronggowarsita merasuki sepak terjang mereka bahwa sabegja- begjane wong kang lali, isih begja wong kang eling lan waspada. Sebahaagia-dan-merasa-beruntung mereka yang lupa masih akan bahagia-dan-beruntung mereka yang tetap sadar dan waspada.

Justru karena eling lan waspada, mereka terlibat penderitaan rakyat dan tidak mau mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat. Karena eling lan waspada, mereka peka terhadap penderitaan rakyat dan berjuang demi rakyat.

Maka, benarlah ungkapan yang dikutip Jürgen Moltmann (1986) bahwa kelupaan menuntun (manusia) menuju pembuangan (kehancuran); (sedangkan) sikap sadar dan waspada mempercepat keselamatan (kesejahteraan).

Agaknya, para pemimpin dan para calon pemimpin bangsa ini perlu memahami betul modal keindonesiaan yang diwariskan para pendiri republik. Jika demikian, seburuk apa pun situasi kondisi bangsa ini dalam perspektif mana pun, kita akan tetap maju di jalan lurus menuju masa depan Indonesia yang maju dan jaya!

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan

Republik Kaum Muda

2008-10-28T21:16:00.000+07:00

Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:39 WIB

Oleh Yudi Latif

Dalam sejarah Indonesia, ide tentang republik (res publica) pertama-tama diperjuangkan oleh kaum muda.

Ide sentral dari republikanisme adalah penemuan kerangka solidaritas politik yang mampu melayani kepentingan umum sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang mengalami ragam perbedaan. Proyek republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam gelanggang republik.

Dalam konteks Indonesia, landas pacu (launchpad) cita-cita republikanisme ini adalah Sumpah Pemuda. Setelah aneka pergerakan etno-religius gagal menyatukan berbagai keragaman posisi, determinasi dan aliran ke front perjuangan bersama (historical bloc), terbitlah kesadaran baru di kalangan pemuda-pelajar dari berbagai daerah untuk mengakui komunitas impian bersama: bangsa Indonesia.

Dalam kerangka kebangsaan Indonesia ini, solidaritas kewargaan tidak didasarkan kesamaan etnis atau keagamaan, tetapi pengakuan hak yang sama atas dasar kesatuan tumpah darah (territorial conception of citizenship): tanah air Indonesia.

Untuk memperkuat solidaritas kewargaan di antara berbagai gugus kebangsaan itu, diperlukan sarana komunikasi politik. Suatu trajektori baru dalam kesadaran nasional memerlukan penarikan batas antara dunia penjajah dan yang terjajah dalam dunia simbolik. Dalam hal ini, para pemuda-pelajar yang terbiasa bertutur dalam bahasa ibunya (bahasa daerah) dan bahasa intelektualnya (Belanda) berkomitmen untuk menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia.

Maka, Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun, datang dengan etos kreatif. Seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind, etos kreatif bersendikan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko sehingga memiliki keberanian untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik (Margaret Boden, 1962).

Demikianlah, khitah pergerakan politik kaum muda terletak pada etos kreatifnya. Manakala elemen-elemen kemapanan menyeru pada ”kejumudan” dan ”ego sektoral”, kaum muda menerobosnya dengan menawarkan ide-ide progresif dan semangat republikanisme. Etos kreatif kaum muda inilah yang mengantar Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.

Elan kreatif kaum muda

Setelah 80 puluh tahun Sumpah Pemuda dicetuskan, krisis nasional dan global yang ditimbulkan elemen-elemen kemapanan, sekali lagi memanggil elan kreatif kaum muda. Sejauh menyangkut pemulihan ekonomi, Richard Florida dalam The Rise of the Creative Class telah melukiskan secara baik peran esensial kreativitas. Bahwa pusat pertaruhan ekonomi saat ini tidak seperti pada transisi dari era pertanian ke industri yang mengandalkan input fisik (tanah dan tenaga manusia), tetapi bersandarkan intelegensia, pengetahuan, dan kreativitas. Kreativitas manusialah satu-satunya sumber daya yang tak terbatas. Negara-negara dengan creative capital yang tumbuh baik, seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Irlandia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, terbukti memiliki daya saing perekonomian yang lebih kuat.

Isu utamanya di sini, bukan human capital dalam arti konvensional yang hanya diukur berdasarkan pendidikan formal, tetapi pada pemuliaan daya-daya kreatif lewat penyediaan ekosistem yang baik bagi pengembangan kreativitas. Ekosistem kreativitas yang baik merupakan sinergi dari ketersediaan teknologi, talenta, dan toleransi (3T)—dengan tiadanya hambatan bagi ragam ekspresi budaya.

Adapun pelaku utama ekonomi kreatif (the creative economy) tak lain adalah anak- anak muda dengan etos kreatif yang kuat. Itu sebabnya mengapa dalam perekonomian global hari ini, banyak pengusaha sukses yang tumbuh dari orang-orang berusia muda.

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia terhambat ekosistem yang tidak kondusif akibat kebijakan dan perilaku politik yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum republikanisme. Hal ini bermula saat jagat politik yang dikuasai kaum tua lebih dikendalikan logika kemapanan yang melanggengkan kejumudan ketimbang logika pembaruan yang menumbuhkan kreativitas.

Pemblokiran elan-kreatif kaum muda sebagai pengawal cita-cita republikanisme membuat kekayaan dan keindahan negeri tak sebanding martabat bangsa: kekayaan alam tak membawa kemakmuran, kelimpahan penduduk tak memperkuat daya saing, kemajemukan kebangsaan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagaman tak mendorong keinsafan berbudi.

Pelopor politik Indonesia

Karena itu, jagat politik Indonesia harus mengalami kembali proses creative destruction lewat kepemimpinan kaum muda. Kaum muda adalah pelopor politik Indonesia. Mereka pula yang memiliki otentisitas untuk mengembalikan ke rel yang benar. Kaum muda dituntut merobohkan kelaziman politik yang merasionalisasi kepentingan individu untuk dibayar oleh irasionalitas kehidupan kolektif. Politik harus kembali ditempatkan sebagai usaha resolusi atas problem kolektif dengan pemenuhan kebajikan kolektif.

Pada peristiwa Sumpah Pemuda, creative destruction itu didorong semangat nasionalisme negatif-defensif dalam rangka menghadapi musuh dari luar. Creative destruction hari ini harus didorong semangat nasionalisme positif-progresif dalam rangka mengaktualisasikan potensi dan talenta-talenta terbaik bangsa.

Hanya dengan memuliakan potensi kreatif kaum mudalah, Indonesia bisa meraih kejayaannya.

Yudi Latif Pengasuh Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (Pekik) Indonesia

Menunggu Sumpah Generasi "Nongkrong"

2008-10-28T21:14:00.000+07:00

Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:40 WIB

Oleh I Basis Susilo

Judul artikel ini adalah tajuk ”Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi” oleh Budiman Sujatmiko di FISIP Universitas Airlangga, Rabu (22/10/2008). Budiman Sujatmiko adalah salah satu tokoh mahasiswa paruh kedua dasawarsa 1990-an.

Kuliah Tjokro adalah kegiatan serial bulanan sejak Mei lalu untuk menandai beberapa peristiwa istimewa tahun ini: 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 Tahun Sumpah Pemuda, dan 10 Tahun Reformasi. Kuliah Tjokro telah menghadirkan beberapa narasumber, seperti Prof Amien Rais, Dr Mochtar Pabottingi, Dr Makmur Keliat, Dr Pratikno, dan Dr Yudhi Latief. Digagas dan dikelola secara kreatif oleh dosen-dosen muda dan mahasiswa FISIP Unair, Kuliah Tjokro hampir selalu dipenuhi mahasiswa dan kalangan muda di Surabaya.

Topik Kuliah Tjokro sengaja diambil untuk menyindir sekaligus menantang generasi muda saat ini, apakah bisa mengambil posisi dan berperan seperti generasi muda tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1978, dan 1997. Tantangan itu didasari kenyataan bahwa di permukaan generasi muda saat ini kelihatan santai dan lebih memilih nongkrong di kafe atau pinggir jalan daripada serius memikirkan bangsa. Bahkan cangkrukan di Jawa Timur amat populer sampai diangkat menjadi program JTV.

Optimistis

Padahal, kini, krisis dan kegelisahan dirasakan masyarakat dan bangsa. Reformasi telah mengakhiri rezim otoriter di negeri kita. Namun, dalam era reformasi, kelihatan demokrasi tak begitu menjamin adanya kualitas dan kapasitas sistem serta kepemimpinan politik yang lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan, ada beberapa yang mulai memikirkan dan mencoba kembali ke Orde Baru. Dari luar, neoliberalisme menekan dan merongrong kedaulatan kita.

Ada hal menarik saat moderator bertanya kepada peserta yang bertanya, apakah mereka optimistis atau pesimistis tentang bangsanya? Semua anak muda itu tegas menjawab, optimistis. Hanya satu yang pesimistis, itu pun peserta yang hampir pensiun.

Jawaban optimistis itu juga mewakili sikap panitia yang juga orang-orang muda sehingga tidak memilih kata ”menanti”, tetapi ”menunggu.” Dibanding kata ”menanti,” kata ”menunggu” lebih menunjukkan optimisme dan kepastian.

Jawaban optimistis kaum muda yang sering nongkrong dan cangkrukan itu mengingatkan kita pada kalimat-kalimat mantra. Bahwa tiap zaman punya pelakunya sendiri-sendiri. Bahwa sejarah berjalan terus. Bahwa zaman terus berganti menuntut manusia untuk menjawabnya. Tiap zaman menyodorkan peran tertentu bagi para pelaku di atas panggung sejarah. Bahwa kerap sekali, bahkan tiap kali, sejarah menuntut peran pelaku yang harus berani. Bahwa keberanian kerap mampu mengatasi krisis sejarah. Dan, umumnya, kaum mudalah yang mau ambil risiko menjadi pelaku pemberani itu!

Tradisi berpikir kritis

Tentu kita harus realistis. Untuk bisa berperan seperti itu kaum muda harus mempunyai kualitas memadai. Menurut Mattulada (1975) generasi muda harus mampu ”melihat fajar sebelum orang sempat melihat cahaya matahari”. Menurut dia, generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran esensial yaitu sebagai transformator nilai-nilai generasi terdahulu ke generasi berikut dan merintis berbagai perubahan dalam rangka dinamisasi kehidupan dalam peradaban yang sedang berjalan.

Menurut Sarwono Kusumaatmadja (1976), generasi muda harus mempunyai konsepsi tentang keinginan untuk masa depan dan berbuat sesuatu untuk mengatasi krisis zamannya. Jika tidak, secara sosiologis generasi muda tidak ada. Yang ada hanya gerombolan anak muda yang pandai meniru dan meneruskan teladan orangtuanya, baik atau buruk.

Selama ini ada tiga pendapat keliru tentang peran dan dinamika generasi muda.

Pertama, kualitas kepemimpinan generasi muda muncul setelah ada peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik memang bisa mendorong proses berpikir, bersikap kritis, dapat menggalang solidaritas antarsesama dan rakyat. Namun, yang penting sebenarnya bukan pengalaman traumatik, tetapi proses berpikir dan bersikap kritis.

Kedua, pendapat bahwa penggalangan solidaritas antarsesama dan rakyat adalah penting. Pengalaman mengajarkan, generasi muda kita bersikap tegas secara elitis. Mereka tidak sempat menggalang dukungan dari rakyat banyak dan mereka tidak menunggu waktu untuk mencari legitimasi dari masyarakat luas.

Ketiga, ada pendapat, generasi muda tidak boleh nongkrong atau cangkrukan. Sebagai penerus bangsa harus serius menghayati hidup. Padahal, secara sosiologis, gejala dan gaya hidup itu selalu ada dalam setiap generasi muda. Kapan pun, di mana pun, mereka punya dunianya sendiri dengan idola dan gaya hidup. Anak muda tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1978, 1997 pun begitu. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan!

Yang terpenting adalah bagaimana menyediakan, memelihara, dan menumbuhkan di kalangan generasi muda, tradisi berpikir, bersikap kritis dan menggalang solidaritas di antara generasi muda itu. Sambil menunggu sumpah baru generasi muda kita.

I Basis Susilo Dekan FISIP Universitas Airlangga

Mampukah Selebriti Menjadi Pengumpul Suara?

2008-10-28T20:52:00.000+07:00

Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:33 WIB

Oleh M Zaid Wahyudi

Upaya partai politik menjadikan para pelaku dunia hiburan, mulai dari pemain sinetron/film, penyanyi, pembawa acara, model, hingga pelawak, sebagai calon anggota legislatif adalah untuk mendulang perolehan suara. Namun, apakah para pesohor di dunia hiburan itu benar-benar mampu menjadi pengumpul suara yang efektif?

Pada era Orde Baru, artis hanya dimanfaatkan sebagai pengumpul massa yang diharapkan mampu ditransformasikan menjadi dukungan suara. Namun, mereka tidak disiapkan menjadi anggota lembaga perwakilan seperti saat ini.

Sejak era pemilihan langsung dimulai, baik pemilu legislatif yang mengarah ke sistem proporsional, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah, popularitas pelaku dunia hiburan dianggap mampu mendongkrak perolehan suara bagi partai atau calon pimpinan eksekutif dan legislatif. Anggapan itu ternyata tidak selamanya benar.

Pemilu 2004, dengan sistem proporsional terbuka terbatas, menempatkan sejumlah selebriti sebagai anggota DPR. Namun, dukungan perolehan suara mereka ternyata jauh dari harapan.

Partai Demokrat, yang saat itu pertama kali ikut pemilu, menempatkan pelawak Nurul Qomar (Komar), mantan Puteri Indonesia Angelina Sondakh, dan model Chandra Pratomo Samiadji Massaid (Adji Massaid) sebagai anggota DPR. Namun, mereka rata-rata hanya mampu mengumpulkan 31.000-44.000 suara atau 13-18 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) yang berkisar 230.000-250.000.

Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf) yang maju dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat mengumpulkan 28.000 suara atau 13 persen BPP. Marissa Haque yang maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten memperoleh 65.000 suara atau 28,8 persen BPP.

Jika dikonversikan dengan ketentuan baru untuk pemilu mendatang, yaitu caleg terpilih minimal memperoleh 30 persen suara BPP atau ditentukan dengan nomor urut, selebriti yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2004-2009 itu tidak akan terpilih. Hal yang menyelamatkan mereka hanyalah nomor urut mereka dalam daftar caleg yang berada di nomor urut jadi.

Meskipun demikian, ada pula artis yang memperoleh suara cukup signifikan, yaitu Nurul Arifin, yang maju melalui Partai Golongan Karya. Saat itu ia memperoleh 81.566 suara atau 34 persen dan menjadi yang terbanyak untuk partainya di daerah pemilihan Jabar VI. Namun, karena berada di urutan ketiga dan partainya hanya memperoleh dua kursi di daerah itu, Nurul gagal menjadi anggota DPR.

Dalam konteks pemilu kepala daerah, ternyata popularitas mereka sebagai selebriti tidak juga menjamin kesuksesan untuk memperoleh dukungan rakyat. Pemain film/sinetron Dede Yusuf yang menjadi Wagub Jabar dan Rano Karno yang terpilih sebagai Wakil Bupati Tangerang adalah contoh selebriti yang berhasil. Sedangkan pemandu kuis Helmy Yahya yang sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan penyanyi dangdut Saipul Jamil yang pernah maju sebagai Wakil Wali Kota Serang adalah contoh yang gagal.

Namun, keberhasilan Dede dan Rano tidak dapat dikatakan sepenuhnya karena popularitas mereka. Dede didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal memiliki basis massa kuat di wilayah perkotaan Jabar dan pendukung partai yang solid. Sedangkan Rano berpasangan dengan incumbent Bupati Tangerang yang cukup mengakar di masyarakat dan mesin politik PDI-P.

Panik

Pada Pemilu 2009, partai masih berlomba-lomba memanfaatkan artis sebagai pengumpul suara. Partai yang paling banyak mencalonkan artis adalah PAN.

Koordinator Divisi Advokasi dan Pelatihan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Tommi A Legowo menilai tindakan parpol mencalonkan artis ibarat berjudi. Tidak ada jaminan perekrutan artis sebagai caleg akan memenangkan partai, sama halnya jika partai merekrut caleg yang bukan artis.

Peluang terpilihnya artis sebagai caleg sama besarnya dengan peluang caleg dari latar belakang lain, baik politisi, pengusaha, maupun mantan pegawai negeri sipil dan mantan anggota TNI/Polri.

Dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, menambahkan, perekrutan artis oleh parpol menunjukkan kepanikan partai untuk meningkatkan perolehan suaranya di tengah ancaman parliamentary threshold sebesar 2,5 persen jumlah kursi DPR. Partai yang kurang melakukan kaderisasi tidak akan yakin kadernya mampu mendongkrak citra partai yang sudah sangat rendah di mata sebagian besar masyarakat.

ANALISIS POLITIK

2008-10-28T20:50:00.001+07:00

Para Perebut Masa Depan

Selasa, 28 Oktober 2008 | 02:55 WIB

Oleh EEP SAEFULLOH FATAH

Pepatah klasik mengatakan bahwa hidup memang bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi hanya bisa dijalani dengan melangkah ke depan. Peristiwa sejarah pun, tutur sejarawan Taufik Abdullah, suatu ketika menjadi penting bukan lantaran apa yang terjadi pada saat sang peristiwa berlangsung, melainkan karena apa yang mengikutinya kemudian.

Dalam kerangka semacam itulah, menurut saya, peristiwa 28 Oktober 1908 selayaknya kita posisikan. Benar bahwa peristiwa itu—bersama dengan Manifesto Politik 1925 yang dibuat oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda—telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi keindonesiaan. Benar bahwa generasi kita sekarang mesti berterima kasih untuk langkah genius para pemuda 80-an tahun lampau itu yang telah menegaskan prinsip persatuan, persamaan, kesetaraan, dan kemerdekaan sebagai sukma Indonesia.

Namun, peristiwa itu menjadi penting dan bermakna manakala dalam masa-masa sesudahnya kita bisa mengelola Indonesia dengan mendamaikan berbagai paradoks kebangsaan.

Persatuan Indonesia mesti ditegakkan tanpa mencederai keberagaman. Persamaan mesti diwujudkan bukan sebagai hadiah dari negara bagi tiap orang, melainkan hasil perjuangan orang per orang dalam kompetisi sehat. Kesetaraan terbangun di tengah tegaknya keadilan.

Kebesaran Sumpah Pemuda 1928 (dan Manifesto Politik 1925) pun tidak ditandai oleh kemeriahan ingatan kita atas peristiwa pada masa lampau itu, melainkan oleh pembuktian sukses kita mengelola bangsa majemuk pada hari-hari ini. Pada titik ini, ada baiknya kita mendaftar sejumlah kekeliruan yang berpotensi membikin kita gagal.

Selama ini, berindonesia lebih kerap kita pahami sebagai titik berangkat, bukan sebagai alamat yang kita tuju. Indonesia kita tempatkan sebagai sesuatu yang sudah selesai, bukan sesuatu yang sedang digapai. Akibatnya, Indonesia yang definisinya sudah final itu melahirkan tuntutan bagi setiap bagian di dalamnya—individu, komunitas, dan lokalitas—untuk menyesuaikan diri dengan ”formula besar” bernama Indonesia.

Kekeliruan sikap dasar itu menjadi ibu kandung dari kekeliruan berikutnya: penyeragaman dan sentralisasi. Penyeragaman dan sentralisasi dipandang sebagai mantra, formula paling ampuh untuk mengelola Indonesia. Anasir-anasir kecil dari bangsa tak diperkenankan tumbuh membentuk karakternya karena dipandang sebagai ancaman bagi rumusan Indonesia yang sudah selesai, final.

Alih-alih dipahami sebagai aset bagi kemajuan kolektif, keberagaman pun kerap disalahpahami sebagai ancaman. Alih- alih dipandang sebagai mekanisme yang penuh manfaat, otonomi individu, komunitas, dan lokalitas kerap kali dipercaya sebagai penggerus integrasi.

Kekeliruan-kekeliruan mendasar itulah yang memfasilitasi musim kering sejarah yang cukup panjang dalam kehidupan kebangsaan kita. Dari baliknya terbangunlah manusia-manusia Indonesia dengan karakter-karakternya yang khas.

Sentralisasi mengajari kita berserah diri kepada pemilik otoritas di pusat-pusat kuasa politik dan ekonomi. Sentralisasi mendidik kita untuk menjadi ”penunggu”, bukan ”penjemput” masa depan.

Penyeragaman mengubur toleransi dan mendidik kita menjadi pemaksa kehendak. Penyeragaman membikin kita kehilangan kekayaan kebangsaan yang terpokok: semangat merebut kemajuan melalui ”kebenaran” yang tersebar dan tak tunggal. Penyeragaman mendidik kita mematikan karakter dan menggantinya dengan topeng- topeng palsu kebersamaan.

Suka atau tidak, kita masih mewarisi kekeliruan-kekeliruan di atas beserta segenap konsekuensi kebudayaannya yang sungguh serius. Demokratisasi yang gegap gempita selama sekitar satu dasawarsa terakhir memang telah membikin kita menjadi demokrasi elektoral yang sibuk dengan segenap tata cara bernegara yang rumit dan makan ongkos.

Pada tataran ini, kemajuan- kemajuan besar memang kita raih. Namun, mesti diakui bahwa demokratisasi itu masih harus bergulat dengan agenda pembugaran budaya seusai kekeliruan-kekeliruan gawat dalam musim kering sejarah panjang itu.

Kelompok kreatif

Namun, sejarah kita tentu saja tak sepenuhnya berupa cerita kelam. Dalam setiap zaman selalu tumbuh sedikit orang yang melawan. Merekalah yang oleh Arnold Toynbee, sejarawan Inggris yang masyhur itu, disebut sebagai ”minoritas kreatif”.

Mereka memiliki energi besar di tengah masyarakat yang sudah kepayahan, punya gagasan- gagasan besar di tengah lingkungannya yang tersesat, dan terus memelihara daya hidup yang menyala-nyala di tengah masyarakat yang sudah putus asa.

Merekalah yang sesungguhnya menjadi perebut masa depan itu. Mereka memosisikan dirinya bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama. Mereka memelihara optimisme tentang Indonesia yang gilang-gemilang ketika banyak orang di sekitarnya lebih senang mengolok-olok bangsanya sendiri sebagai kapal yang hendak karam.

Pembaca, pada 28 Oktober ini ada baiknya kita becermin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara para perebut masa depan itu.

EEP SAEFULLOH FATAH, Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Kemenangan Telak PDIP di 4 Pilkada Jateng

2008-10-28T07:26:00.000+07:00

Setelah memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah belum lama ini, kemarin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyapu bersih empat pilkada yakni di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Bahkan boleh dikatakan kemenangannya sangat telak dengan perolehan suara yang besar. Kebetulan tiga diantaranya, yang maju dari partai berlambang banteng mencereng ini, adalah incumbent yakni Bupati Karanganyar Rina Iriani, Bupati Magelang Singgih Sanyoto dan Bupati Tegal Agus Riyanto. Memang sudah diprediksikan meskipun di banyak daerah pejabat lama bisa kalah.

Melihat angka perolehan suara sementara dan hasil perhitungan cepat yang dilakukan, kemenangan yang diraih amat meyakinkan. Di Karanganyar, pasangan Rina-Paryono yang diusung PDIP, PAN dan PKS mengantongi sekitar 62 persen suara. Di Kabupaten Magelang lebih telak lagi karena Singgih Sanyoto-Zaenal Arifin yang dicalonkan PDIP,PKB, PAN dan PD berhasil memperoleh dukungan tidak kurang 81 persen. Sementara itu pasangan di Kabupaten Tegal Agus Riyanto-Hery Soelistyawan dari koalisi PDIP-PPP memperoleh lebih 42 persen. Dan di Kota Tegal Ikmal Jaya-Habib Ali dari PDIP, PPP, PKS dan PD pun meraih sekitar 70 persen.

Inilah putaran terakhir pilkada yang digelar di provinsi ini sebelum pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009. Seperti diketahui tidak boleh ada pilkada di tahun depan sehingga semua harus diselesaikan tahun ini. Dan kemenangan PDIP di empat kabupaten/kota tersebut harus diakui semakin memantapkan posisi partai pemenang pemilu 2004 untuk Jawa Tengah tersebut. Apalagi dalam pilgub PDIP juga berhasil menang satu putaran dengan perolehan suara di atas 40 persen. Dengan perolehan angka yang cukup mencolok maka tidak ada yang harus dengan dua putaran. Padahal di Kota Tegal calonnya lima pasang dan Kabupaten Tegal empat pasang.
Fenomena kemunculan calon perseorangan sudah nampak di dua daerah yakni di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Tetapi nampaknya baru sebatas pembelajaran politik karena dukungan yang diperoleh relatif kecil. Sebaliknya calon dari partai besar seperti PDIP yang didukung oleh beberapa partai semakin tidak terbendung. Kendati banyak analisis yang menyebutkan tidak ada kaitan yang sangat erat antara pilkada langsung dengan partai politik namun setidaknya hasilnya akan sangat mempengaruhi citra partai terutama yang menang. Di banyak tempat incumbent memang lebih mudah unggul asalkan tidak ada catatan buruk selama menjabat.

Menjadi pertanyaan, apakah semua ini akan mencerminkan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009? Setidaknya ada situasi yang menunjukkan ke arah itu yakni kemantapan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu di basis utamanya yakni Jawa Tengah. Tentu tidak ada yang bisa menjamin hasilnya nanti dan juga kalaupun menang tak akan bisa telak seperti itu. Karena kompetisi antarpartai politik situasinya berbeda. Petanya pun tidaklah sama. Apalagi sekarang diikuti oleh 44 partai sementara partai-partai utama juga berupaya keras. Pecahan PDIP yakni Partai Demokrasi Pembaruan pun akan berkiprah untuk pertama kalinya.

Suhu politik di provinsi ini akan menghangat dengan adanya pemilu legislatif maupun pilpres. Ketua Umum PDIP Megawati akan maju yang tentunya juga akan mengharapkan bantuan dari kepala daerah baik gubernur maupun bupati /walikota yang berasal dari partainya. Kita meminta tak ada politisasi yang diluar batas kewajaran karena pemimpin daerah sudah bukan lagi milik partai atau golongan tertentu. Justru sebaliknya yang diharapkan dampak positifnya yakni kestabilan dan kelancaran jalannya pemerintahan mulai provinsi sampai ke tingkat desa karena gubernur dan banyak pejabat di daerah berasal dari partai yang sama.

Kemenangan 4 Pilkada Jadi Modal di Legislatif

2008-10-28T07:22:00.001+07:00

SEMARANG- Kemenangan jago PDI-P di empat pilkada, yakni Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Magelang, dan Karanganyar membuat partai bersimbol kepala banteng moncong putih itu makin mantap menghadapi pemilu legislatif (pileg) 2009. Ketua DPD PDI-P Jateng Murdoko menyatakan, kemenangan calon partai yang diusung dalam pilgub maupun pilkada akan menambah rasa percaya diri kader partai.

’’PDI-P Jateng menargetkan bisa meraup 35% suara pada Pemilu 2009 atau meningkat 4% dibanding Pemilu 2004. Kami yakin target itu akan terpenuhi. Karena pilkada gubernur dan bupati/walikota sebenarnya adalah test case bagi kekuatan PDI-P menghadapi pemilu,’’ kata Murdoko,

Menurutnya, hasil optimal di empat pilkada Jateng ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan kader partai. Sebagai kader, dia merasa bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada rakyat yang mempercayai pasangan calon yang diusung PDI-P, untuk memimpin wilayah daerah bersangkutan selama lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Jateng itu menyatakan, tak ada strategi khusus untuk memenangkan pemilihan kepada daerah secara langsung tersebut. Yang dilakukan partai mirip dengan strategi yang dilakukan saat menghadapi Pilgub Jateng 2008 dan akhirnya dimenangkan pasangan calon yang diusung PDI-P yakni Bibit waluyo-Rustriningsih.

’’Dalam pemilu langsung, setiap kecamatan ada person yang bertanggung jawab untuk memenangkan. Perkembangan setiap waktu juga harus dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga sampai dengan DPP,’’ kata Murdoko.

Faktor yang tak kalah penting dalam menghadapi pilkada, kata dia, kader PDI-P tidak melihat figur calon yang diusung. Tapi lebih melihat pada partainya. ’’Ternyata dengan memberi penjelasan supaya tidak melihat ke figur tapi ke partai, akan memunculkan kebersamaan diantara kader sehingga tak ada perpecahan di tubuh partai,’’ ujar Murdoko. (H7,H37-46)

Pilkada Cermin Pemilu Legislatif?

2008-10-28T07:20:00.000+07:00

28 Oktober 2008
Oleh Ari Pradhanawati

SM/Maulana F

JAWA TENGAH telah menutup pelaksanaan pesta demokrasi dengan aman, lancar dan damai sejak Pemilu 2004, Pilgub 2008, dan Pilkada di 35 kabupaten/kota sejak 2005-2008 di tengah pasang surutnya perkembangan demokrasi di Indonesia yang kurang jelas arahnya.

Ketidakjelasan arah itu seperti munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berubah-ubah tentang incumbent dan calon perseorangan, terbitnya UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, revisi UU No 32/2004 menjadi UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan akhirnya rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihannya.

Keberhasilan Jawa Tengah menyelenggarakan pemilu/pilkada tidak semata-mata peran KPU Jawa Tengah, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, pemerintah daerah dan DPRD, tetapi kerja seluruh rakyat sehingga layak menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain.

Berbicara mengenai keberhasilan pilkada di Jawa Tengah, banyak pihak berharap hasil perolehan suara dalam pilkada akan menjadi pijakan bagi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, 9 April 2009. Tetapi kita lupa antara pilkada dan pemilu legislatif (pileg) berbeda.

Hal itu dapat dilihat dari fenomena politik, yaitu angka partisipasi masyarakat cenderung menurun. Pemilu 2004 untuk pileg sebesar 82,89%, pilpres I sebesar 80,01%, pilpres II sebesar 79,96%, sedangkan partisipasi Pilgub 2008 sebesar 58,46 %, dan partisipasi pilkada di kabupaten/kota sejak 2005-2008, paling rendah di Kabupaten Pati 51,78%.

Enggan Memilih

Menurunnya partisipasi masyarakat menurut Darmanto Yatman (Permana, 2007: 109) karena elite politik lebih memikirkan kekuasaannya dan saling silang wacana hanya untuk menunjukkan egoismenya, sehingga rakyat enggan lagi memilih. Apalagi kalau pilihannya masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya ini akan merugikan perkembangan demokrasi di negeri ini.

Sikap apatis pemilih dapat disebabkan pula oleh alasan yang bakal menang adalah calon-calon yang sudah pernah memimpin dan sudah ketahuan kelemahan-kelemahannya (Pradhanawati, 2007: 67).

Dalam pilkada, peran parpol sangat besar terutama pada saat mengusung pasangan calon dan sangat dimungkinkan terjadi koalisi antarparol karena tergantung perolehan kursi di DPRD (15%). Kemudian parpol atau gabungan parpol berusaha menggerakkan mesin politiknya semaksimal mungkin bersama pasangan calon yang diusung. Maknanya, satu pasang calon dikampanyekan oleh banyak pihak, sehingga perolehan suara hanya terfokus pada kandidatnya saja.

Adapun dalam pileg, calon legislatif (caleg) yang diajukan sangat banyak, tergantung dari daerah pemilihan (dapil) dan kuota kursinya. Jawa Tengah terdapat 10 dapil untuk DPR dan DPRD, serta 181 dapil di seluruh kabupaten/kota. Jumlah maksimal caleg yang boleh diajukan setiap parpol di setiap dapil 12 orang dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Pemilu 2009 yang diikuti 38 parpol nasional dan 8 parpol lokal (khusus NAD) dengan aliran-aliran politik yang berbeda-beda, dapat mengubah perilaku pemilih. Dapat dipastikan pemilih akan bersikap lebih rasional dalam menjatuhkan pilihannya, misalkan berdasarkan pertimbangan kesamaan agama, identifikasi kepartaian, kedekatan dengan caleg, kalkulasi untung-rugi ataupun pertimbangan lainnya.

Apabila perilaku pemilih di Jawa Tengah dalam pilkada masih konsisten, perolehan suara PDI-P di Pilgub Jawa Tengah 2008 dan di 25 Pilkada Kabupaten/Kota 2005-2008 dapat diandalkan. Namun substansi antara pilkada dan pileg tentu tidak sama, khususnya dalam memperoleh suara.

Penekanan pilkada lebih pada satu pasangan calon saja yang diusung parpol atau gabungan parpol tanpa melihat aliran politik. Misalnya, Pilkada di Kabupaten Magelang, PDI-P berkoalisi dengan Partai Demokrat, PAN dan PKB, sedangkan dalam pileg, penekanannya lebih ke parpol (ingat ada 38 parpol yang berkompetisi) dan calegnya (jumlahnya bervariasi).

Dengan demikian mesin partai dan caleg harus tetap bekerja maksimal, misalnya caleg harus mengkampanyekan dirinya dan parpolnya dan tidak bisa hanya mengandalkan perolehan suara pada pilkada saja apabila ingin memperoleh suara yang signifikan yaitu 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Persamaannya, perolehan suara/kursi di DPR nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk mengajukan calon presiden (capres) dan perolehan suara/kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.

Sekalipun hasil pilkada dengan pileg dapat dikatakan tidak signifikan karena penekanannya berbeda, bagaimana pun mesin parpol sudah bergerak, mau tidak mau, parpol sangat tergantung pada caleg yang sudah diajukan dan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan diumumkan 31 Oktober 2008, apakah sudah sesuai dengan selera rakyat?(46)

— Penulis adalah Dosen FISIP Undip Semarang

SILENT REVOLUTION”: Media dan Kekuatan Parpol Menuju Pemilu 2009

2008-10-27T14:40:00.000+07:00

Dalam empat tahun terakhir terekam kecenderungan yang mengarah pada perubahan peta kekuatan partai politik. Kekuatan elektoral partai lama cenderung stagnan atau menurun. PDIP dan Golkar cenderung stagnan atau tidak mengalami kemajuan elektoral secara berarti. Sementara PKB, PPP, dan PAN adalah partai lama yang cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, Demokrat dan PKS cenderung mengalami kemajuan.

Sementara di antara partai-partai baru, hanya Gerindra yang tampil sebagai kekuatan elektoral baru yang berarti dan muncul dalam waktu yang relatif cepat. Kalau tidak ada perubahan strategi dan intensitas sosialisasi dari partai-partai di lama, maka sejumlah kecenderungan ini akan berlanjut hingga Pemilu 2009.

Survey ini menemukan bahwa stagnasi, penurunan, dan peningkatan kekuatan elektoral berbagai partai tersebut terkait erat dengan gejala menguatnya peran media massa menggantikan fungsi organisasi partai politik dalam menjangkau calon pemilih. Inilah “silent revolution”, revolusi diam-diam, yang sedang terjadi dalam kompetisi antar partai di Indonesia, yang dicerminkan oleh munculnya televisi sebagai medium utama penyebaran informasi politik dan sebagai medium persuasi paling massif. Organisasi partai semakin kehilangan relevansi sebagai saluran sosialisasi politik.

Akibatnya, hanya partai yang mampu mengakses media secara sistematik tampil lebih kompetitif dibanding partai yang tak mampu mengakses media.

Evaluasi terhadap SBY menjelang Pilpres 2009

2008-10-27T14:31:00.001+07:00

Untuk sementara, hingga September 2008, evaluasi calon pemilih pada SBY belum sampai pada kemungkinan untuk menjatuhkannya dari kursi presiden. Sepanjang empat tahun terakhir, bila pemilu presiden diadakan, SBY dan
Mega akan masuk ke putaran kedua, dan kemungkinan pada putaran kedua
SBY akan kembali terpilih. Pada September 2004, belum ada calon yang bisa mendekati Mega, dan apalagi SBY. Kekuatan alternatif belum mengalami kemajuan secara berarti. Prabowo satusatunya yang mengalami kemajuan, tapi masih terlalu jauh di bawah Mega
dan SBY. Masih harus kerja keras dengan melipat-lipatkan segala kekuatannya untuk mengejar SBY dan Mega.Tapi upaya yang sama, minimal seimbang, sedang dilakukan SBY, sementara Mega belum melakukan upaya itu. Bila Mega tidak mampu mengimbangi gerakan Prabowo, kemungkinan ia akan disalib Prabowo di putaran pertama.

Kalau dibandingkan dengan pengalaman menjelang pemilu Presiden 2004, kekuatan calon jauh lebih cair dan lebih seimbang waktu itu. Jarak Mega dan penantang barunya, SBY, dalam 9 bulan menjeleng pemilu 2004 hanya sekitar 8%. Mega waktu itu tidak pernah mencapai angka 20%. Sekarang, berbeda. Jarak antara penantang baru SBY, baik Prabowo, Wiranto, maupun Sultan, cukup jauh. Pemilih lebih terkonsentrasi pada
dua calon, SBY dan Mega. Namun demikian, posisi SBY belum aman. Kekuatannya sangat tergantung pada kinerjanya dalam 9 dan setahun ke depan, khususnya kinerja dalam bidang ekonomi.

Rasa Kebangsaan 1928

2008-10-27T14:10:00.000+07:00

Senin, 27 Oktober 2008 | 00:29 WIB

Oleh Armada Riyanto CM

Saat revolusi fisik belum pecah, Indonesia tidaklah sunyi. Tahun 1928 dideklarasikan sebuah kesadaran revolusioner, ”cita rasa sebagai bangsa”. Rasa kebangsaan adalah energi kebersatuan yang memungkinkan tercipta negara bangsa baru, Indonesia.

Jauh dari ingar-bingar ritual upacara, ”Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928 sebenarnya merupakan produk rapat demi Kongres Pemuda Indonesia kedua.

Ada tiga kali rapat utama yang dilakukan di gedung berbeda-beda. Ketiga gedung itu sudah biasa dipakai untuk pertemuan kaum muda. Rapat pertama (Sabtu malam, 27 Oktober) berlangsung di Gedung Pemuda Katolik (Katholieke Jongelingen Bond) di Waterlooplein (Jalan Lapangan Banteng). Rapat kedua (Minggu pagi, 28 Oktober) di Gedung Bioskop ”Oost Java” di Medan Merdeka Utara. Ketiga (Minggu malam, 28 Oktober) di Indonesissche Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106 (Parakitri T Simbolon, Menjadi Indonesia, Jakarta: Kompas, 2006, 695). Konon dalam satu dua sidangnya ada pula sambutan tertulis dari Soekarno, Tan Malaka, dan lainnya.

Motivasi

Kongres Pemuda Indonesia Kedua ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, seolah tidak mengandaikan konteks pergumulan sebelumnya. Kongres Kedua merupakan kelanjutan yang pertama dengan maksud tunggal, agar berbagai perhimpunan kepemudaan dapat berikhtiar menggalang persatuan yang lebih kokoh. Desakan untuk bersatu dipicu oleh hukuman pembuangan dr Tjipto Mangoenkoesoemo oleh pemerintah kolonial. Sebelum berangkat, dr Tjipto berkirim surat ke Soekarno agar bertekun untuk berkorban, berkorban, dan berkorban bagi kemerdekaan Indonesia (Lih. Ibid. 682).

Soekarno menindaklanjuti pesan dr Tjipto dengan melakukan perundingan bersama pimpinan kaum muda lain di Bandung sampai terbentuk ”Permoefakatan Perhimpoenan-perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia” (PPPKI) yang merupakan federasi PSI, PNI, BO, Pasoendan, Soematranen Bond, Kaoem Betawi, dan lainnya.

Semangat dan kehendak untuk bersatu ini kian menemukan motivasi setelah mereka mendengar kabar, para pemimpin Indonesia di Nederland (Hatta dan kawan-kawan) dibebaskan.

Serangkaian peristiwa ini mendorong para pemuda Indonesia mengadakan rapat-rapat untuk merencanakan Kongres Pemuda Indonesia II pada bulan Oktober. Terbentuklah panitia: Soegondo (ketua), Djoko Marsaid, Yamin (Jong-Sumatranen Bond), Amir Sjarifuddin (Jong-Batak), Djohan M Tjai (Jong-Islamieten Bond), Katjasoengkono (Pemoeda Indonesia), Senduk (Jong-Celebes), J Leimena (Jong-Ambon), dan Rohjani (Pemoeda Betawi).

Kongres 26-28 Oktober ternyata sebuah pertemuan akbar, dihadiri 750 orang. Uniknya, peserta tidak hanya dari putra-putri pribumi, tetapi juga dari keturunan China, bahkan Belanda.

Sidang pertama di Gedung Pemuda Katolik membahas tema persatuan Indonesia. Saat itu diperdengarkan pidato M Yamin berjudul Persatoean dan Kebangsaan Indonesia. Pidato ini mendapat tanggapan baik, di antaranya Kartosoewirjo yang mendukung pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia.

Tema Sidang kedua lebih praktis, yaitu bagaimana ”kebangsaan” Indonesia diwujudkan secara nyata dalam pendidikan. Ki Hadjar Dewantara tidak bisa hadir. Rekannya, Sarmidi Mangoensarkoro, menguraikan visi dan teknik-teknik pendidikan untuk anak-anak bumiputra.

Sidang ketiga mengurai tema ”patriotisme” yang mengatasi suku, agama, ras, dan ideologi. Pembicaranya beragam: Ramelan, Islam, dari Kepanduan Sarekat Islam; Theo Pangemanan, Kristen, dari Kepanduan Nasional; dan Mr Sunarjo dari Persaudaraan Antarpandoe Indonesia.

Lalu Wage Rudolf Supratman, seorang Kristen, memperkenalkan lagu ciptaannya tanpa lirik (guna menghindari ketersinggungan pemerintah kolonial) dengan instrumen biola ditemani Dolly Salim (putri Haji Agoes Salim), seorang Muslim, yang memainkan piano. Saat itu suasana Kongres larut dalam alunan nada indah mengharukan. Kelak nada-nada itu akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia.

Hampir gagal

Kongres II Oktober 1928 sebenarnya ”hampir gagal” karena tidak mencapai ”kesepakatan politik” untuk membentuk sebuah organisasi pemuda. Yamin, misalnya, sejak awal tidak pernah setuju peleburan berbagai organisasi politik. Tetapi, larut malam, Yamin (sekretaris) menyodorkan secarik kertas kepada Soegondo, ketua Kongres, berisi kalimat ”kebersatuan tekad hati.”

Kertas itulah draf dari apa yang kelak dikenal ”Sumpah Pemuda”, yaitu bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat itu lantas menjadi entry point peradaban baru, yakni kedalaman rasa kebangsaan Indonesia.

Dari perhelatan Kongres Pemuda Oktober 1928, kita belajar sebuah kedalaman makna, apa artinya menjadi bangsa. Seperti diajarkan Mahatma Gandhi, rasa kebangsaan tidak lain adalah rasa kemanusiaan. Artinya, dalam rasa kebangsaan, yang ada adalah solidaritas, perdamaian, kebersatuan, kesetiakawanan, kerja sama, tekad hati menatap masa depan yang lebih cemerlang.

Cita rasa semacam ini mengatasi sekat-sekat kesukuan, kepercayaan, kepentingan golongan ras, juga ortodoksi ajaran agama atau ideologi maupun tradisi kultural. Kecemerlangan ”rasa kebangsaan” 1928 dengan demikian bukanlah milik masa lampau. Milik kita juga. Saat ini.

Armada Riyanto CM Rektor STFT Widya Sasana, Malang

Tantangan Berat Nasionalisme

2008-10-27T13:39:00.000+07:00

Kemiskinan, Korupsi, dan Kepentingan
Golongan Ancaman bagi Nasionalisme

Senin, 27 Oktober 2008 | 02:13 WIB

Jakarta, Kompas - Fenomena positif pascatumbangnya Orde Baru adalah pergulatan untuk membentuk nasionalisme kerakyatan yang lebih unik, yang lebih mencerminkan kondisi bangsa ini.

Namun, pada saat bersamaan, ancaman terhadap keberagaman terlihat dari semakin menguatnya politik aliran dan dominasi kaum mayoritas.

Demikian topik yang mengemuka dalam perbincangan dengan sejarawan dari Universitas Negeri Padang Mestika Zed, Ketua Program Magister Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta St Sunardi, penggerak pendidikan kebinekaan dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sutan Iskandar Muda Sofyan Tan di Medan, pemimpin Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan seniman teater Butet Kartaredjasa tentang refleksi 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional.

St Sunardi menilai, saat ini dimensi nasionalisme menjadi lebih rumit daripada sekadar kesamaan sejarah, suku, bangsa, atau budaya.

”Namun, globalisasi dan nasionalisme tidak harus saling mematikan. Buktinya, negara-negara yang terdepan dalam menyemarakkan globalisasi justru punya nasionalisme tinggi. Sebut saja Amerika Serikat atau Jepang.”

Rakyat membutuhkan nasionalisme yang lebih konkret daripada itu, yaitu jaminan keamanan, kesejahteraan, dan masa depan. Namun, sejumlah kebijakan pemerintah justru bertolak belakang dengan nasionalisme: investasi asing yang berlebihan, dan tidak diseimbangkan dengan kebijakan yang memihak perekonomian rakyat.

Praktik otonomi daerah juga mencerminkan kemunduran nasionalisme karena dilakukan dengan semangat kesukuan ”hanya putra daerah yang boleh jadi pemimpin”.

Sejarawan Mestika Zed mengemukakan, nasionalisme yang kedodoran terlihat dari semangat para politisi yang individualistis dan terjebak dalam kepentingan ekonomi, seperti urusan balik modal, pencitraan saat kampanye, dan pengabaian kepentingan publik.

Rumah besar nasionalisme

Ketua Dewan Pembina Yayasan Sutan Iskandar Muda Sofyan Tan mengemukakan, kesenjangan yang tajam antara si kaya dan si miskin menjadi ancaman rumah besar kita: nasionalisme. Karena itu, membahas nasionalisme tanpa berbicara tentang kesejahteraan adalah omong kosong.

Perjuangan nasionalisme Indonesia kini adalah memperkecil kesenjangan kesejahteraan agar tak muncul perpecahan. Salah satu akar persoalan kemiskinan adalah merajalelanya korupsi.

Kiai Haji Abdul Muhaimin menilai nasionalisme yang dibangun para pendiri bangsa—dalam konteks pengakuan dan penghargaan atas keberagaman—tetap relevan hingga saat ini.

”Konflik yang sepertinya ditunggangi agama, menurut saya, sering kali sebenarnya ditunggangi kepentingan politik, ekonomi, dan subyektivitas individu,” katanya.

Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta itu menyatakan, setiap komponen bangsa seharusnya memberikan ruang yang memadai kepada setiap kelompok tanpa memperhitungkan besar kecilnya massa. Perbedaan teologi harus didialogkan supaya tetap memberikan kontribusi kepada negara.

Butet Kartaredjasa mengemukakan kekhawatirannya tentang krisis dan kondisi berbangsa kita. Ia menyebut sejumlah kasus yang mencederai semangat kebinekaan, seperti sidang kasus Monas yang diwarnai insiden dan rencana penetapan Undang-Undang Pornografi yang terkesan memaksakan kehendak.

Semangat kebinekaan dan keberagaman seharusnya dihayati kembali dan masyarakat harus bisa bersikap kritis dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan mudah terjebak dalam semangat golongan atau kelompok apa pun. ”Intinya, masyarakat harus yakin dengan landasan founding father dalam mendirikan negara ini,” ujar Butet.(ANG/ENY/IRE/ENG/PRA/ WKM/ART/NDY/JON)

Prospek Partai-Partai Islam dalam Pemilu 2009

2008-10-26T06:55:00.001+07:00

Oleh Burhanuddin Muhtadi

Terapi Pemimpin

2008-10-25T11:08:00.001+07:00

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:37 WIB

Rhenald Kasali

Belakangan ini makin banyak kita saksikan pemimpin yang ”sakit”. Setiap kali tidak terpilih sebagai pejabat publik, perilaku-perilaku buruk dipertontonkan kepada publik, mulai dari mengancam (bunuh diri, menyerang, dan mengerahkan massa) sampai mengacaukan. Bahkan, pada level presiden yang bergantian pun saling tak bertegur sapa.

Bahasa-bahasa negatif, penuh ancaman, sinis, dan sebagainya ditiru di mana-mana. Dengan mudah orang-orang yang kalah mengevaluasi dan memberi nilai pada kepemimpinan orang yang terpilih dan seakan-akan merekalah guru besarnya.

Penyakit seperti ini sering tidak dirasakan karena yang merasakan tidak enak bukan penderita, tetapi masyarakat yang dipimpin. Penderita itu adalah pemimpin dan calon pemimpin. Mereka semua telah mewarnai perubahan, yaitu perubahan destruktif dan problematik. Untuk menjadikan Indonesia lebih baik diperlukan leadership therapy. Mungkin terapi ini bukan untuk pemimpin, tetapi perlu bagi para calon pemimpin masa depan.

”Leadership therapy”

Kata leadership therapy pertama-tama diperkenalkan Anna Rowley yang direkrut Microsoft sebagai psikolog untuk menerapi para eksekutifnya. Saat itu Rowley dilibatkan untuk menangani para pemimpin perusahaan yang kelihatannya bekerja amat keras, tetapi tidak efektif. Banyak orang menghabiskan waktunya sia-sia dan tidak menyadari bahwa cara yang ditempuh menyakiti orang lain.

Maka, terapi atau penyembuhan yang berulang-ulang dibutuhkan. Kunci untuk memahami mengapa seseorang melakukan atau merasakan sesuatu dibuka. Ternyata sumber itu terletak pada pikiran-pikiran otomatik dan kebiasaan yang dibentuk oleh core belief. Apa yang kita percayai, otomatis membentuk kita.

Rowley mengajak eksekutif Microsoft berdiskusi. Hasilnya sungguh menakjubkan. Ternyata tidak semua pemimpin punya percaya diri yang kuat, sebagian bahkan tidak punya self esteem (penghargaan diri). Ada juga pemimpin yang takut sukses dan gagal. Latar belakang dan pengalaman hidup seseorang membentuk nilai-nilai yang dianut orang itu.

Fakta berikut ini tak dapat dimungkiri: tidak semua pemimpin itu ”menjadi”, melainkan dibentuk orang lain. Bukan karena pengaruhnya yang kuat seseorang menjadi pemimpin, tetapi karena pemberian berupa posisi/jabatan, seseorang merasa menjadi punya pengaruh. Bukan karena kinerja, tetapi karena upaya kelompok, massa, atau keluarga seseorang dinobatkan menjadi pemimpin. Dalam pandangan JC Maxwell, pemimpin demikian disebut sebagai pemimpin terendah (pemimpin level 1).

Bisa dibayangkan para pemimpin demikian hidupnya amat tegang, mudah tersinggung atau menarik diri, tidak punya pijakan kuat, dan dapat menyakiti masyarakatnya karena jiwanya labil. Amarah tak terkendali, kegagalan tak dapat diterima. Pengakuan terhadap keberhasilan orang lain minim sekali.

Sumber kekecewaan

Belum lama ini saya menguji mahasiswa dengan meminta mereka menjelaskan apa yang mereka ketahui dari buku yang wajib dibaca. Setelah itu mereka diminta memberi nilai sendiri. Sebagian besar mampu memberi nilai yang obyektif. Apa yang mereka nilai tentang kemampuan diri mereka sama dengan yang saya nilai. Namun, semakin banyak saya temui orang-orang yang menulis seadanya, pikirannya kosong tetapi memberi nilai diri sendiri yang tinggi. Misalnya, saya menilai diri mereka hanya 35 (dari skor 100), sedangkan orang ini menilai dirinya 80.

Orang-orang seperti ini jelas akan menghadapi banyak masalah. Mestinya, jika kompetensinya kurang, seseorang merasa malu dan perlu melatih diri lebih keras lagi, bukannya menuntut penghargaan. Di luar dugaan, belakangan ini ada banyak sekali perilaku demikian di dalam masyarakat. Ekspektasi yang tidak realistis seakan-akan bisa dicapai dengan berbagai cara. Mulai dari pemakaian ijazah palsu, iklan personal yang manipulatif, sampai penolakan terhadap pentingnya syarat tingkat pendidikan tinggi untuk menduduki jabatan publik.

Orang seperti ini ada di mana-mana. Di partai, pemerintahan, dunia buruh, sampai mahasiswa. Perilaku seperti ini telah menyebar bak penyakit menular.

Selain itu, juga banyak ditemui berbagai serangan terhadap orang yang berkompeten dan bekerja keras. Perekonomian Indonesia menjadi janggal karena tidak didasarkan oleh prestasi. Kaum berprestasi (achievers) tersingkir keluar dan tidak mempunyai habitat yang layak. Panggung dikuasai para medioker yang sakit.

Mereka yang tak berkompeten atau tak mau bekerja keras, tetapi mengharapkan hasil yang tinggi kelak akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Rasa tidak puas jika tidak terpilih akan diungkapkan dalam ucapan-ucapan negatif.

Pemimpin yang tidak puas

Pemimpin yang percaya diri akan memiliki keteguhan (confident) dan merasa mampu menyelesaikan tugas dengan berhasil. Mengapa mampu? Karena berkompeten dan tahu apa yang harus dilakukan. Kompetensi seseorang tidak dapat diperoleh jika tidak didukung core belief yang kuat. Kompetensi yang tidak didukung core belief yang kuat sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir.

Itu sebabnya kinerja di dunia usaha lebih mudah dicapai karena kepemimpinan didasarkan kompetensi dan kompetensi dilihat dari hasil yang dicapai. Pada tatanan kenegaraan, situasinya menjadi lebih kompleks karena interpretasi terhadap kinerja yang dicapai oleh pemimpin dilakukan dengan persepsi yang dibingkai kepuasan berbeda-beda.

Pemimpin yang puas merespons keadaan berbeda dengan yang tidak puas. Mereka yang puas dengan dirinya cenderung lebih percaya diri dan lebih percaya terhadap orang lain. Mereka yang tidak puas, apakah karena kalah bersaing, tidak terpilih (dan tidak mempunyai alternatif pilihan) cenderung memiliki esteem (penghargaan) diri yang rendah.

Maka tak mengherankan jika orang- orang terhormat, elite, cendekiawan, atau politisi yang tidak puas dengan kinerjanya menjadi kritikus kasar, negatif, dan selalu menyalahkan orang lain. Saya mengamati, hal seperti ini sudah menjalar ke mana-mana. Jika ini sudah mengontaminasi organisasi Anda, saatnya untuk mencari mentor dan mengikuti terapi agar segera sembuh dari benih-benih negatif.

Terapi itu harus dimulai dengan mengkaji core belief, memeriksanya satu per satu. Saya sering menyebut proses ini sebagai re-setting value atau mengeset ulang nilai-nilai. Semua orang terbentuk dari nilai-nilai yang dianutnya dan nilai- nilai itu bisa terkontaminasi dari apa yang dilihat sehari-hari, dari para pemimpin yang gagal dan tidak puas. Semua yang terkontaminasi perlu disucikan kembali agar kembali sehat dan bersih.

Rhenald Kasali Mengajar Manajemen Perubahan di Universitas Indonesia

G(OLKAR

2008-10-25T11:01:00.000+07:00

Berupaya Mengikis Citra Orba

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:23 WIB

Saat pemerintahan Orde Baru jatuh, Partai Golkar berupaya sekuat tenaga mengikis citra partai yang sangat identik dengan Orde Baru menjadi partai ”baru” yang reformis.

Tak heran pada saat itu muncul salah satu iklan yang memunculkan Ketua Umum DPP Partai Golkar (waktu itu) Akbar Tandjung dengan slogan: ”Golkar Baru”. Iklan itu sempat dipelesetkan oleh sejumlah pihak yang anti-Golkar sebagai ”Golkar Bau”.

Namun, sia-siakah upaya Akbar Tandjung? Sepertinya tidak.

Pada Pemilu 1999, Partai Golkar ”seolah-olah” terpuruk karena bukan hanya dijauhi, tetapi juga diserang dari berbagai arah.

Namun, hebatnya, Partai Golkar pada pemilu itu tetap berada di posisi nomor dua setelah PDI-P. Persentasenya waktu itu mencapai 22,46 persen.

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar tidak lagi ”bau”, tetapi justru benar-benar baru karena menjadi pemenang pemilu, dengan perolehan suara 21,58 persen. Persentase ini lebih tinggi dari partai lain.

Kemenangan Partai Golkar tak mengherankan jika melihat sejarah dan cikal bakal partai yang sudah ada sejak tahun 1958, yaitu saat diakuinya Golongan Fungsional atau Golongan Karya.

Apalagi, sejak lahirnya Orde Baru, Partai Golkar memang selalu berkibar. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, di mana ia menjadi ketua dewan pembina, Partai Golkar mendapatkan segalanya.

Bukan hanya kemenangan mutlak di mana-mana—kecuali di ibu kota Jakarta, yang beberapa kali kalah dari Partai Persatuan Pembangunan—Partai Golkar juga memiliki kekuasaan luar biasa.

Dengan dukungan jalur ABG, yaitu ABRI, Birokrasi (pegawai negeri), dan Golongan Karya, Partai Golkar memang tak perlu susah-susah untuk menang, mengumpulkan dana, ataupun menarik simpati.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla saat diwawancarai Kompas menyatakan, dengan dukungan sebuah yayasan pada era Orde Baru, mulai dari menteri, direktur jenderal, dan siapa pun bisa dengan enteng memberikan dana yang tak terhingga untuk mewujudkan kemenangan Partai Golkar.

Belum lagi campur tangan kekuasaan di kelurahan, kecamatan, sampai RT/RW, dan campur tangan militer sampai pertahanan sipil (hansip). Karena itu, tak perlu heran jika sebelum pemilu dilaksanakan pun ibaratnya Partai Golkar sudah dinyatakan menang.

Citra berakhlak

Di tangan Jusuf Kalla, Partai Golkar bertekad berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil, dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Partai Golkar juga ingin mewujudkan partai dengan kader yang berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan.

Bahkan, Kalla juga menginginkan kader dan partainya benar-benar menguasai ilmu dan pengetahuan serta teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

”Karena Partai Golkar sejak dulu selalu berada di tengah-tengah pemerintah mana pun, visi seperti itu harus bisa dijalankan,” kata Kalla.

Contoh paling nyata Kalla dalam mengikis citra Orde Baru adalah dengan mencoret kader-kader yang disebut-sebut terkait dengan kasus dana Bank Indonesia dan kasus lain dalam daftar calon tetap Pemilu 2009.

Namun, bisakah Kalla menciptakan Partai Golkar ke depan benar-benar menjadi ”Golkar Baru”, dan bukan ”Golkar Bau”? (SUHARTONO)

Golkar Jaga Keutuhan Pemerintah

2008-10-25T10:58:00.000+07:00

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG / Kompas Images
Muhammad Jusuf Kalla

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:24 WIB

Suhartono

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui Wakil Presiden M Jusuf Kalla maju dan akhirnya menang dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Bali, 2005, dalam bayangan Kalla, duet pemerintahannya di DPR akan ”aman” jika pemerintahnya ingin mengajukan sejumlah program.

Sebab, ia akan menguasai Fraksi Partai Golkar di DPR yang mayoritas mendukung semua programnya. Ia bahkan tidak khawatir jika harus berhadapan dengan oposisi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengingat pemerintahannya juga menggandeng sejumlah fraksi.

Namun, tatkala sebagian kader partainya mendesak agar ia segera maju sebagai calon presiden untuk Pemilu 2009, Kalla menghadapi dilema.

Dalam pertemuan di ruang kerjanya di Istana Wapres, Jakarta, Kalla menyampaikan pandangannya kepada Kompas seputar peranan dan keberadaan partainya menjelang berakhirnya pemerintahannya, pencalonannya dan peluang partainya menghadapi Pemilu 2009.

Berikut petikan wawancara tersebut.

Hingga kini partai Anda belum mengajukan capres. Anda bilang berkali-kali, belum saatnya meskipun sebagian kader mendesak. Sikap Anda bisa dinilai seperti tidak percaya diri?

Pasti ada yang bicara seperti itu. Tetapi, saya dengan Presiden Yudhoyono tiga bulan persiapannya ketika maju. Deklarasi April, pemilu Juli. Karena itu, kalau sekarang (sudah deklarasi), saya tidak mau. Apalagi bisa menyebabkan bangsa ini tidak ada pemimpinnya yang jelas.

Kalau saya deklarasi hari ini sebagai capres, saya bisa saja. Apa susahnya karena saya ketua umum.

Opsi pilpres 2009, akan terus melanjutkan duet atau jalan sendiri?

Tergantung, tunggu hasil pemilu legislatif saja.

Kalau duet dipertahankan?

Lihat hasilnya saja. Jika negeri ini jadi baik, itu the winning team. Akan tetapi, itu nantilah, ini belum waktunya. Saya tidak penakut seperti yang dituduhkan di Golkar untuk mencalonkan (diri). Akan tetapi, jika saya umumkan sebagai calon presiden, bagaimana para menteri itu?

Saya selalu membaca apa tugas wakil itu. Tugas wakil itu harus satu langkah di belakang dan harus satu tone jika di depan. Harus begitu.

Tetapi, di ultah Partai Demokrat kemarin, nama Anda tidak disebut-sebut?

Tidak apa-apa.

Anda kan bisa berjalan sendiri, dengan asumsi sebagai partai besar itu?

Betul.

Dengan dukungan Partai Golkar, Anda ingin menjadi Presiden?

Saya tidak ada urusan jadi presiden selama saya bisa turut serta untuk mengatur negara dengan baik. Saya tahu, saya bukan orang Jawa. Tetapi, itu bukan berarti orang Jawa diskriminasi. Tidak. Di Amerika Serikat butuh waktu 200 tahun untuk orang Katolik menjadi Presiden AS. Kita baru 60 tahun. Belum tentu juga 60 tahun RI orang Bugis bisa menjadi presiden.

Sekali lagi, saya tidak akan mencalonkan dulu, supaya ada kekompakan di pemerintahan.

Bukankah sebagai ketua partai besar, peluang Anda juga besar?

Prinsip saya sebenarnya bagaimana negeri ini maju. Sepertinya ini utopis. Akan tetapi, saya tidak mengada-ada. Kalau saya dan Presiden berbeda pendapat, bagaimana negeri ini? Presiden sendiri tidak mengumumkan secara resmi jadi capres. Partai Demokrat juga. Jadi, kita sepakat untuk bicara itu nanti. Saya sudah bicara dengan Presiden dan kita bersalaman. Itu kesepakatan kita.

Saya juga tidak ingin terpecah. Kalau saya muncul (mencalonkan), saya akan seperti mengampanyekan saya atau partai. Bahkan, menteri-menteri juga meminta tolong supaya saya dan Presiden tidak terpecah dulu sampai selesainya pemerintahan.

Anda optimistis Partai Golkar mencapai target suara 30 persen?

Ya, optimistis bisa 30 persen.

Anda sudah tentukan koalisi parpol dan pendamping?

Belum, karena tergantung hasil pemilu legislatif. Jika yang menang dan terus digabung dengan Golkar bisa sampai 50 persen, kan bagus. Karena, kita jadi mayoritas di DPR. Tetapi, kita semua menunggu kondisinya seperti apa. Kalau saya tentukan sekarang, lalu suaranya hanya 2 persen atau 5 persen, habis kita di DPR.

Dalam pemerintahan, Anda terkesan banyak mengalah?

Iyalah, saya ini kan wakil.

Akan tetapi, apa orang Golkar bisa menerima?

Karena itu, saya jelaskan. You mau hasil atau penampilan? Tunjukkan kepada saya dulu, setelah reformasi apakah Golkar pernah menang sebagai capres? Negeri dulu.

Golkar tidak pernah mencalonkan. Presiden BJ Habibie dijegal. Jadi, tidak pernah ada calon Golkar sejak reformasi. PDI-P suara terbanyak, tetapi hanya jadi wapres. Posisi Golkar nomor dua, tetapi yang naik jadi Presiden Abdurrahman Wahid. Itulah kesempatan yang hilang di negeri ini. Megawati force majeur juga. Karena akibat impeach, naiklah jadi presiden. Pemilihan wapres, bersaing tiga orang. Pak Akbar ikut, meskipun pernah saya peringatkan. Tetapi, akhirnya kalah. Mengapa? Karena kita terlalu sombong dan tidak mengatur koalisi.

Tentang konvensi Partai Golkar yang disuarakan Akbar Tandjung?

Politik itu baik. Hanya yang saya tidak mau masuk adalah menjadi pedagang politik. Kalaupun saya tidak mundur dan terus dalam konvensi, saya posisi ketiga setelah Wiranto. Menang memang susah karena saya tidak punya uang. Lalu saya ke rumah Akbar dan minta berhenti ikut konvensi.

Itulah masa yang menurut saya paling memalukan Golkar. Capresnya bukan dari Golkar, wakilnya lebih hebat lagi, ketua partai lain.

Makanya, saya selalu bilang, apanya yang dibanggakan dari konvensi? Dalam konvensi pun yang ikut peramal, pelawak, artis. Jadi, kenapa konvensi dianggap sesuatu yang keramat dan hebat? Karena itu, sekarang, saya tidak ingin itu terjadi lagi.

Tentang peluang Pak Akbar?

Dalam sejarahnya, Pak Akbar belum pernah menang. Saat pencalonan wapres, dia kalah dengan Hamzah Haz. Di konvensi Partai Golkar, dia kalah dengan Wiranto. Di Munas Partai Golkar di Bali, dia kalah sama saya.

Akan tetapi, hubungan saya baik. Tak ada menteri yang datang dua kali di persidangannya, kecuali saya waktu dulu. Waktu menjadi ketua, saya sering datang. Ulang tahun juga saya datang. Akan tetapi, kalau dia datang ke saya sekarang, ya wajar karena saya lebih tua. Dan saya Wapres serta Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sebelum ini, saya datang duluan menemuinya untuk menghilangkan perasaan itu.

Golkar sekarang ini terkesan pecah?

Tidak ada perpecahan. Perpecahannya itu hanya ada jika melihat pernyataan beberapa kader saja. Yang itu-itu saja.

Pernah ada yang bilang DPP Partai Golkar penakut. Saya bilang, beri peringatan pertama. Sekali lagi bicara saya beri pergantian antarwaktu. Sekarang dia tidak berani lagi.

Sebab, prinsip saya, kalau dia punya 10 nyali untuk mengganti saya, cukup setengah nyali saya hanya untuk memecat dia.

Saya marah betul waktu itu, karena dia pertanyakan militansi saya. Jangan coba-coba bilang saya penakut dalam keputusan Pilkada Maluku Utara.

Jadi, jangan pertanyakan keberanian saya. (Ketika) mayat bergelimpangan korban penembakan di Ambon dan Poso pun saya datang. Jangan coba bilang saya tidak punya keberanian.

Golkar dikesankan masih seperti Orde Baru dengan segala macam perilakunya. Bagaimana Anda bisa mengarahkan perubahan citra partai?

Pertama, lihat calon Golkar. Disebut saja di koran bahwa dia terlibat dana BI dan lainnya, saya coret. Menangis, menangislah dia. Saya memang berkawan, tetapi maaf kalau soal itu. Coba cari calon Golkar yang tersebut di koran. Karena saya mengontrol sendiri daftar nama itu.

Memang, kebiasaan uang dari atas ini yang masih terjadi. Karena zaman dulu Pak Harto punya yayasan yang kasih uang. Mulai dari menteri, gubernur, dan dirjen. Tetapi sekarang ini (sudah) hilang semuanya. (SUT/DIS/MYR)